Intoleransi Versus Pancasila

Betapa menyakitkannya di tuding sebagai negara intoleran. Survei terbaru lembaga studi Center of Strategic and International Studies (CSIS) menyimpulkan bahwa toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah.

Survei itu menyebutkan, sekalipun 83,4 persen responden mengaku tidak bermasalah dengan tetangga dari etnis berbeda, tetapi sebanyak 79,3% responden keberatan dengan pernikahan lintas-agama.

Selain itu, survei itu juga menemukan, sebanyak 68,2% responden menolak orang berbeda agama mendirikan tempat ibadah di lingkungan mereka. Juga, 80% responden setuju agar semua restoran ditutup pada bulan Ramadhan.

Kita belum bisa menguji validitas survei ini. Tetapi, sejumlah kenyataan di lapangan cukup memperkuat kesimpulan itu: kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di berbagai tempat, pengikut Syiah di Sampang, jemaat gereja Philadelpia di Bekasi,  dan GKI Yasmin di Bogor.

Belum lagi, kita menemui adanya “gerilya” menggolkan perda syariah di berbagai daerah. Saat ini, setidaknya sudah ada 151 perda syariah di seluruh Indonesia. Kelompok fundamentalis sangat lihai melihat celah desentralisasi untuk memperjuangkan proyek mereka.

Akan tetapi, dengan berbagai fakta dan penjelasan di atas, benarkah Indonesia negara yang intoleran? Rasanya hal itu tidak sepenuhnya benar. Setidaknya karena beberapa alasan yang objektif.

Indonesia punya dasar negara atau falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Seperti anda ketahui, Pancasila mengakui keberadaan bermacam-macam agama, suku bangsa, filsafat, dan aliran politik dalam kehidupan rakyat Indonesia. Kita mengenal semboyan yang terkenal: Bhineka Tunggal Ika.

Soekarno sendiri mengatakan, “negara Republik Indonesia bukan milik sesuatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai ke Merauke!”

Bahkan, di dalam UUD 1945 disebutkan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Artinya, Negara Republik Indonesia sejak lahirnya bukan saja toleran, tetapi mengakui keberagaman itu sebagai dasar pembentuk negara-bangsa ini. Dengan demikian, bhineka tunggal ika itu justru merupakan raison d’etre lahirnya negara-bangsa bernama Indonesia.

Pertanyaannya: kalau dasar negara Pancasila dan UUD 1945 sudah menjamin kemerdekaan beragama, mengapa masih terjadi tindakan yang mengganggu kemerdekaan beragama itu?

Letak persoalannya ada di penyelenggara negara. Di sini, pemerintah dan aparatusnya membiarkan berbagai tindakan dan aksi-aksi intoleransi yang digelorakan oleh kelompok ekstrim tertentu. Pemerintah  juga terkesan merasa tidak terganggu oleh lahirnya ratusan perda syariah.

Artinya, di sini yang menjadi masalah adalah penyelenggara negara yang sengaja mengabaikan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, negara Republik Indonesia tidaklah intoleran terhadap agama dan etnis minoritas. Sebab, membiarkan intoleransi berarti negara-bangsa bernama Indonesia melikuidasi dirinya sendiri. Di sini, yang intoleran adalah segelintir ekstremis yang dipelihara oleh rezim berkuasa sekarang.

Akan tetapi, fenomena intoleran bukan cuma fenomena  di Indonesia, tetapi terjadi di banyak negara di berbagai belahan dunia. Termasuk di negara-negara Eropa. Ini ditandai dengan menguatnya sentimen islamophobia, anti-imigran, dan xenophobia. Bahkan, partai-partai ultra-kanan, yang konservatif dan cenderung fasistik, meraih tambahan suara di sejumlah pemilu.

Artinya, ini gejala yang bersifat global. Dan, ini makin menguat tatkala kapitalisme berhadapan dengan krisis struktural. Kelihatannya, kapitalisme punya andil dalam memainkan intoleransi ini untuk mencegah massa rakyat bertemu dengan kesadaran anti-kapitalisme.

Di Indonesia, politik “intoleransi” juga berguna di tangan rezim dalam kerangka menghalau sentimen anti-imperialisme. Dengan mengocok perseteruan agama, etnis, dan lain-lain, kaum imperialis berusaha mencegah bangsa Indonesia bersatu dan menemukan kesadaran nasionalnya. Ini adalah kelanjutan politik divide et impera, yakni politik memecah-belah, yang sengaja dimainkan oleh imperialis.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut