Inkonsistensi Verifikasi Parpol Oleh KPU

Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2014,  yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, sudah dimulai sejak tanggal 30 Oktober lalu dan akan berakhir 24 Nopember 2012. Namun, fakta dilapangan mengungkapkan, KPU Kabupaten/Kota hanya melakukan verifikasi faktual pada kepengurusan partai politik ditingkat kabupaten/kota dan keanggotaan partai politik, sedangkan kepengurusan partai politik ditingkat kecamatan tidak diverifikasi.

Verifikasi faktual, yang dilakukan dengan penelitian dan pencocokan bukti-bukti tertulis dengan objek (Baca; kepengurusan dan keanggotaan) di lapangan, sebetulnya bertujuan untuk mengetahui apakah benar suatu partai politik telah memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, serta memiliki keanggotaan minimal 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Begitulah ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 ayat 2 UU Pemilu No.8 Tahun 2012.

Selama proses verifikasi faktual berlangsung, ditemukan berbagai masalah ketidak sesuaian antara dokumen persyaratan partai politik yang diajukan dengan fakta di lapangan. Temuan yang berhasil didapat, diantaranya, pengurus fiktif, pengurus masih dibawah umur, alamat kantor tidak diremukan alias palsu, keanggotaan ganda, meninggal dunia, kemudian tidak mengakui sebagai anggota partai yang bersangkutan, bahkan ada ditemukan keanggotaan partai politik yang sakit jiwa.

Seharusnya, dengan bermodalkan verifikasi faktual tersebut, KPU Daerah dapat mengetahui mana dokumen-dokumen yang memenuhi syarat dan mana tidak memenuhi syarat. Kemudian, KPU Propinsi akan melakukan rekapitulasi terhadap jumlah kepengurusan dan keberadaan kantor ditingkat kabupaten/kota, sementara KPU Kabupaten/Kota akan melakukan rekapitulasi terhadap jumlah kepengurusan dan keberadaan kantor ditingkat kecamatan serta jumlah keanggotaan yang memenuhi syarat.

Jika KPU kabupaten/kota tidak melakukan verifikasi factual terhadap keberadaan kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan, lantas apa yang menjadi dasar dan bagaimana bisa KPU mengetahui bahwa partai politik tersebut telah memiliki kepengurusan 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan? Apakah cukup dari hasil verifikasi administrasi saja?

Tidak dilakukannya verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap kepengurusan ditingkat kecamatan mengacu pada surat KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi  Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun  2014 tertanggal 4 Oktober 2012. Surat tersebut menyebutkan, dalam pelaksanaan teknis verifikasi, KPU kabupaten/kota hanya  melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan domisili kantor tetap partai politik di tingkat kabupaten/kota, dan keanggotaan sekurang-kurangnya  1.000  (seribu)  atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan  partai politik tingkat kabupaten/kota. Sementara soal kepengurusan partai politik ditingkat kecamatan, tidak ada penjelasan secara teknis.

Sebetulnya, dalam penjelasan Pasal 16 Ayat 1 UU Pemilu No.8 Tahun 2012, telah menegaskan bahwa verifikasi terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah dilakukan secara ―faktual dan menyeluruh. Arti menyeluruh disini mestinya harus ditafsirkan hingga kepengurusan dan kantor di tingkat kecamtan, sehinngga dapat diketahui secara factual, bahwa partai politik tersebut telah memiliki kepengurusan 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Mengingat bahwa memiliki pengurus di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota adalah salah satu syarat mutlak bagi partai politik calon peserta pemilu 2014 (Lihat: Pasal 8 ayat 2 huruf d UU No.8 tahun 2012), maka keberadaan kepengurusan  dan keberadaan kantor sekretariat partai politik ditingkat kecamatan menjadi bagian yang menyeluruh yang harus diverifikasi secara faktual (Lihat : Penjelasan Pasal 16 Ayat 1 UU Pemilu No.8 Tahun 2012.

Dengan demikian, semangat perubahan terhadap pergantian UU No.10 Tahun 2008  menjadi UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu yang bersemangat memperkuat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu—dengan ketentuan 100% kepengurusan partai politik di tingkat provinsi, 75% di tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan 50% pengurusan dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan–menjadi tidak konsisten (baca: kembali longgar) dalam pelaksanaannya. Dan, pada akhirnya, pencapaian penguatan lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana, yang selanjutnya akan menguatkan sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terwujud.

Rudi Asikoaktivis Partai Politik. Saat ini tinggal menetap di Palu, Sulawesi Tengah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut