Indikasi Mafia Peradilan Di Pengadilan Tanjung Pinang

Masa depan penegakan hukum di Indonesia sepertinya masih gelap. Mafia peradilan terus merajalela untuk memperdagangkan kasus. Parahnya lagi, kejadian ini bukan hanya di pengadilan tingkat rendah, tetapi juga di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (MA).

Indikasi mafia peradilan kembali terjadi di pengadilan di Tanjung Pinang, dan juga diperkirakan melibatkan institusi pengadilan di atasnya: pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Menurut M.T.L.Tobing, S.H, seorang mantan anggota DPR-MPR RI, pihaknya melihat ada dua keputusan hakim yang berbeda mengenai satu pokok perkara antara dua pihak yang sama.

Dalam perkara nomor 16/Pdt/2004/PN.TPI, yang melibatkan P.T. Bina Riau Jaya sebagai penggugat melawan P.T. Sindo Mandiri sebagai tergugat, pihak pengadilan Tanjung Pinang telah mengambulkan sebagian gugatan dari penggugat dan menyatakan tanah simpang jalan tambang adalah milik penggugat.

Putusan ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Riau dengan nomor putusan: 66/ Pdt/ 2005/ PTR tanggal 25 Agustus 2005, lalu dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 268K/ Pdt/ 2006 tanggal 30 Januari 2007.

“Karena sudah diperkuat oleh putusan MA, maka berarti keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap,” kata MLT Tobing.

Akhirnya, merujuk kepada putusan tersebut, pihak penggugat, yaitu P.T. Bina Riau Jaya, memasang plang/ portal diatas tantah jalan miliknya agar pihak tergugat, yaitu P.T. Sindo Mandiri, tidak memakai jalan tersebut.

Tidak lama kemudian, pihak P.T. Sindo Mandiri bukannya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA, tetapi malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengabulkan gugatan penggugat.

Pihak PN tanjung pula kemudian mengabulkan gugatan pihak penggugat (PT. Sindo Mandiri), dengan menyatakan pihak tergugat (P.T. Bina Riau Jaya ) telah melakuan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Putusan itu juga memerintahkan agar pihak tergugat segera membuka kembali portal/ plang besi yang menutup jalan.

Putusan no. 38/ Pdt/ G/ 2007 ini dikuatkan oleh P.T. Riau No: 117/ Pdt/ 2008 PT. PBr. Tanggal 10 Februari 2009 dengan suara dua lawan satu (terjadi dissenting opinion). Kemudian diperkuat pula oleh putusan Mahkamah Agung no.1964K/ Pdt/ 2010 dengan suara dua lawan satu.

Timbul pertanyaan: Bagaimana caranya yang aman, adil dan tentram melaksanakan kedua putusan tersebut? Apakah putusan no. 38/ 2007 tersebut tidak menyuruh/ merangsang kedua belah pihak untuk berkelahi secara fisik?

Karena hal itulah MLT Tobing menduga adanya aroma suap dalam keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. “Tiga hakim PN, dua hakim PT, dan dua hakim Agung yang memutus kasus tersebut benar-benar tidak bermoral,” katanya.

MLT Tobing pun berencana mengadukan kasus ini kepada Komisi Yudisial (KY).

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut