IPAA Anggap ASEAN Berada dibawah dominasi Negara Maju

Indonesian Peoples Action on ASEAN (IPAA) menganggap pembentukan komunitas ASEAN harus dikritisi, terlebih di tengah krisis energi, lingkungan, pangan dan finansial yang mengambil bentuk krisis overproduksi di negeri-negeri maju.

Pandangan ini disampaikan IPAA dalam media briefingnya yang bertajuk: “Unmasking and Challenging ASEAN-No to Neoliberal-Globalization Scheme on ASEAN: Stop Land Grabbing, Decent Wage and Employment for The Peoples”, sore ini (29/4) Di Jakarta. IPAA merupakan gabungan Organisasi Massa dan Non Govermental Organization (NGO).

“Rencana pembangunan komunitas ASEAN ini pantas dikritisi karena dalam prosesnya sangat bias terhadap kepentingan negeri dunia pertama seperti Amerika Serikat, sehingga dapat mengkooptasi kedaulatan regional ASEAN,” ujar Oki Firman Febrian, Direktur Institute for National and Democracy Studies (INDIES), salah anggota IPAA.

Kekuatiran Oki didasarkan pada kenyataan bahwa proses regional ini cenderung merupakan kompetisi race to the bottom dari anggota ASEAN, khususnya terkait kapasitas sumber bahan mentah, tenaga kerja, dan pasar yang potensial, dihadapan negeri-negeri pemodal.

Wahyu Susilo, aktivis dari International NGO’s Forum on Indonesian Development (INFID), menjelaskan bahwa momentum Indonesia sebagai ketua ASEAN harus dimanfaatkan dalam pembangunan kedaulatan regional ini.

Selain itu, menurut Wahyu Susilo, Instrumen-instrumen regional didalam ASEAN harus segera dilengkapi dengan kepastian legally binding commitment agar traktat-traktat ASEAN menjadi efektif dan mempunyai kepastian hukum.

“Traktat-traktat ASEAN harus dilengkapi dengan komitmen yang mengikat sehingga kesepakatan tersebut menjadi efektif, dan inilah seharusnya yang merupakan ujian bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN. Karena, kalau hanya sekedar menjadi ketua ASEAN, itu bukalah sutu hal yang istimewa. Sebab hal itu hanya urut kacang saja” kata Wahyu dalam media briefing ini.

Perjanjian perdagangan bebas yang digadang-gadang di ASEAN, baik dalam bentuk ACFTA, ASEAN plus 3 dan berbagai bentuk FTA’s diantara anggota ASEAN maupun antara ASEAN dengan negeri-negeri besar, telah memberikan dampak negatif dikalangan rakyat di kawasan ini.

Salah satu yang paling nampak, menurut Rudy HB Daman, koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah perampasan upah buruh, pemberangusan serikat buruh, perampasan tanah tani untuk perkebunan besar, ekspor buruh murah, dan gulung tikarnya kegiatan ekonomi skala menengah-kecil.

Selain itu, menurut Rudy HB Daman, mengingat bahwa perdagangan bebas ini telah menghancurkan kehidupan rakyat di segala sektor, maka sesungguhnya legitimasi ASEAN patut dipertanyakan.

“ASEAN mengatur berbagai macam perjanjian, mulai dari politik-keamanan, ekonomi, sosial dan kebudayaan, namun hanya aspek komersilnya saja yang ditinggikan. Sementara soal perlindungan terhadap rakyat yang hidup dalam masyarakat ASEAN, tidak pernah menjadi agenda dalam pertemuan ASEAN. Padahal ini yang paling penting, kata Rudy, yang juga merupakan Ketua Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI).

Rudy juga menyampaikan bahwa dalam peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei mendatang, Front Perjuangan Rakyat (FPR) juga akan menyikapi soal ASEAN. Selain itu, Indonesian Peoples Action On ASEAN juga akan menggelar aksi juga pada tanggal 8 Mei nanti, bertepatan dengan 18th ASEAN Summit.