Infrastruktur Jalan di Indonesia

Menjelang hari raya Lebaran, sebagian rakyat Indonesia akan menjalankan tradisi pulang ke kampung halaman atau mudik. Tradisi tahunan ini menggerakkan jutaan orang dari satu kota ke kota lain, dari perkotaan ke pedesaan, ataupun melalui perjalanan antar pulau. Namun para pengguna jalan darat akan kembali menemui keadaan infrastruktur jalan raya yang masih diliputi berbagai masalah, seperti kerusakan jalan, atau, bahkan banyak jalur-jalur penting yang belum diaspal sama sekali.

Sampai dengan dua minggu menjelang lebaran, laporan berbagai media maupun pantauan langsung menunjukkan masih banyaknya titik kerusakan di berbagai tempat, baik di pulau Jawa maupun luar Jawa. Untuk daratan Jawa, rata-rata jalur tersibuk telah teraspal, namun masih banyak juga daerah-daerah di pedalaman yang terisolasi, belum beraspal sama sekali. Sementara untuk luar pulau Jawa, pada jalur-jalur penting pun banyak yang belum diaspal. Di sini juga menguak persoalan ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa yang harus segera diatasi.

Kerusakan maupun terlantarnya fasilitas jalan ini tidak saja mengganggu kenyamanan dan kelancaran perjalanan, namun juga dapat mengancam keselamatan para pengguna. Apalagi pada masa-masa mudik terjadi peningkatan volume kendaraan secara besar-besaran sehingga volume jalan raya (yang dalam kondisi baik) menjadi semakin sempit dan membawa persoalan tambahan, yakni; kemacetan. Dalam suatu cakupan yang lebih luas, di luar waktu mudik/liburan hari raya, keadaan-keadaan ini telah menghambat kemajuan masyarakat pada bidang sosial ekonomi dan budaya dari waktu ke waktu, baik sebagai jalur distribusi barang dan jasa, akses politik ke pusat-pusat kekuasaan, dan akses sosial budaya.

Kita memperhatikan, bahwa setiap tahun pemerintah secara khusus menyiapkan sejumlah anggaran untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Di sini terdapat dua persaolan yang mengemuka, yaitu: pertama, tidak jelasnya rencana umum pembangunan infrastruktur secara nasional, mencakup aspek pemerataan sampai ke seluruh pelosok daerah, dan dibangun seturut skema industrialisasi nasional. Hal ini penting, mengingat mayoritas infrastruktur jalan darat yang ada saat ini masih merupakan warisan kolonial yang bercorak eksploitasi kota terhadap desa, pusat terhadap daerah, daerah Jawa terhadap daerah Non-Jawa, dan luar negeri terhadap dalam negeri. Kedua, masalah lambannya implementasi pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan. Kelambanan ini relevan dengan lemahnya strategi pembiayaan yang berdampak pada sedikitnya anggaran negara yang tersedia untuk kebutuhan ini. Namun masalah keterbatasan anggaran bukanlah segalanya.

Untuk kebutuhan perbaikan, dapat dibilang selalu tersedia anggaran setiap tahun. Namun ketersediaan ini tidak menghasilkan kemajuan perbaikan dari waktu ke waktu. Kita saksikan, seringkali jalur-jalur jalan vital yang sebelumnya sudah diperbaiki, tak lama kemudian ditemukan sudah dalam keadaan rusak lagi. Nyaris tak terbantah, bahwa “logika proyek” masih menjadi habitus bagi mayoritas pejabat dan para kontraktor (perusahaan-perusahaan konstruksi) yang mendapat ‘kepercayaan’ membangun atau memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Dalam logika tersebut, pembangunan atau perbaikan itu tak perlu dilakukan secara jujur dan sungguh-sungguh, untuk menghasilkan kualitas jalan yang baik. Justru kualitas kerja sengaja dibuat buruk sehingga mudah rusak. Pihak kontraktor dan pejabat terkait yang bersekongkol paham, bahwa anggaran untuk perbaikan selalu tersedia, apalagi untuk jalan-jalan vital. Sulit dipercaya, bila dikatakan modus tindak pidana korupsi ini tidak diketahui oleh pemerintah pusat, berhubung tahun demi tahun lokasi pekerjaan yang ditangani tak kunjung berpindah.

Dalam jangka pendek/mendesak, perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak tetap, dan harus segera dilakukan sebelum hari-hari dimulai mudik. Namun, dalam kerangka strategis juga perlu dibangun suatu gerakan untuk memangkas “logika proyek” seperti tertera di atas, dengan bentuk-bentuk serta para lakonnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Infrastruktur jalan di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Banyak jalan berlubang dan bergelombang.

    Infrastruktur Jalan Kereta Api semakin turun. Akibatnya banyak kendaraan besar dengan tonase melebihi kapasitas jalan semakin banyak beroperasi di jalan raya. Seharusnya pemerintah lebih menggiatkan sektor kereta api untuk mengurangi beban jalan yang berlebihan, sehingga diharapkan kerusakan jalan dapat dikurangi.

    Lebih mengoptimalkan jembatan timbang untuk mengukur tonase kendaraan angkut agar sesuai kapasitas kemampuan jalan juga akan mengurangi kerusakan jalan.

    Jadi kita harus obyektif memandang sesuatu masalah secara komprehensif agar kita dapat memberikan solusi yang tepat untuk kemajuan infrastruktur jalan raya.

  • riska

    saya mau tanya , apa penyebab jalan menjadi rusakk,, mohonn bantuannya yaa:)