Indonesia Negara Gagal?

rakyat miskin

Awal Februari lalu, Forum Rektor Se-Indonesia membuat kesimpulan penting: Indonesia saat ini menuju ke keadaan negara gagal (failed state). Katanya, Indonesia berada diperingkat 61 dari 170 negara yang disebut negara gagal pada tahun 2010.

Salah satu ukurannya, menurut Forum Rektor, adalah jumlah populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat dan program pemerintah gagal total. Ukuran lainnya adalah kesenjangan antara daerah di wilayah Indonesia semakin besar, delegetimasi terhadap pemerintah, dan terpecahnya elit politik dan pengusa.

Pengamat politik senior, AS Hikam, juga memiliki kesimpulan yang hampir sama. Menurut mantan Menristek era Gus Dur ini, Indonesia sedang berjalan menuju jurang kegagalan dan akan jatuh gagal kalau manajamen pemerintahan tidak efektif karena tersandera sistim politik yang didominasi partai politik.

Selain itu, kata AS Hikam, penyebab Indonesia negara gagal adalah kesenjangan sosial dan pengangguran, gagalnya penegakan HAM, dan infrastruktur yang memburuk. Tetapi, bagi AS Hikam, Indonesia belum benar-benar gagal, tapi stagnan. Ia pun menyalahkan manajemen pemerintahan dan partai politik.

Sementara itu, politisi partai Hanura, Akbar Faisal, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, menguraikan lima ciri negara gagal: (1) Tak ada jaminan keamanan, terutama dalam beragama, (2) Pemerintah gagal menyediakan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, (3) Korupsi dilakukan oleh lembaga hukum yang seharusnya membasmi kejahatan tersebut, (4) Bentrokan horizontal, dan (5) Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada semua lapisan yang ada di negara ini.

Tetapi, apakah Indonesia benar-benar sudah gagal?

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan nasional dibentuknya negara Indonesia ini: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan nasional itu belum pernah terwujud sepenuhnya sampai sekarang. Para pendiri republik yang pertama, dengan segala kekuatan dan pengorbanannya, berusaha keras memberikan dasar untuk usaha mencapai tujuan nasional itu. Akan tetapi, proyek yang dibangun bertahun-tahun itu dihentikan oleh Orde Baru, lalu makin dirusak dan dihancurkan oleh rejim-rejim paska reformasi.

Selain itu, pihak kolonialis, atau juga negeri-negeri imperialis, tidak mau melepaskan Indonesia benar-benar mandiri dan menempuh jalannya sendiri. Negeri-negeri imperialis begitu bernafsu untuk terus-menerus mempertahankan cakarnya di negeri ini. Sebab, dengan begitu, mereka bisa puas mengeksploitasi dan merampok kekayaan dan sumber kemakmuran negeri ini.

Pihak kolonialis pula yang, dengan dukungan agen lokalnya, berusaha menciptakan pemerintahan boneka di negeri ini. Sejak kejatuhan pemerintahan Bung Karno, Indonesia hanya diperintah oleh pemerintahan boneka, yang berfungsi layaknya Gubernur Jenderal di jaman Hindia-Belanda.

Jadinya, sekalipun kita punya haluan ekonomi dan politik yang jelas—seperti ditegaskan dalam konstitusi, tetapi pemerintahan Boneka ini bertindak menurut kepentingan dari luar dan dengan mengorbankan kepentingan nasional.

Jadi, menurut kami, kita belumlah menjadi negara gagal. Skenario imperialis-lah yang berusaha membuat kita menjadi negara gagal. Jika anda menyimak Wikipedia, maka yang disebut negara gagal hampir semuanya adalah negeri-negeri bekas jajahan dan sampai sekarang ini kedaulatan nasionalnya diganggu oleh imperialis.

Kita bangsa yang besar dan kaya raya. Kita memiliki syarat-syarat untuk menjadi bangsa besar dan makmur: kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, posisi yang strategis, kekayaan budaya yang beraneka-ragam, dan lain sebagainya.

Dengan jumlah penduduk yang besar, kita tidak perlu bergantung kepada pasar internasional, tapi bisa menghidupkan pasar internal. Dengan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari bahan baku hingga energi, kita seharusnya berkembang menjadi negara industri dan memakmurkan rakyat.

Di sini muncul masalah: bagaimana mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan nasional kita  seperti saat baru merdeka. Bagaimana memastikan para penyelenggara negara menjalankan secara murni Pancasila dan UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut