IGJ: Tiga Gugatan Terkait Indonesia Jadi Tuan Rumah KTM WTO

Posisi Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi tingkat menteri (KTM) ke-9 WTO (World Trade Organization) menuai kritikan banyak pihak.

Salamuddin Daeng, aktivis Institute For Global Justice (IGJ), menilai peran Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan WTO justru merugikan kepentingan bangsa.

Karena itu, Daeng beranggapan, sikap pemerintah seolah-olah sangat bangga sebagai tuan rumah pertemuan WTO sebagai bentuk ketidakwarasan. Daeng pun mengajukan tiga alasan untuk menguatkan argumentasinya itu.

Pertama, tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk menyukseskan agenda liberalisasi perdagangan. Sebab, hal tersebut bertolak belakang dengan kepentingan nasional Indonesia.

“Indonesia meminta menjadi tuan rumah itu sebetulnya tidak tahu diri. Sebab, liberalisasi perdagangan itu mutlak kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional,” kata Daeng saat diskusi dan konferensi pers yang digelar oleh Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 di kantor KPP PRD, di Jakarta, Rabu (27/11).

Apalagi, kata Daeng, jika agenda pertemuan WTO itu dikaitkan dengan sektor pertanian. Menurut Daeng, gara-gara mengikuti agenda liberalisasi perdagangan ala WTO, sektor pertanian Indonesia dari hulu hingga ke hilir mengalami kehancuran.

Kedua, agenda pertemuan WTO di Bali, termasuk pertemuan APEC sebelumnya, tidak ada di dalam agenda dalam kenegaraan kita. “Saya dapat info dari DPR, kedua pertemuan itu tidak dianggarkan di APBN. Jadi, ini bukan agenda negara,” ungkap Daeng.

Daeng menilai, agenda penyelenggaraan WTO di Bali bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Pasalnya, pertemuan internasional itu melibatkan aparatur negara dan menggunakan fasilitas negara.

“Ini pantas dilaporkan ke KPK karena pertemuan itu tidak pernah dianggarkan di APBN,” tegas Daeng.

Ketiga, pertemuan WTO itu dilakukan di saat Indonesia sendiri sedang merasakan dampak terburuk akibat liberalisasi perdagangan. Daeng mengacu pada triple defisit dalam perekonomian, yakni defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan defisit neraca pembayaran.

“Ketiga defisit itu disebabkan oleh agenda liberalisasi perdagangan yang, antara lain, disebabkan oleh aturan-aturan yang dipaksakan oleh WTO,” tandas Daeng.

Daeng juga mengingatkan, berbeda dengan kerjasama ekonomi semacam APEC, kesepakatan-kesepakatan WTO akan bersifat mengikat secara legal. Malahan, kata Daeng, WTO punya mekanisme penyelesaian sengketa atau Dispute Settlement Body.

“Kalau pertemuan WTO di Bali menghasilkan kesepakatan yang memperdalam liberalisasi, maka Indonesia makin menjeretkan lehernya kepada negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan besar,” tandas Daeng.

Ironisnya, menurut Daeng, pemerintah Indonesia itu merasa berhasil jika sukses menyelenggarakan pertemuan internasional, seperti WTO, sedangkan negara-negara lain merasa berhasil jika kepentingan nasionalnya berhasil dimenangkan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut