Ini Alasan Mengapa Maaf Saja Tidak Cukup, Pak Presiden!

Di Indonesia merdeka, rasisme harusnya diletakkan sebagai kejahatan serius. Bukan hanya kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga kejahatan terhadap Negara dan Bangsa.

Rasisme melukai realitas kebangsaan kita, bahwa kita bangsa yang beraneka-ragam suku, agama dan ras. Rasisme mengencingi Pancasila kita, yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial. Rasisme juga menginjak Konstitusi kita, UUD 1945, yang menjami kesetaran kedudukan dan hak semua warga Negara.

Jadi, selain dihukum karena merupakan tindak kejahatan, pelaku rasisme juga harus dianggap penghianatan terhadap Bangsa dan Negara.

Beberapa hari lalu, bersamaan dengan peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 Republik kita, meletus kasus rasisme terhadap saudara kita, mahasiswa-mahasiswi Papua, di Surabaya, Jawa Timur.

Kejadian itu memicu kemarahan nasional. Di Papua dan Papua Barat, dari sejak tanggal 19 Agustus hingga hari ini, meledak aksi demonstrasi besar-besaran yang mengutuk rasisme tersebut.

Di media sosial, muncul gelombang besar pengguna media sosial yang mengecam kejadian tersebut. di Twitter, tagar #Papua jadi trending topik, disusul tagar #BubarkanFPI. Beberapa tokoh terkemuka dan organisasi politik juga melayangkan kecaman.

Tak menunggu lama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa, mengatasnamakan warga Jawa Timur, meminta maaf atas kejadian itu. Tak berselisih lama, Walikota Surabaya dan Malang juga menyampaikan permintaan maaf.

Dan tak lama kemudian, pejabat yang paling ditunggu pernyataannya untuk mengendalikan situasi, yaitu Presiden Joko Widodo, akhirnya keluar lewat pemberitaan media massa. Sayang, pernyataan Presiden Jokowi sungguh mengecewakan.

“Saya tahu ada ketersinggungan, oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh, memaafkan lebih baik. Sabar itu juga lebih baik,” kata Jokowi, seperti dikutip Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Kenapa saya menyebut pernyataan Presiden Jokowi sungguh mengecewakan?

Pertama, pernyataan Presiden mengesankan kejadian itu hanya persoalan ucapan atau tidakan yang tidak tepat, sehingga menyebabkan ketersinggungan. Jadinya, terkesan Presiden tidak tahu substansi persoalan.

Padahal, ini persoalan bangsa yang serius: ada warga Negara yang merasa lebih superior atas warga Negara lain, dengan merendahkan harkat dan martabanya sebagai manusia.

Ini persoalan relasi antar warga negara yang tidak setara, karena ada yang merasa superior atas yang lain, sehingga bisa berbuat dan berlaku sewenang-wenang.

Dan yang perlu disadari, rasisme bukan kali ini saja terjadi. Sebelum ini, di masa Pilpres kemarin, Natalius Pigai disebut monyet dan gorilla oleh barisan pendukung Capres/Cawapres tertentu.

Dan rasisme tidak hanya terjadi terhadap orang Papua. Kadang terhadap siapa pun, yang dianggap berkulit gelap, berbentuk fisik tidak sempurna, dan lain-lain. Juga terhadap orang WNI keturunan Tionghoa, masih kerap terjadi.

Jadi, sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, yang peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan manusiawi, seharusnya Presiden Jokowi menjadikan kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya ini sebagai langkah serius untuk menggebuk rasisme di seluruh bumi Indonesia.

Seharusnya Presiden Jokowi memerintahkan aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk menangkap dan menghukum seberat-beratnya pelaku rasisme.

Di sepak bola saja, pelaku rasisme mendapat sanksi dari FIFA. Mana boleh, negara yang berkepentingan menjaga tata hidup damai dan berkeadilan warga Negaranya, justru hanya menuntut pemberian maaf kepada pelaku rasisme. Apalagi Negara ini sudah punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kedua, kasus rasisme di Surabaya, berikut reaksi terhadapnya yang memicu kerusuhan di sejumlah tempat di Papua, harusnya menyadarkan Presiden Joko Widodo bahwa ada persoalan lebih serius ketimbang kekurangan infrastruktur di Papua.

Bahwa aksi protes yang meledak jadi kerusuhan, yang berujung pembakaran gedung-gedung pemerintah, fasilitas publik dan kios-kios milik pendatang, menandakan ada amarah yang terpendam, yang tidak pernah mau didengar oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Karena itu, penting sekali bagi Jokowi, selain rajin mengunjungi Papua, membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan rakyat Papua. Dialog ini bukan dialog dengan pemda setempat, atau dialog kecil dengan sejumlah warga, melainkan sebuah pertemuan besar yang menghadirkan Negara (Jakarta) dan berbabagi elemen atau kelompok masyarakat di Papua.

Tentu saja, agar dialog terjadi, perlu ada saling percaya antara kedua belah pihak: pemerintah di Jakarta dan masyarakat Papua. Untuk itu, sebelum dialog, Presiden Jokowi harus juga mengubah pendekatan keamanan di Papua. Jangan lagi pakai militeristik, tetapi kedepankan pertemuan mata dengan mata, hati dengan hati, mulut yang berbicara dengan mulut yang berbicara.

Dengan dialog, pemerintah akan tahu apa yang menjadi keinginan mendasar masyarakat Papua. Kedepannya, ketika mau menurunkan kebijakan, itu sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat Papua. Bukan yang dikehendaki atau dirasa benar oleh Jakarta. Sebab, belum tentu yang dianggap benar oleh Jakarta, dianggap benar dan sesuai keinginan masyarakat Papua.

Ketiga, perlu bagi pemerintah untuk mengubah cara pandangnya dalam melihat berbagai ekspresi politik masyarakat Papua. Jangan lagi disederhanakan sebagai separatisme. Sebab, boleh jadi ekspresi separatis yang mengental terjadi karena Negara juga bebal tidak mau mendengar aspirasi dan ketidakpuasan mereka.

Sepanjang ekspresi politik itu disampaikan secara damai, tidak menggunakan jalan kekerasan bersenjata, maka seharusnya pemerintah pusat dengan tangan terbuka dan telinga lebar mau mendengar dan merespon.

Begitulah, dalam benak saya sebagai masyarakat awan, yang seharusnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Inggard Mahakarya

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut