Inilah Surat Petani Jambi untuk Presiden Jokowi

Untuk diketahui, sejak tanggal 17 Maret lalu, sekitar 500-an orang petani dari Jambi menggelar aksi jalan kaki menuju Ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Mereka ingin bertemu langsung Presiden Joko Widodo dan meminta jalan keluar atas persoalan mereka.

Para petani ini mewakili petani Jambi lainnya yang sedang mengalami konflik agraria, seperti seperti Suku Anak Dalam (SAD), petani dusun Mekar Jaya (Sarolangun), petani Kunangan Jaya I dan II (Batanghari), petani Muaro Jambi dan petani Tanjung Jabung Timur.

Konflik agraria yang dialami petani ini banyak yang sudah berlangsung lama. Seperti Konflik agraria yang dialami SAD dengan PT.Asiatic Persada (AMS/Wilmar Group) sudah sejak tahun 1986. Sedangkan Konflik agraria antara petani Kunangan Jaya I dan II (Batanghari) dan petani Mekar Jaya (Sarolangun) dengan PT.Agronusa Alam Sejahtera dan PT.Wanakasita Nusantara (Barito Group) serta PT.Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) sudah sejak tahun 1990–an.

Berikut ini sebuah surat yang ditulis oleh Ahmad Rifai, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN), yang tengah ikut berjalan kaki bersama petani. Surat ini mewakili suara petani Jambi yang sedang melakukan aksi jalan kaki maupun yang sedang menunggu di Kampung-Kampung. Selama ini STN aktif mendampingi perjuangan petani Jambi untuk merebut kembali hak-hak mereka. (Muhammad Idris)

Kepada yang Terhormat,
Bapak Presiden Republik Indonesia
Ir. H. Joko Widodo
Di Jakarta

Assalamualaikum warahmatullahhi wabarokatuh

Salam Gotong Royong!

Selamat pagi bapak Presiden, semoga bapak di limpahi karunia oleh Allah SWT. Amin.

Saya, Ahmad Rifai, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN), sekarang lagi bersama Petani Jambi dari 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabo Timur dan Kab Batanghari, sedang melakukan aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta (kurang lebih 1000 kilometer). Kami tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945(GNP 33 UUD 1945).

Saya mewakili petani mau menyampaikan, sekarang kami melanjutkan perjalanan setelah bermalam di desa Mekar Jaya, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Semoga perjalanan panjang serta melelahkan ini terdengar oleh bapak presiden yang terhormat.

Dalam perjuangan ini, saya sampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan petani. Saya kira, ini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik agraria berkepanjangan yang dialami oleh petani ini:

  1. Meminta kepada Presiden Republik Indonesai untuk segera menyatakan keadaan “Darurat Agraria” dan segera membentuk Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria dengan berpedoman pada konstitusi Pasal 33 UUD 45 dn UUPA No 5/1960.
  2. Menuntut Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk konsisten melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.
  3. Menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) RI untuk segera merealisasikan SK Pencadangan HTR di Dusun Kunangan Jaya I dan II (Kabupaten Batanghari) dan Mekar Jaya (Sarolangun) sesuai surat Menhut RI tanggal 30 Januari 2013.
  4. Menuntut kepada Menteri KLH RI untuk meninjau ulang SK penetapan Taman Nasional Berbak, dengan mengembalikan tanah dan perkampungan warga yang diserobot oleh Taman Nasional Berbak.
  5. Menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang RI untuk mengembalikan tanah hak milik SAD 113 seluas 3550 ha sesuai surat Instruksi Gubernur Jambi Nomor: S.525.26/1403/SETDA.EKABANG-4.2/V/2013 tanggal 7 Mei 2013.
  6. Tindak dan adili PT Asiatic Persada yang melakukan perambaan kawasan hutan (HPT) beserta pejabat pemerintah yang membiarkan perambaan itu.
  7. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani.

Kami berpendapat, bangsa ini tidak akan pernah maju dan makmur penghidupan rakyatnya jika tidak ada keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah. Sebab, tanah adalah sumber penghidupan.

Bung Karno pernah berpesan, “bila sebuah bangsa tidak selekas-lekasnya menyelesaikan persoalan tanah, atau land-reform, maka bangsa itu ibarat rumah tanpa pondasi, ibarat pohon tanpa akar.”

Jika ini terus di biarkan, maka selamanya satu bangsa ini diliputi ketidakadilan, kemiskinan.

Hal inilah yang di alami rakyat indonesia yang sebagian besar kaum tani, khususnya kami petani jambi, yang sedang melakukan aksi jalan kaki 1000 Km dari Jambi ke Jakarta.

Surat terbuka ini saya tulis di sela-sela perjalan dan berharap sesampainya kami di jakarta, kami bisa di temui oleh bapak Presiden dan diberikan keputusan yang seadil adilnya.

Di akhir surat ini, saya sampaikan bahwa Trisakti dan Nawacita adalah cita cita yang mulia. Namun, Trisakti dan Nawacita akan kehilangan artinya jika tidak diserta dengan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan mandat pasal 33 UUD 1945.

Demikian, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Mekar Jaya, 22 Maret 2016

AHMAD RIFAI, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut