Hilangnya Kedaulatan Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya.[1]

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.[2] Berdasarkan asas perlindungan maksimum negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negara. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan perlindungan sebagaimana mestinya, bahkan negara yang bersangkutan justru melakukan tindakan penindasan terhadap warga negaranya. Ketika negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya seringkali terjadi seseorang mengalami penindasan yang serius atas hak-hak dasarnya.[3]

Di lain pihak, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal (berada) di luar negeri. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas orang yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara lain, yang akibat hukumnya menimpa warga negaranya. Oleh karena itu, jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak mampu dan tidak mau menghukum pelaku pelanggaran, maka negara yang warga negaranya dirugikan berwenang untuk menghukum. Tanggung jawab dan kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri diemban oleh fungsi diplomatik dan konsuler suatu negara.

Fungsi diplomatik dalam melindungi warga negara suatu negara terdapat dalam fungsi Perlindungan. Konvensi wina 1961 ditegaskan bahwa perwakilan diplomatik berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim serta warga negaranya di dalam wilayah di mana ia di diakreditasikan dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.[4] Fungsi Konsuler di atur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Dalam salah satu butir Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tersebut dinyatakan bahwa, “Consular functioning consit in: protecting in the receiving State the interests of sending state and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya perwakilan konsuler negara pengirim di negara penerima berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan kepentingan mereka.

Berbicara mengenai status hukum, status hukum seseorang yang mendiami suatu negara disebut dengan warga negara. Status warga negara perlu dipergunakan untuk keperluan serta melindungi setiap individu secara hukum. Instrument internasional sebatas mengantisipasi relasi warga negara dengan warga negara lain atau negara dengan warga negara lain. Warga negara merupakan warga dari suatu negara. Seseorang disebut warga negara suatu negara bukan ditentukan oleh hukum positif dari masing-masing negara. Misalnya yang disebut sebagai warga negara Indonesia tentunya akan diatur berdasarakan hukum positif Indonesia. Pada akhirnya warga negara menjadi penting dalam suatu negara karena ia merupakan salah satu unsur inti dari negara. Pada sisi lain, status warga negara menimbulkan hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya.[5]

Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi mengatakan  jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang kini berada di luar negeri sebanyak 2,7 juta orang. Meski begitu, jumlah total WNI di luar negeri tersebut diperkirakan bisa mencapai 4,3 juta orang. Di luar negeri, permasalahan yang dihadapi WNI sangat beragam, sebagian besar umumnya dihadapi oleh para pekerja migran.[6] Apabila seorang warga negara Indonesia mengalami suatu masalah di negara penerima maka perwakilan konsuler negara Indonesia di negara penerima harus memberikan bantuan dan pertolongan. Bantuan dan pertolongan dapat berupa sosialisasi, perlindungan hukum dan lain sebagainya.  Warga negara Indonesia di luar negeri memiliki berbagai kepentingan yang berbeda yang menimbulkan berbagai permasalahan berbeda terutama disebabkan oleh Kurangnya pengetahuan akan hukum internasional dan hukum yang berada di berbagai negara di luar negeri. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah terhadap warga negara indonesia di luar negeri. Permasalahan yang kerap terjadi bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri adalah kasus perdata, atau pidana dan administrasi negara.

Sorotan TKI

Pasca reformasi, pergantian pemerintahan selama ini tidak menunjukkan perubahan signifikan terhadap nasib TKI yang rentan dengan praktek perbudakan. Setelah 69 tahun bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya, namun bagi TKI yang bekerja sebagai PRT migran Indonesia, sesungguhnya mereka belum benar-benar merdeka dari penjajahan dan eksploitasi di tempat kerja, bahkan ketika masih di dalam negeri sendiri. Untuk itu, momentum Konferensi Asia Afrika ke-60 yang akan diselenggarakan di Indonesia diharapkan sekaligus kembali menyatakan sikap tegas terhadap Negara-negara yang ikut didalam Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 silam. Menjadi babak baru dalam perbaikan perlindungan untuk mereka yang selama ini selalu dikatakan sebagai pahlawan devisa, minus perlakuan layak bagi pahlawan.

Sudah terlalu lama TKI (PRT Migran) hanya menjadi obyek dan korban kebijakan politik migrasi yang eksploitatif dan tidak melindungi. Tepatnya, sejak tahun 1970 wajah kebijakan politik yang korup dan eksploitatif menjadi bagian yang tak terpisahkan dari regulasi untuk TKI.[7] Ujung-ujungnya, migrasi tenaga kerja menjadi sektor bisnis yang memunculkan perusahaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Fenomena ini menggeser kebijakan penempatan buruh migran yang sebelumnya bersifat ad hoc (pasif) menjadi kebijakan yang massif demi target devisa dan keuntungan-keuntungan ekonomi lainnya.[8] Setidaknya, sejak tahun 1970 hingga tahun 1983, tidak kurang dari 74 perusahaan pengerah terlibat dalam bisnis ini. Dan sampai saat ini lebih dari 500 perusahaan swasta yang terlibat dalam bisnis yang lebih mirip dengan perdagangan manusia ini.

Meskipun sejak 18 Oktober 2004 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, namun hampir semua pasalnya mewarisi kebijakan pengerahan tenaga kerja masa Orde Baru yang sifatnya pengerahan dan penguasaan, bukan perlindungan. Alih-alih membuat regulasi yang melindungi, pemerintah malah memberi peluang yang sangat besar kepada swasta yang selama ini menikmati keuntungan bisnis yang luar biasa dan menjadi bagian dari masalah yang terus mendera TKI. Penelitian yang dilakukan Migrant CARE menunjukkan bahwa kebijakan tentang penempatan TKI diekslusi dari rumpun hukum perburuhan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak buruh yang menempatkan buruh sebagai subyek yang aktif. Tidak ada satupun standar-standar pokok perburuhan menurut International Labour Organization (ILO) menjadi kandungan dari Undang-Undang ini.

Dan ironisnya, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sejak tahun 2010 yang sampai sekarang belum ada ujungnya, baru-baru ini mendapatkan sedikit angin segar bahwa Undang-Undang tersebut telah dibahas di Komisi IX DPR-RI dan masuk pada agenda prioritas. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya yang sudah diratifikasi dari Konvensi PBB 1990 tidak optimal dan kurang terimplementasi dengan baik. Dapat kita lihat sejarah diratifikasinya pun mengalami hambatan yang cukup panjang selama 8 tahun (sejak tahun 2004 Indonesia telah menandatangani dan baru diratifikasi pada tahun 2012) dikarenakan adanya hipotesa yang mengatakan Indonesia tidak perlu meratifikasi konvensi tersebut yang berpotensi menghambat perolehan cadangan devisa negara dimana buruh migran merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara.

Beberapa tahun terakhir ini masalah perlindungan WNI di Luar negeri memang mendapat sorotan yang cukup tajam. Betapa tidak, dalam rentang beberapa tahun tercatat sudah cukup banyak tindakan kesewenang-wenangan yang menimpa WNI di luar negeri, terutama tenaga kerja Indonesia (TKI). Pengusiran tenaga kerja asal Indonesia dari Malaysia adalah satu dari sejumlah kasus lainnya. Tercatat pula sejumlah kasus penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap pekerja Indonesia di negeri orang.[9]

Dari tahun ke tahun jumlah TKI di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa risiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Risiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian diperlukan pengaturan agar risiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Pada hakikatnya ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan.[10] Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengarahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan keputusan menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.[11]

Dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah namun pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota serta intitusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri tetap terlindungi.[12]

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Special Missions) Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri. Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. [14] Selain peran wakil diplomatik dan konsuler Indonesia yang berada di luar negeri,  Kemeterian Luar Negeri RI sebagai pemerintah merupakan institusi terdepan dalam menangani berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kewajiban kementrian luar negeri dalam menangani dan melindungi TKI  sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan keamanan TKI diluar negeri.

Indonesia Berduka

Selasa, 14 April 2015, Siti Zaenab seorang PRT migran Indonesia di eksekusi mati di Madinah Saudi Arabia pada pukul 10.00 waktu setempat. Eksekusi ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius karena hak hidup setiap orang harus dijamin, apalagi Siti Zaenab terpaksa melakukan pembunuhan terhadap majikan perempuannya karena membela diri atas penganiayaan yang diterimanya memasuki tahun kedua masa kerjanya di rumah majikan. Cerita mengenai penyiksaan tersebut, disampaikannya kepada keluarga melalui surat. Berangkat ke Arab Saudi pada 7 Maret 1998 melalui PT Banyu Ajisakti, dan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga pada majikan Abdullah Muhsin Al Ahmadi. Di vonis hukuman mati oleh pengadilan Madinah pada 8 Januari 2001 atas tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuannya, Nauroh Bt Abdullah. Siti Zaenab ditahan di penjara umum Madinah hampir 16 tahun, terhitung sejak 5 Oktober 1999 – 13 April 2015.  Pada masa pemerintahan Gus Dur, Siti Zaenab berhasil ditunda eksekusi atas lobby Gus Dur dengan Raja Arab hingga ahli waris majikannya akhil balig. Eksekusi mati terhadap Siti Zaenab ini mestinya menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk menghentikan praktek hukuman mati di Indonesia.

Karni binti Medi Tarsim TKI asal Brebes, Jawa Tengah kembali dieksekusi Kamis, 16 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat. Dalam waktu beberapa hari, otoritas pemerintah Arab Saudi telah menghilangkan hak hidup dua warga negara Indonesia tanpa adanya notifikasi pemberitahuan terlebih dahulu.

Karena praktek hukuman mati disini mengakibatkan pemerintah kehilangan legitimasi moral untuk mendesak Negara lain agar membebaskan warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Setidaknya saat ini masih ada 290 buruh migran yang terancam hukuman mati di Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, China dan Qatar. Dan 59 diantara mereka sudah vonis tetap hukuman mati.[13] Sikap pemerintah Arab Saudi yang melakukan eksekusi mati terhadap Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim yang sebenarnya merupakan korban penyiksaan majikan dan terpaksa membunuh majikannya karena membela diri. Siti Zaenab telah ditahan di penjara Madinah selama 16 tahun yang sebenarnya juga merupakan bentuk penyiksaan karena menunggu hukuman mati dan bahkan lebih berat dari hukuman mati. Selain itu sikap pemerintah Arab Saudi yang melakukan eksekusi mati tanpa memberikan notifikasi kepada perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Hal ini menyalahi konvensi Viena dan tata krama diplomasi.

Masalah hukuman mati yang dihadapi ratusan TKI di luar negeri memang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Joko Widodo yang menempatkan masalah perlindungan warga negara sebagai salah satu prioritas yang ada dalam visi-misi pemerintahan sekarang, NAWACITA. Terakumulasinya ratusan TKI yang menghadapi ancaman hukuman mati dan ribuan kasus kekerasan yang dialami TKI menjadi potensi bom waktu akibat kegagalan diplomasi perlindungan TKI pada masa pemerintahan sebelumnya. Tentu saja pemerintahan Jokowi tidak bisa mengelak dan berdalih atas situasi ini tetapi harus mengambil langkah cerdas untuk menanganinya segera.

Langkah cerdas tersebut adalah menghapus rintangan-rintangan politik yang menghalangi legitimasi politik dan moral diplomasi Indonesia dalam pembebasan TKI yang menghadapi ancaman hukuman mati dan kasus-kasus kekerasan lainnya. Rintangan tersebut adalah masih berlakunya pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan masih adanya keengganan di pemerintah dan parlemen Indonesia akan adanya UU Perlindungan PRT Dalam Negeri.

Akan tetap sulit bagi Indonesia untuk memperjuangkan pembebasan TKI dari hukuman mati, jika di Indonesia sendiri juga masih menerapkan pidana mati. Oleh karena harus ada keberanian dari pemerintah Indonesia untuk mengakhiri pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Demikian juga dalam soal perlindungan PRT migran Indonesia, tanpa adanya UU Perlindungan PRT di dalam negeri, Indonesia juga tak punya legitimasi yang kuat untuk menuntut adanya perlindungan PRT migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Langkah-langkah konkrit lain yang harus segera dilakukan adalah menguatkan diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia dengan prioritas pembebasan ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara. Langkah ini mensyaratkan adanya diplomasi tingkat tinggi (high level diplomacy) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo terutama untuk langkah-langkah darurat terhadap puluhan TKI yang sudah divonis tetap dan menunggu waktu eksekusi. Langkah ini mutlak dilakukan agar eksekusi terhadap Ruyati, Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim tidak terulang lagi.

Efrial Ruliandi Silalahi, Staf Advokasi Migrant CARE, Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung

———————————————————————————-

Daftar Kutipan

[1] Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 206.

[2] Ibid, Hlm. 207.

[3] Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 51.

[4] Setyo Widagdo, Hukum Diplomatik Dan Konsuler, Bayumedia, malang, 2008, hlm 57-58.

[5] Penjelasan umum undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

[6] https://ugm.ac.id/id/berita/9731-menlu.retno.marsudi:.ada.43.juta.wni.di.luar.negeri

[7] Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1970 tentang pengerahan tenaga kerja hanya mengatur tentang fasilitas penampungan, biaya pengerahan dan pengangkutan, pengupahan, jam kerja, pemutusan hubungan kerja, dan tanggung jawab pengerah. Hal-hal yang berkaitan perlindungan tidak menjadi prioritas dalam peraturan ini.

[8] Ditandai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 149/MEN/1983 tentang tata cara pelaksanaan pengerahan tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi, industrialisasi penempatan buruh migrant ke luar negeri terjadi dan berlangsung secara massif.

[9] Hadi Setya, memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Harvindo, jakarta, 2013, hlm 561.

[10] Ibid, Hlm. 267

[11]Ibid, Hlm. 267-268

[12] Ibid., hlm. 268-269

[13] Ibid., Hlm. 271
[14] Siaran Pers Migrant CARE, Menyikapi Eksekusi Mati terhadap Siti Zaenab, Jakarta, 13 April 2015

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut