Indonesia Kehilangan Potensi Pajak Rp 512 Triliun

Penerimaan pajak Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara yang tingkat ekonominya relatif lebih setara. Rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berkisar 12%.

“Sedangkan di negara-negara yang termasuk dalam kelompok menengah bawah (lower middle income), dimana Indonesia masuk di level ini, rasio penerimaan pajaknya mencapai 19%,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, di Jakarta (14/3/2012).

Lebih ironis lagi, kata Setyo Budiantoro, rasio penerimaan pajak Indonesia ternyata berada di bawah rata-rata negara miskin (low income) yang penerimaan pajaknya sudah mencapai 14,3%.

Dalam APBN 2012, penerimaan pajak Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 1.033 triliun. Angka itu, kata Budiantoro, jika diproyeksikan dengan kategori negara berpendapatan menengah, maka Indonesia kehilangan potensi pajak sekitar Rp 512 triliun atau hampir 50%.

Bahkan, berdasarkan perkiraan konservatif International Monetary Fund (IMF), potensi kehilangan pajak Indonesia mencapai 40%.

Akibat kebocoran pajak yang sangat tinggi itu, pemerintah Indonesia kecanduan untuk menambah utang. Untuk tahun ini, pemerintah berencana menambah utang sebesar Rp50 triliun.

Dengan demikian, Indonesia tahun ini akan berutang Rp 174 triliun. Ini berarti, akumulasi utang hampir mencapai rekor Rp 2.000 triliun. Artinya, setiap penduduk Indonesia akan menanggung utang lebih dari Rp 8 juta.

Menurut Budiantoro, karena utang baru hampir selalu lebih besar dari cicilan, maka utang Indonesia pun menumpuk. “Rasio utang terhadap PDB di bawah 30% bukan berarti posisi aman. Sebab, rasio pajak Indonesia rendah,” katanya.

Akumulasi utang dan pendapatan rendah akan membawa Indonesia terjebak dalam perangkap utang (debt trap). “Mengandalkan utang akibat keteledoran dan kurang kerja keras adalah tindakan yang tak bertanggung jawab” tegas Setyo Budiantoro.

Masalahnya lagi, penerimaan pajak bukan hanya rendah, namun juga tidak adil karena makin memperparah kesenjangan. Menurut Research Associate Perkumpulan Prakarsa, J Prastowo, Kelompok kaya justru membayar pajak jauh lebih kecil dari kelompok menengah bawah. “Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena kelompok lebih lemah mendapat beban lebih besar,” kata Prastowo.

Untuk mencegah terperangkap utang, Perkumpulan Prakarsa mengusulkan agar rasio penerimaan pajak perlu dinaikkan 1 (satu) persen per tahun. Selain itu, perlu memperbaiki sistem dan kebocoran agar penerimaan pajak bisa maksimal.

Selain itu, untuk memenuhi rasa keadilan, rentang pajak (tax bracket) juga perlu diperlebar dan dipertinggi pada kelompok kaya. Pada kategori high net worth individual (HNWI), lapisan penghasilan di atas Rp 1 milyar perlu dikenakan tarif pajak 35% dan penghasilan di atas Rp 5 milyar dikenakan 40%.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut