Inilah Tiga Desakan KIPP Terkait Kekacauan DPT

Pemilu.jpg

Belum beresnya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) membuat banyak pihak khawatir. Padahal, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 sudah di ambang pintu.

Menanggapi hal itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengajukan tiga tuntutan mendesak kepada pemerintah, DPR, dan KPU terkait pembenahan DPT.

Pertama, KIPP mendesak pembuktian secara teknis dan uji akurasi terhadap klaim KPU tentang sudah sinkronnya 115 juta  orang pemilih hasil penyandingan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan  190.463.184 penduduk yang termuat dalam DP4 Kemendagri. Juga penjelasan lain KPU bahwa sudah ada sekitar 139  juta penduduk  masuk ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU dan 165 Kabupaten/Kota sudah bersih dan dimasukkan Sidalih KPU.

“Proses pembuktian secara tehnis dan diuji akurasi itu harus dilakukan di hadapan parpol-parpol peserta pemilu, Komisi II DPR, dan Bawaslu,” kata koordinator kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta, Senin (23/9/2013).

Kedua, KIPP mendesak Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Administrasi dan Kependudukan, untuk secara detail menjelaskan lebih jauh pernyataan yang dikemukakan dalam RDP dengan Komisi II DPR RI bahwa dari 136.020.095 daftar penduduk yang NIK nya dinyatakan sudah tunggal dan 100 persen akurat, terdapat 98.400.728 penduduk yang tidak ada dalam DPSHP.

Menurut Girindra Sandino, pemerintah  wajib bertanggungjwab secara administratif dan politik atas terjadinya masalah tersebut.

Ketiga, mendesak pemerintah, DPR-RI, parpol-parpol peserta pemilu juga peserta pemilu anggota DPD serta kekuatan-kekuatan demokratik lain  tentu tidak bisa membiarkan kekacauan DPT karena hal tersebut merupakan bentuk delegitimasi pemilu, pelecehan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan menjadi sumber patologi demokrasi seperti kecurangan, manipulasi suara dan rekayasa ilegal penambahan serta pengurangan suara kontestan.

KIPP menegaskan, bila kurun waktu paling lambat satu bulan ke depan tidak terdapat perbaikan signifikan menjelang Penetapan DPT secara nasional, maka Pemerintah, DPR RI dan KPU seharusnya menyatakan telah terjadi situasi darurat pemilu.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut