Ironi Koalisi Politik Di Indonesia

Sejak dibentuk tahun 2010 lalu, Sekretariat Gabungan (Setgab) memang dirancang untuk melapangkan jalan bagi berbagai kebijakan neoliberal rezim SBY-Boediono. Maklum, banyak agenda neoliberal rezim SBY kesandung oleh kekuatan politik oposan di parlemen.

Namun, dalam perjalanannya, koalisi partai pendukung SBY ini gagal menjalankan fungsinya. Yang paling nyata adalah terganjalnya rencana pemerintahan SBY menaikkan harga BBM tahun lalu. Saat itu, suara partai koalisi (Setgab) di parlemen terpecah. Golkar dan PKS justru mengambil sikap bersebrangan dengan oposisi.

Lalu, akhir-akhir ini kita kembali disuguhi kabar mengenai perseteruan PKS dengan koalisi. Lantaran merasa dizalimi oleh rezim berkuasa melalui kasus dugaan korupsi impor daging sapi, PKS membanting stir: menolak kenaikan harga BBM. Tak hanya menebar spanduk penoalakan kenaikan harga BBM, PKS juga mulai menggerakkan aksi massa. Alhasil, koalisi Setgab pun kembali diujung keretakan.

Jika PKS ditendang keluar dari koalisi, tentu saja perimbangan kekuatan di dalam parlemen akan berubah. Rezim neoliberal akan mendapat rintangan yang lebih besar lagi dalam menggolkan agenda-agenda neoliberalnya. Di samping itu, di luar parlemen, oposisi terhadap pemerintah juga akan bertambah. Kedepan, PKS tak hanya akan ribut soal BBM, tetapi juga akan bernyanyi tentang penuntasan skandal Bank Century yang mentok di tengah jalan.

Inilah yang menarik untuk dibahas. Pembentukan koalisi politik di Indonesia tidak berbasis pada kesamaan/kedekatan orientasi ideologis atau program politik masing-masing partai. Dalam banyak kasus, seperti Setgab, yang mendasari koalisi adalah pembagian jatah kekuasaan. Nah, hal itu juga mendasari keputusan partai politik untuk berada di dalam atau di luar kekuasaan.

Bagi partai koalisi pendukung pemerintah, ukuran capaian politik mereka adalah penempatan kader-kadernya di dalam kekuasaan (Menteri dan jabatan strategis lainnya). Biasanya, asalkan menteri-menterinya tetap aman di dalam kekuasaan, partai-partai koalisi akan loyal mendukung kebijakan pemerintah. Tidak soal, apakah kebijakan pemerintah itu bertolak-belakang dengan ideologi atau program partainya atau tidak.

Namun, jika kepentingan kekuasaannya mulai digencet, maka partai bersangkutan mulai berseteru dengan koalisi. Ini sangat nampak dalam kasus PKS. Awalnya, partai ini sangat loyal mendukung kebijakan neoliberal SBY-Boediono. Namun, ketika pimpinan partainya dizalimi KPK, yang disinyalir dimainkan oleh rezim berkuasa, mereka mulai berteriak lantang menentang kebijakan penguasa.

Tak heran, banyak yang mencibir sikap PKS menolak kenaikan harga BBM. Bagi sebagian orang, sikap tersebut hanyalah reaksi “sakit hati” karena tergencet di dalam kekuasaan. Yang lain menuding sikap PKS itu hanyalah upaya pemulihan citra politik setelah mereka tersandung kasus korupsi.

Jenis koalisi seperti di atas lebih cocok disebut koalisi elit. Yang diuntungkan dalam tatanan koalisi politik semacam itu hanyalah elit-elit partai. Koalisi seperti di atas hanya memikirkan bagaimana elit partai bisa mendapat jatah kekuasaan. Jelas, koalisi seperti itu merugikan anggota dan basis konstituen. Mereka yang memilih partai bersangkutan, dengan harapan kepentingannya akan diperjuangkan, jelas termasuk dalam agenda politik partai.

Selain itu, koalisi seperti di atas memang gampang retak. Koalisi akan merekat sepanjang pembagian jatah kekuasaan masih menguntungkan semua pihak. Namun, jika ada yang merasa dirugikan, koalisi pun akan mulai retak. Selain itu, koalisi semacam ini juga akan penuh intrik dan persaingan politik, yang menyebabkan kekuasaan tidak bisa berjalan secara stabil.

Beda halnya jika koalisi dirajut berdasarkan kesamaan orientasi ideologi dan program politik. Sepanjang kekuasaan berjalan berdasarkan platform politik yang disepakati, maka koalisi juga akan relatif stabil. Partai-partai juga akan loyal untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut