Ilham Syah: Rezim Pro Bisnis Akan Selalu Mengkriminalisasi Gerakan Rakyat

Tanggal 30 Oktober 2015, puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menggelar aksi massa di depan Istana Negara. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Menjelang malam, ketika massa aksi akan bergerak pulang, mereka diserang oleh aparat kepolisian. Selain menghancurkan sejumlah properti aksi, polisi juga memukul dan menangkap 23 aktivis buruh dan 2 pengacara dari LBH Jakarta.

Tindakan brutal aparat kepolisian itu menuai kecaman dari banyak pihak. Ironisnya, beberapa pekan lalu, polisi justru menetapkan 23 aktivis buruh dan 2 pengacara LBH Jakarta itu sebagai tersangka. Tak pelak lagi, gerakan buruh pun menilai tindakan kepolisian itu sebagai bentuk kriminalisasi.

Isu kriminalisasi terhadap aktivis gerakan rakyat bukanlah hal yang baru. Seringkali kriminalisasi ini menjadi senjata penguasa untuk membungkam suara-suara yang kritis.

Nah, untuk membahas isu kriminalisasi ini, Rudi Hartono dari Berdikari Online telah melakukan wawancara singkat dengan salah seorang pimpinan gerakan buruh, yaitu Ilham Syah.

Dia adalah salah tokoh gerakan buruh pasca lengsernya Soeharto. Pernah menjadi Sekretaris Jenderal Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), lalu menjadi Ketua Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI). Dia juga menjadi salah satu inisiator berdirinya Aliansi Buruh Menggugat (ABM), sebuah aliansi strategis sejumlah serikat buruh progressif.

Sekarang ini Ilhamsyah menjadi Ketua Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FSBTPI) dan salah satu pimpinan dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Bung melihat kasus kriminalisasi terhadap 23 aktivis buruh dan 2 pengabdi bantuan hukum ini?

Terjadi pembubaran paksa aksi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) pada 30 Oktober 2015. Aksi itu merupakan rangkaian dari aksi menolak PP 78 tentang pengupahan. Aksi tanggal 30 November itu juga merupakan rangkaian aksi dari aksi sebelumnya. Kita sudah menegaskan, apabila Presiden tidak mencabut PP 78 yang menjadi tuntutan kaum buruh, maka GBI menyerukan untuk melakukan pemogokan nasional.

Tindak kekerasan polisi saat membubarkan aksi buruh di depan istana berujung pemukulan, pengrusakan, dan penangkapan 25 orang. Belakangan mereka ditetapkan sebagai tersangka. Kekerasan, penangkapan dan penetapan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, menurut saya, adalah upaya untuk menggagalkan rencana mogok nasional yang sudah di rencanakan oleh kaum buruh. Mereka mungkin mengira bahwa dengan cara represif itu kaum buruh akan takut dan membatalkan rencana mogok nasional. Tapi mereka salah, cara cara represif dari dulu tidak pernah menghentikan perlawanan buruh dan rakyat.

Apakah Bung melihat ada kaitan antara kriminalisasi ini dengan penguatan gerakan buruh dalam beberapa tahun terakhir?

Ya, ini ada kaitannya. Dalam 10 tahun terakhir ini gerakan buruh terus membesar. Metode perjuangannya pun dari tahun ke tahun terus berkembang. Mogok pabrik, mogok kawasan, mogok nasional, blokade jalan, dan lain-lain. Ini pasti di lihat sebagai ancaman bagi rezim yang mengabdi pada kepantingan modal.

Menurut Bung, apakah ada hubungan antara orientasi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang sangat pro-bisnis dengan meningkatnya praktek kriminalisasi terhadap aktivis buruh?

Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya: pro-bisnis. Dalam pemerintahan yang pro-modal dan pemerintahan yang menjadikan investasi dari luar buat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja sudah pasti pemerintahannya akan memberikan jaminan keamanan dan kelancaran investasi. Bentuk jaminan keaman bagi investasi salah satunya adalah dengan membungkan suara-suara yang kritis dengan cara represif. Ini tidak hanya terjadi di gerakan buruh, tapi juga terjadi di soktor lainnya. Petani yang melawan karena di rampas tanahnya akan direpresif dan dikriminalkan. Kriminalisasi di buruh tidak hanya di jakarta, tapi juga terjadi di Batam, Jatim dan Bekasi.

Selain kriminalisasi, media-media yang menyokong pemerintah dan kelas menengah di Sosmed membangun isu negatif untuk mendiskreditkan gerakan buruh. Salah satunya dengan isu iuran serikat buruh. Bagaimana pendapat Bung?

Segala upaya sudah di lakukan oleh pihak pihak yang tidak senang dan yang khawatir atas kebangkitan gerakan buruh Indonesia. Upaya membangun isu negatif terhadap gerakan buruh melalui media tidak terlepas dari upaya menjauhkan gerakan buruh dari klas menengah perkotaan yang notabene juga buruh. Tuntutan buruh untuk upah yang layak, jaminan sosial, penghapusan kerja kontrak dan outsourcing, dan lain-lain, juga dinimati oleh mereka (kelas menengah, red).

Berbagi isu negatif dikembangkan secara sistematis melalui media dan, menurut kami, ini dilakukan penguasa. Terakhir isu mengenai iuran di serikat buruh yang dipelintir oleh mereka. Agar mereka tahu bahwa dalam serikat buruh itu ada yang namanya hak dan kewajiban. Anggota serikat buruh mempunya hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan advokasi, memilih dan dipilih dalam struktur, dan lain-lain. Anggota serikat buruh juga mempunyai kewajiban, antara lain: wajib menjalankan keputusan-keputusan organisasi dan wajib membayar IURAN anggota setiap bulan. Semua itu diatur dalam AD/ART Serikat buruh. setiap Kongres semua di laporkan dan dipertanggungjawabkan dalam forum kongres. Dengan iuran dari anggota itulah serikat buruh menjalankan aktivitas organisasinya. Semakin banyak anggota satu serikat buruh sudah pasti akan semakin banyak iuran anggota yang terkumpul. Sekarang ini banyak serikat buruh yang sudah mempunya kantor sendiri, mempunyai tempat palatihan sendiri–dan semua itu dari iuran anggota. Dengan iuran anggota ini gerakan buruh menjadi independen dan energi perjuangannya semakin membesar.

Sekarang ini, di kalangan kelas menengah yang pro-pemerintah muncul wacana yang menuding aksi-aksi demonstrasi buruh sebagai penyebab tutupnya sejumlah pabrik. Bagaimana Bung merespon wacana itu?

Itu adalah tuduhan yang keji. Buruh adalah korban kok malah di tuduh menjadi penyebab PHK. Banyaknya PHK merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan menyediakan lapangan pekerjaan. Persaingan antar sesama kapitalis sudah pasti berkonsekwensi pada PHK karena akan ada yang kalah atau perusahaannya tutup karena kalah bersaing. Apa lagi, seperti Indonesia yang sangat ketergatungan dengan modal asing, sangat rentan terjadi PHK baik karena persaingan antas sesama kapitalis maupum karena relokasi. Hal ini lagi-lagi adalah bentuk kegagalan pemerintah yang tidak mampu membangun industri dalam negerinya sendiri. Pemerintah seharusnya mengembangkan industri dalam negeri karena kita punya semua sumber daya alam sebagai bahan baku industri. Pemerintah harusnya membangun pabrik pengolahan untuk hasil laut, pertanian, perkebunan dan pabrik pabrik untuk menghasilkan kebutuhan dalam negeri sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan dengan modal asing dan bangsa ini bisa mandiri dan berdulat, tidak terus-menerus didikte oleh kepentingan modal.

Apa rencana yang disiapkan gerakan buruh untuk menghadapi dan menghentikan praktek-praktek kriminalisasi dan pembungkaman gerakan buruh ini?

Kami akan terus melawan kami akan terus berjuang. Dalam menghadapi kriminalisasi 26 orang, kami akan mendesak Kejaksaaan Tinggi Jakarta untuk melakukan gelar perkara untuk mengeluarkan SKP2 karena kasus ini banyak kejanggalan. Selain itu kami juga berencana untuk melakukan pra-peradilan dan kami sedang menyiapkan aksi masa untuk mengawal kasus ini.

Dalam perjuangan jangka panjang,  kami dari Gerakan Buruh Indonesia menyadari akan keterbatasan perjuangan dalam serikat buruh. Pada peringatan Hari Buruh Sedunia tahun 2015 lalu, GBI sudah mendeklarasikan sikap politiknya untuk membangun partai politik sendiri bersaman unsur gerakan rakyat yang lain. Bagi kami, hanya dengan kekuasaan politik di tangan buruh dan rakyat, kita bisa menghentikan kebijakan ekonomi yang pro-modal dan menghentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat. ()

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut