Indonesia Negara Hukum…Katanya

Indonesia adalah negara hukum. Itulah kata-kata yang paling sering diucapkan pejabat politik dan ahli hukum kita. Bahkan, untuk menegaskan hal tersebut, UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tegas-tegas mencantumkan: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Namun, banyak kejadian akhir-akhir ini yang memaksa saya mempertanyakan ulang deklarasi negara hukum tersebut. Kemarin, 23 Maret 2013, kelompok bersenjata menyerbu  Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

Para penyerang menembak mati empat tahanan, yaitu Yohanes Juan Manbait, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, dan Hendrik Angel Sahetapi. Keempat korban adalah tersangka pembunuhan anggota Kopassus, Sertu Santosa. Artinya, bisa disimpulkan, motif penyerangan adalah balas dendam.

Banyak yang menduga pelaku penyerangan itu adalah TNI. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, juga punya dugaan seperti itu. “Adalah salah satu dugaan ini terkait dengan jajaran di TNI pelakunya,” kata Denny  di Jakarta, Sabtu (23/3).

Kalau dugaan itu benar, maka kejadian itu sangat mencoreng wajah negara hukum kita. Pasukan TNI, yang seharusnya menjadi garda hukum, justru mempraktekkan praktik “main hakim sendiri”.  Kalau TNI saja tak percaya pada supremasi hukum, bagaimana dengan yang lain.

Namun, di negara kita ini, rakyat sudah hampir apatis dengan hukum. Maklum, dalam banyak kejadian, pelaku pelanggaran hukum secara terang-terangan justru adalah si pembuat hukum dan aparatus penegak hukum. Sampai-sampai ada ungkapan: “hukum itu dibuat untuk dilanggar.”

Di Indonesia, setiap kendaraan harus punya plat nomor resmi. Namun, pada kenyataannya, seorang Menteri dapat mengendarai mobil dengan plat nomor palsu. Dan, ketika kejadian itu dikritik oleh publik, dengan seenaknya sang Menteri berkilah, “itu bukan plat nomor, melainkan aksesoris.” Seolah-olah aturan itu hanya barang mainan.

Juga sering terjadi, motor polisi terobos lampu merah. Atau, anggota militer tidak menggunakan helm. Tak sedikit juga mobil plat merah, yang punya pengawal khusus, menerobos lampu merah. Seolah-olah, karena statusnya sebagai pejabat, mereka bebas dari hukum.

Prinsip “equality before the law (semua sama di mata hukum) juga tak berlaku di negeri ini. Jika warga negara biasa menabrak orang di jalan, maka dalam waktu singkat ia akan dipenjara. Namun, jika pelakunya adalah anak pejabat negara, maka ia bisa melenggang bebas. Sekalipun bersatus tersangka, si anak Menteri masih bebas pergi menonton pertunjukan wayang kulit, menghadiri pesta, dan main futsal. Vonisnya pun dibuat seringan mungkin.

Seorang nenek tua yang dituding mencuri 3 buah kakao bisa divonis satu setengah bulan. Lebih parah lagi, seorang pelajar yang dituding mencuri sepasang sendal milik polisi diancam penjara 5 tahun.  Bandingkan dengan Angelina Sondakh, misalnya, yang terbukti mencuri uang negara milyaran, tetapi hanya dipenjara 4,5 tahun.

Memang, perlakuan istimewa bersifat inheren dalam masyarakat kapitalis. Klas borjuis adalah pemilik hak istimewa paling tinggi. Di dalam pasar, layanan istimewa juga akan diberikan kepada mereka yang sanggup membeli.

Di jalanan, ada perlakuan istimewa terhadap “rombongan pejabat” dan mobil plat merah. Dan, terhadap mereka yang berduit, dibuatlah “Jalan Tol” sebagai jalur istimewa.

Ketika menghadiri acara resmi, para pejabat dan rombongannya selalu diberi tempat duduk resmi. Kalangan kaum kaya bisa menikmati posisi sejajar dengan mereka. Sementara jembel harus rela berdiri di luar pagar dan sesekali diminta bertepuk tangan.

Saya beranggapan, tanpa kesetaraan di lapangan ekonomi, tidak ada kesetaraan di depan hukum. Tanpa kesetaraan ekonomi, hukum hanya akan menjadi alat dari pemilik modal dan kaum elit untuk menindas dan menghisap rakyat.

Herman Sanjaya

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut