“Izin Penangguhan” dan Upah Minimum Buruh

Ribuan buruh PT. Cosmo Technology, di Sukabumi, Jawa Barat, melakukan mogok kerja menuntut kenaikan gaji mereka yang tidak sesuai UMP (Berdikari Online, 25/2). Sampai saat ini perusahaan elektronik tersebut hanya membayar upah sebesar Rp. 770.000,- per bulan dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 850.000,- per bulan. Kepala Seksi Pengawas Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sukabumi, Sohut T. Hutapea, kepada salah satu harian ibukota, mengakui bahwa perusahaan tersebut memperoleh Izin Penangguhan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), atau sejenis izin kepada perusahaan untuk membayar upah buruh di bawah batas minimum yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pantauan kami, pemerintah belum pernah mempublikasikan data valid, berapa banyak perusahaan di seluruh Indonesia yang memperoleh ijin penangguhan UMK tersebut. Namun ada dugaan kuat, bahwa kasus yang dialami buruh PT. Cosmo Technology ini hanya satu contoh di antara ribuan kasus serupa, dan, sering ditemui perusahaan yang membayar upah di bawah batas minimum tanpa meminta izin.

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah pekerja yang menerima upah berkisar 43,5 juta orang. Jumlah ini dapat digolongkan sebagai buruh, atau golongan sosial masyarakat yang harus menjual tenaga kerja dan keahliannya untuk menerima upah. Tahun 2011 ini, penetapan upah minimum tertinggi adalah provinsi Papua Barat, yaitu sebesar Rp. 1.410.000,- sedangkan upah minimum terendah adalah Jawa Tengah, yaitu sebesar Rp. 675.000,-. Rata-rata upah minimum provinsi secara nasional berada di bawah satu juta rupiah per bulan. Berbeda dari buruh di Tiongkok (RRT) atau Vietnam, yang meski menerima upah tidak besar, tapi mereka memperoleh berbagai jaminan dari pemerintahnya, seperti untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Di Indonesia, segala kebutuhan buruh dan keluarganya harus dipenuhi sendiri dari dari upah tersebut.

Dengan demikian, tanpa ada penangguhan seperti disebutkan di atas pun, penentuan upah minimum yang berlaku selama ini sudah membawa persoalan. Membayar tenaga kerja secara murah, sebagai warisan kolonialisme, masih berlaku sampai sekarang; baik sebagai mindset (cara berpikir) maupun dalam praktek. Sejak liberalisasi ekonomi kolonial tahun 1870, tenaga kerja murah merupakan salah satu tujuan atau sasaran perluasan kapitalisme asing, selain kekayaan alam dan pasarnya. Bila dicermati kondisi sekarang, “kenaikan” upah yang terjadi setiap tahun, sebenarnya bukanlah kenaikan, melainkan “penyesuaian” tingkat upah terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok (inflasi). Jadi, meskipun secara nominal tampak bertambah, praktis tidak ada peningkatan kesejahteraan buruh, bahkan sebaliknya semakin terlantar.

Menuntut kenaikan upah sudah pasti merupakan keharusan. Tapi tuntutan ini bukan sekadar persoalan hubungan produksi antara buruh dan majikan dalam perusahaan per perusahaan. Neoliberalisme telah memaksa tenaga kerja untuk menerima upah murah dan jaminan kerja yang rendah demi bertimbunnya keuntungan kapitalis. Saat ini, harus diakui bahwa kapitalis asing masih dominan dalam berbagai sektor industri dalam negeri. Artinya, sama seperti masa kolinial, kapitalis asing masih sangat berkepentingan dengan keberadaan upah murah sekarang. Oleh karena itu, tuntutan kenaikan upah merupakan sebuah tuntutan politik, yang harus disandingkan dengan persoalan ekonomi lainnya, yaitu penghisapan imperialisme di segala lapangan ekonomi. Penghisapan imperialisme inilah yang menghendaki adanya buruh murah, dan sekaligus menghambat terjadinya akumulasi ekonomi dalam cakupan nasional.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut