Ini Soal Martabat Bangsa!

Beberapa kejadian baru-baru ini benar-benar menggugat esensi kita sebagai bangsa merdeka dan bermartabat.

Mau memberi nama kapal kita saja, dengan nama pahlawan bangsa kita (Usman-Harun), pemerintah harus mendengar Singapura. Padahal, sebagai sebuah bangsa yang merdeka, yang punya hak menghormati jasa-jasa para pahlawannya, tak ada salahnya mengukir nama mereka di benda-benda kepunyaan kita.

Lalu, awal Februari lalu, tentara Papua Nugini (PNG) membakar kapal nelayan asal Indonesia hanya karena melintasi batas antara kedua negara untuk melakukan transaksi hasil bumi. Di sini, yang kita persoalkan adalah perlakuan tentara PNG yang berlebihan, yang menyebabkan 5 nelayan Indonesia hilang.

Yang terbaru, ditemukannya jenazah Buruh Migran Indonesia, yang bekerja di Malaysia, dibuang ke laut. Entah siapa pelakunya. Yang jelas, tindakan mereka bukan hanya merendahkan harkat kemanusiaan bangsa kita, tetapi juga menginjak-injak martabat kemanusiaan.

Sebagai bangsa merdeka, yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia punya derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan status sebagai bangsa merdeka, bangsa Indonesia seharusnya bisa duduk sejajar, saling menghargai dan menghormati, dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Status lama kita, sebagai bangsa jajahan atau kaum terperintah, mestinya sudah dienyahkan jauh-jauh.

Soekarno, salah satu bapak pendiri bangsa kita, memaknai kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa untuk memiliki kebebasan dalam menentukan politik nasionalnya sendiri, untuk merumuskan konsepsi nasionalnya sendiri, tanpa dirintangi atau dihalang-halangi oleh tekanan-tekanan atau campur tangan dari luar.

Lebih ke esensi lagi, kemerdekaan seharusnya bermakna pengakuan terhadap martabat manusia. Kemerdekaan itulah yang memberi hak dasar kepada setiap manusia Indonesia untuk bebas melakukan mengembangkan atau mengemansipasi dirinya agar menjadi manusia yang punya harkat dan martabat. Karena itu, kemerdekaan seharusnya mengenyahkan segala bentuk sistem ekonomi-politik yang mempertahankan pelecehan terhadap martabat manusia, seperti kolonialisme, rasialisme, chauvinisme, imperialisme, dan kapitalisme.

Di sisi lain, sebagaimana ditegaskan oleh Pancasila dan UUD 1945, negara mendapat tugas menciptakan syarat-syarat agar rakyat bisa mengembangkan martabat kemanusiaanya, seperti menjamin pemenuhan hak dasar sebagai manusia (pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, dan lain-lain); menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak; kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat; jaminan atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan; perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di depan hukum; jaminan hak atas rasa aman dan terbebas dari ancaman; dan lain-lain.

Tetapi kenyataan selama ini tidak demikian. Negara–dalam hal ini pemerintah–gagal melaksanakan tugasnya sesuai mandat cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya, karena kemiskinan, ketidaaan pekerjaan, tidak bisa mengakses pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain, sebagian besar rakyat kita terhambat dalam mengembangkan potensinya sebagai manusia.

Di masa Orde Baru, harkat dan martabat rakyat malah diinjak-injak. Tidak ada ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan dirinya dan pandangan politiknya secara merdeka dan berdaulat. Praktek kekerasan, yang melukai nila-nilai kemanusiaan, acapkali dilakukan untuk menggilas oposisi dan ekspresi ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Nyawa manusia begitu murah di jaman Orde Baru.

Di masa sekarang, kondisinya tidak banyak berubah. Di bawah sistim neoliberalisme, negara dan aparatusnya hanya diposisikan sebagai pelayan bagi kepentingan asing. Dalam banyak kasus, malahan aparatus negara justru menjadi alat perusahaan asing untuk menggusur rakyat dari hak-miliknya.

Akibat tunduk pada resep neoliberal, pemerintah menyerahkan urusan pemenuhan hak dasar kepada mekanisme pasar. Pendidikan dan kesehatan dikomersilkan. Pembangunan dan peruntukan rumah disesuaikan dengan permintaan pasar, bukan berdasarkan kebutuhan rakyat banyak. Upah buruh ditekan semurah mungkin agar memuaskan nafsu para kapitalis menggali keuntungan (profit).

Lebih parah lagi, karena kegagalan pemerintah menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak, jutaan rakyat kita dipaksa menjadi “budak” di negara lain. Tak jarang mereka mendapat pelecehan, kekerasan, pembunuhan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Sudah begitu, pemerintah hanya diam saja.

Tetapi inilah pangkal soalnya. Jangan terlalu jauh berharap bangsa lain menghargai martabat bangsa kita, pemerintah kita sendiri tidak bisa melindungi dan menghormati martabat rakyatnya. Tidak usah jauh-jauh mengambil contoh. Kita masih sering mendengar pejabat pemerintah memberikan cap “penghuni/penggarap illegal” terhadap warga negara yang menduduki tanah tertentu. Padahal, jika merujuk pada konstitusi (UUD 1945) dan UUPA 1960, setiap warga negara berhak mengakses tanah untuk memajukan penghidupannya.

Masalahnya lagi, negara–dalam hal ini rezim berkuasa–tidak bisa memahami apa yang menjadi kepentingan nasional bangsanya. Jadi, jangankan berharap pemerintakan akan melindungi dan menjaga martabat bangsanya, memahami kepentingan nasionalnya saja masih gagal. Yang terjadi, rezim berkuasa justru terang-terangan membiarkan lembaga asing dan perusahaannya merampas sumber daya dan hal-hal yang seharusnya merupakan kepentingan nasional kita.

Jadi, jangankan berharap bahwa bangsa lain akan menghormati martabat bangsa kita sebagai bagian dari keluarga besar umat manusia di bumi ini, pemerintah kita sendiri tidak bisa menghargai hak dan martabat bangsanya sendiri. Bahkan, mereka gagal memaknai status kita sebagai bangsa merdeka.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut