Inilah 5 Kesamaan Ekonomi Jaman Kolonial Dan Era SBY

Pada tahun 1930-an, Bung Hatta banyak menulis soal-soal ekonomi. Artikel itu banyak tersebar di Daulat Rakjat dan Beberapa Fasal Ekonomi.  Jika kita membaca risalah-risalah ekonominya Bung Hatta tersebut, setidaknya akan terlihat gambaran tentang ciri ekonomi di jaman kolonial.

Ironisnya, setelah ciri-ciri ekonomi kolonial tersebut kami komparasikan dengan ciri perekonomian sekarang, khususnya di bawah rezim SBY, nyaris tidak ada perbedaan. Artinya, kendati Indonesia secara formal sudah merdeka, tetap struktur ekonominya belum beranjak dari sistem ekonomi kolonial.

Berikut ini saya berusaha memaparkan 5 persamaan kebijakan ekonomi era kolonial dan rezim SBY saat ini:

1. Ketergantungan kepada kapital asing

Bagi penguasa Belanda, dalam hal ini Gubernur Jenderal De Jonge, kehadiran perusahaan asing itu bisa memberikan pekerjaan kepada kaum buruh Indonesia, menghasilkan belasting (pajak) bagi kas negara, dan menghasilkan barang-barang yang bisa dijual (ekspor) keluar negeri. Menurut De Jonge, perusahaan itu jangan ditimpa dengan belasting yang berat, supaya tetap betah tinggal di Indonesia.

Retorika yang sama dipakai pula oleh rezim neoliberal saat ini. Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan-nya SBY, pernah mengatakan bahwa investasi asing berguna untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan pajak, standar hidup, memberikan transfer teknologi dan pengetahuan, serta mendorong perkembangan sektor turunan.

Selain itu, supaya investasi asing tetap betah di Indonesia, rezim SBY juga memberikan berbagai kemudahan, seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, dan lain-lain.

2. Melalukan penghematan anggaran belanja (APBN) dengan memangkas kesejahteraan rakyat

Ketika perusahaan asing/swasta mengalami penurunan pendapatan, maka pemasukan pajak negara pun menurun. Untuk menghindari defisit anggaran, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda melakukan penghematan anggaran. Tetapi yang dipangkas bukan belanja yang menyangkut belanja armada (perang), polisi, dan administratur kolonial. Yang dipangkas adalah belanja yang menyangkut keperluan rakyat. Kalau belum cukup, maka yang dipangkas selanjutnya adalah gaji pegawai pribumi. Tak hanya itu, untuk menggenjot penerimaan kas negara, pemerintah memberlakukan berbagai jenis pajak kepada rakyat.

Hal yang sama juga dilakukan rezim SBY. Dalam kasus defisit APBN, misalnya, yang dipangkas selalu yang menangkut subsidi untuk rakyat, seperti subdisi energi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sementara penyebab defisit yang sesungguhnya, yakni belanja birokrasi yang terlalu besar, pembayaran utang luar negeri, belanja militer, dan korupsi, tidak pernah diutak-atik.

3. Dasar ekonomi kolonial adalah “export-economie” alias bertumpu pada ekspor

Menurut Bung Hatta, salah satu ciri dari perekonomian Hindia-Belanda di masa lalu adalah export-economie (ekonomi ekspor). Saat itu, Hindia Belanda tak ubahnya “onderneming besar” penghasil barang-barang untuk pasar dunia. Ekspor utama Hindia Belanda adalah hasil perkebunan dan bahan mentah dari pertambangan. Karena perusahaan-perusahaan asing kolonial itu pasarnya di luar, mereka tidak memperdulikan pasar di dalam negeri. Artinya, mereka tidak punya kepentingan untuk menaikkan daya beli rakyat. Bahkan, supaya keuntungannya makin besar, perusahaan-perusahaaan asing itu memakai tenaga kerja (buruh) murah.

Sekarang ini, kalau memeriksa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satu faktor utamanya adalah ekspor bahan baku atau bahan mentah, khususnya batubara, minyak, bauksit, gas, minyak kelapa sawit, dan karet. Sedangkan ekspor hasil industri tak begitu signifikan. Itupun, sebagian besar merupakan produk manufaktur berteknologi rendah, seperti industri kertas, kayu dan barang dari kayu, pakaian jadi, kulit dan barang dari kulit, dan industri makanan dan minuman.

4. Massifnya perampasan tanah-tanah milik rakyat untuk keperluan perusahaan asing.

Di jaman kolonial, sebagian besar industri yang masuk adalah industri pertanian dan perkebunan. Jenis industri ini tidak memerlukan tenaga kerja banyak, tetapi membutuhkan tanah yang sangat luas. Dengan kekuatan uangnya, para kapitalis memaksa pemerintah dan pejabat desa menyerahkan tanah-tanah desa. Tanah milik desa (komunal) berubah menjadi perkebunan-perkebunan. Sedangkan penduduknya diubah menjadi kuli secara massal.

Sekarang ini, sebagian besar investasi yang masuk ke Indonesia juga jatuh ke sektor perkebunan dan pertambangan. Ini memicu perampasan lahan milik petani yang sangat massif. Tidak berbeda dengan jaman kolonial, investor asing itu juga menyogok pemerintah pusat dan lokal untuk mengambil paksa lahan-lahan milik rakyat. Akibatnya, terjadi konflik agraria di mana-mana.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pernah mengeluarkan catatan, bahwa lebih dari 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara. Sementara untuk perkebunan, pemerintah telah menyerahkan 25 juta hektar hutan kepada korporasi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)-hutan alam,  9,3 juta hektar untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), 15 juta hektar untuk hak guna usaha (HGU) bidang perkebunan, dan 8 juta hektar untuk perusahaan sawit.

5. Rakyat dipaksa hidup di bawah standar pendapatan yang sangat rendah.

Pada jaman kolonial, dibuat standar biaya hidup agar rakyat tetap bisa hidup (survive) tiap hari. Pada tahun 1935, misalnya, standar biaya hidup untuk kecukupan makanan bumi-putera adalah 2 ½ sen. Standar biaya hidup inilah yang jadi patokan penguasa kolonial untuk memberikan upah kepada buruh bumiputera. Inilah yang memunculkan istilah Bung Karno: rakyat Indonesia hidup segobang sehari (2,5 sen).

Sekarang pun, misalnya, kemiskinan dipatok berdasarkan standar 2 dollar AS per hari (sekitar Rp 18 ribu). Bila kita lihat nilai uang Rp 18 ribu itu, hanya cukup untuk membeli kebutuhan untuk bertahan hidup saja: beras, minyak goreng, lauk-pauk, dan lain-lain.

Dalam menentukan upah buruh, misalnya, dibuat survei tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang komponennya seperti beras, minyak goreng, sabun mandi, sayuran, dipan/alas tidur, sewa kamar, peralatan masak, dan lain-lain. Ya, hanya standar minimun bagi pekerja untuk tetap menjaga tenaganya agar tetap bisa bekerja di pabrik kapitalis.

Sigit Budiarto

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Kukuh Ardian

    TINA (There Is No Alternatives)

  • Alvin Wijaya

    Sistim kapitalis sdh mncengkeram di Indonesia..
    Butuh pemimpin yg bs mrombak struktur dan tatanan yg ada dgn sistim ekonomi kerakyatan berdasarkn ideologi yg sdh di amanatkan oleh Pendiri Negeri ini yaitu Ekonomi Pancasila.