Ini 7 Alasan Mengapa Program TORA Jauh dari Harapan Rakyat

Langkah pemerintahan Jokowi mempercepat Reforma Agraria lewat program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) masih jauh dari harapan Rakyat.

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), yang beranggotakan 50-an organisasi petani dan penggiat reforma agraria, menguraikan 7 masalah terkait pelaksanaan TORA.

Pertama, kriteria dan alokasi TORA pemerintah dibangun secara top-down dan sepihak tanpa melibatkan organisasi masyarakat sipil, sehingga tidak terdapat irisan dengan masalah-masalah pokok agraria yang dihadapi masyarakat di tingkat tapak.

“Lebih-lebih kriteria maupun alokasinya tidak berkesuaian dengan prinsip dan tujuan pokok reforma agraria,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam siaran pers Reflesi 3 Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK, Rabu (25/10/2017).

Kedua, lokasi-lokasi yang dialokasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai TORA belum lah menyasar wilayah konflik agraria dan area tumpang-tindih kewilayahan masyarakat dengan klaim kawasan kehutanan/pertambangan.

Ketiga, penentuan TORA dengan menggunakan UU Kehutanan sebagai kiblat, menyebabkan Pulau Jawa, Lampung dan Bali “ditutup rapat” dari jalan reforma agraria.

Alasan pengecualian adalah porsi tutupan hutan yang dinilai sama atau kurang dari 30 persen. Dengan demikian, tidak ada jalan juga untuk melakukan koreksi terhadap monopoli Perhutani atas hutan di Jawa, yang telah banyak menimbulkan konflik dan menyengsarakan petani.

Keempat, kepentingan pembangunan perkebunan skala besar telah “bersembunyi” di dalam kriteria TORA kawasan hutan.

Kelima, wilayah perkebunan skala besar, termasuk milik BUMN/PTPN, yang selama ini bersengketa dan telah merampas tanah rakyat, perkebunan terlantar dan HGU bermasalah, tidak menjadi target reforma agraria kebijakan pemerintah.

Keenam, orientasi utama TORA masih bersifat sektoral perkebunan, kehutanan dan pedesaan. Padahal tujuan Reforma Agraria mesti multi sektoral. Sehingga perlu dirancang juga penyelesaian ketimpangan struktural di wilayah pertambangan, pesisir, kelautan, pulau-pulau kecil dan masalah agraria perkotaan.

Ketujuh, masalah legalisasi asset (sertifikasi). Tiga tahun ini pemerintah lebih giat melakukan sertifikasi tanah (saja). Komunikasi politik Presiden kepada publik pun dalam kesempatan-kesempatan seremonial pembagian sertifikat terdengar sumbang.

Bagi KNPA, bagi-bagi sertifikat oleh Presiden, tanpa adanya proses pemeriksaan dan penataan ulang struktur penguasaan tanah terlebih dahulu, termasuk minus program pendukung pasca sertifikasi, promosi peluang pengagunan sertifikat ke bank seolah menunjukkan pemerintah sedang mengamini ketimpangan yang terjadi, mendukung proses liberalisasi dan pasar tanah.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut