Hilang Tanah, Hilang Identitas!

Setiap tanah terhubung langsung dengan manusia yang mendiaminya. Ia menjadi penanda dari keberadaan masyarakat adat. Wilayah adat juga menjadi ruang untuk mengekspresikan kedaulatan, tradisi hingga hukum adat mereka. Merampas wilayah adat sama saja dengan menghancurkan identitas dan martabat masyarakat adat.

“Tanah adalah Ibu. Kalau tidak dijaga bisa marah. Kalau marah banyak bencana” cetus Bandi, salah satu warga Dayak Iban, bagian dari suku Ibanik yang tersebar di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setiap jengkal tanah harus dijaga karena ia yang memberikan kehidupan. Pun wilayah yang berstatus hak ulayat peninggalan leluhur, sebuah hak yang terikat oleh hukum adat yang teguh dipegang teguh hingga saat ini.

Namun, kenyataan berbanding terbalik. Konflik hingga perampasan sumber daya alam makin pelik dari hari ke hari. Setiap penjuru daerah meletupkan baranya dan menunggu waktu untuk meledak. Begitulah kiranya ungkapan yang sesuai dengan semakin runyamnya persoalan agraria, di mana masyarakat adat semakin tersudut dan terancam mengalami disrupsi atas hak-hak ulayat dan identitasnya. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang tahun 2016 mencatat sebanyak 450 konflik agrarian dengan skop wilayah konflik sekitar 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. Berselang satu tahun setelahnya, KPA menulis adanya peningkatan jumlah konflik agraria sekitar 659 konflik atau ada penambahan kasus sebesar 209 konflik, dengan skop 520.491,87 hektar dan melibatkan 652.738 KK.

Artinya, eskalasi konflik meningkat hampir 50 persen dari selang waktu tahun 2016 ke tahun 2017 mungkin akan semakin bertambah besar di tahun-tahun berikutnya, mengingat ledakan konflik mulai bermunculan di tiap-tiap daerah dengan beragam persoalan. Mulai dari rencana pembangunan infrastruktur, ekspansi kawasan industri, proyek energi nasional, perebutan lahan pertanian sampai pada titik eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi.

Tersingkirnya masyarakat atas ruang bisa disebabkan oleh berbagai proses. Hall et al (2011) menyebutkan setidaknya ada empat proses yang menyebabkan orang bisa tersingkir dari tanahnya, pertama melalui regulasi, paksaan, pasar dan korupsi.

Pada industri berbasis sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan misalnya, potensi korupsi sangat mungkin terjadi di sepanjang rantai proses ekstraksi: sejak proses alih fungsi lahan, prosedur dan proses perijinan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, penjualan dan ekspor hasil produksi/penebangan, hingga kepatuhan pembayaran pajak/penerimaan negara, reboisasi, maupun dalam perencanaan dan pengalokasian dana rehabilitasi lingkungan dan pasca-operasi.

Korupsi di sektor ini laksana mengamini temuan sebuah laporan di Tahun 2012, yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia difasilitasi oleh berbagai faktor seperti banyaknya sumberdaya publik yang dihisap/dihasilkan dari sumber daya alam, jaringan politik dan kepentingan yang terkoneksi, rendahnya kualitas regulasi, dan lemahnya peradilan yang independen. Ditambah lagi, birokrasi pemerintahan lokal yang diberi otoritas dan sumber daya lebih tanpa disertai akuntabilitas dan mekanisme penegakan hukum yang baik.

Masih teringat dibenak kita semua, kasus pencaplokan wilayah adat di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang terjadi dibalik kasus korupsi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. KPK menemukan bahwa Akil sedikitnya menikmati Rp. 57 Miliar dari praktik “penjualan jasa” memenangkan sengketa pemilihan umum yang dilakukan oleh Hambit salah satu incumbent dalam pemilihan Bupati di Gunung Mas. KPK menemukan sumber uang yang dipakai untuk menyuap Akil adalah serangkaian kesepakatan bisnis untuk perkebunan sawit selama sembilan bulan menjelang pemilihan. Kesepakatan ini mencakup areal lahan hampir sama dengan luas Jakarta, mencakup hutan-hutan terbaik yang tersisa di Kalimantan Tengah.

Korupsi memang bak pisau bermata dua. Tajamnya luar biasa, membuat dampak yang terjadi pun meluas kemana-mana. Selain menghasilkan kerugian negara dan ekologi, kasus korupsi di Gunung Mas juga membuat hilangnya ruang hidup masyarakat adat Dayak Tomun. Mereka pun tercatat sebagai komunitas masyarakat adat yang hampir punah, hilangnya wilayah adat membuat mereka tercerabut dari akar identitasnya. Sebagian memilih untuk pindah ke kota guna mencari sumber penghidupan akibat tanah dan hutan yang dirampas.

Masyarakat adat menjadi korban dua kali akibat tindakan korupsi tersebut. Pertama mereka dimiskinkan secara struktur dan sistematis. Kedua, hancurnya identitas dan ruang hidup mereka. Dari persoalan ini, belum ada itikad baik negara dan perusahaan untuk mengganti kerugian yang mereka terima.

Menjaga Tanah, Memperkuat Identitas

“Puluhan tahun sayo menghalau semua bentuk perambahan tanah dan hutan, demi anak cucu. Alam dak biso dipisahkan dari kehidupan kami (orang rimba) sehari-hari” pungkas Tumenggung Tarib. Ia hidup di kawasan penyanggah Taman Nasional Bukit Duabelas, salah seorang pendekar hutan yang sampai sekarang teguh menyelamatkan sisa hutan dari laju ekspansi perkebunan sawit. Bagi Tarib, menjaga tanah dan hutan sama saja dengan memperkuat identitas dan memastikan keberlangsungan masa depan anak cucunya kelak.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2017, luas lahan ditanami sawit di Provinsi Jambi mencapai 1,8 juta hektar. Luas tanaman sawit ini setara dengan 27 persen dari total luas wilayah provinsi Jambi yang hanya 4,9 juta hektar.

Dari total 1,8 juta hektar, untuk kepemilikan izin hanya sekitar 400 ribu hektar, dengan 57 jumlah pabrik kelapa sawit serta 53 jumlah perusahaan yang terdaftar. Sisanya sekitar satu juta hektar tidak jelas perizinannya. Luasnya perkebunan sawit di Jambi ini berpotensi besar terjadinya korupsi baik dari perizinan maupun perpajakan yang merugikan negara.

Masalah tak berhenti disitu, ketimpangan penguasaan perkebunan sawit tak sebanding dengan penguasaan masyarakat. Tempat tinggal orang rimba kini beralih fungsi menjadi hamparan kebun kelapa sawit. Padahal sebelumnya kaya akan sumber daya alam. Pasokan makanan menipis, dan menyebabkan daya tahan tubuh mereka berkurang sehingga banyak yang sakit. Dari 150 jiwa di tiga komunitas orang rimba, kematian beruntun paling banyak terjadi pada Januari dan Februari 2014 lalu dengan enam kasus kematian, yaitu empat anak-anak dan dua orang dewasa.

Wilayah adat sebagai martabat dan ruang hidup orang rimba, telah menjadi komoditas bagi pasar negara. Bagi orang rimba, hutan adalah manifestasi dari ikatan kosmologis dengan leluhurnya. Mereka bersandar pada hutan. Kini orang rimba diambang kepunahan.

Persoalan yang hampir sama juga terjadi di beberapa komunitas masyarakat adat di Riau. Dengan banyaknya izin konsesi yang diberikan kepada sejumlah perusahaan, bukan tidak mungkin akan mengancam keberlangsungan ruang hidup dan identitas masyarakat adat di Provinsi Riau.

Jika kita telisik berdasarkan temuan tim monitoring DPRD Riau dan KPK, seluas 1,3 juta hektare perkebunan sawit illegal, tidak mengantongi izin. Kebun sawit ini telah panen dan hasilnya sudah dinikmati. Aktivitas illegal dan sarat dengan potensi korupsi tersebut telah mengancam kepunahan dua komunitas adat di Provinsi Riau, yakni Talang Mamak dan Sakai.

Dari sekelumit persoalan yang tersampaikan, menunjukkan bahwa potensi korupsi dari aktivitas perizinan yang illegal bukan hanya merugikan negara secara materiil. Namun juga mengancam keberlangsungan hidup orang banyak, terkhusus masyarakat adat. Hilang tanah, hilang pula identitas.

Setiap tanah terhubung langsung dengan manusia yang mendiaminya. Ia menjadi penanda dari keberadaan masyarakat adat. Eksistensi masyarakat adat salah satunya dilihat dari keberadaan wilayah adatnya. Wilayah adat juga menjadi ruang untuk mengekspresikan kedaulatan, tradisi hingga hukum adat mereka. Merampas wilayah adat sama saja dengan menghancurkan identitas dan martabat masyarakat adat.

Melestarikan budaya perlu dimulai dari melindungi wilayah adat. Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat adalah solusi untuk meretas sekelumit ancaman kepunahan yang terjadi pada masyarakat adat Dalam hal lain, kita perlu memperluas makna korupsi tidak hanya sebatas kerugian materiil pada negara. Namun juga, perlu dilihat kerugian non-materiil yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Kehancuran identitas dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat adalah kerugian yang paling nyata dan tak dapat diukur dari segi materiil semata.

Memperluas Pengertian Korupsi

Selama ini persoalan korupsi di sektor sumber daya alam lebih banyak dinilai dari kerugian negara secara materiil. Korupsi juga sering diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri dengan beragam cara, yang disebabkan oleh tidak bekerjanya peran negara, rendahnya ketertiban dan penegakan hukum, sehingga merugikan kepentingan negara.

Namun, deretan dampak yang ditimbulkan dari potensi korupsi di atas menegaskan bahwa persoalan korupsi sumber daya alam lebih sebagai akibat adanya “institusi alternatif”. Institusi tersebut berupa suatu jaringan yang dipelihara oleh kekuasaan, yang secara de facto lebih besar daripada kekuasaan legal negara, dan ironisnya sumberdaya sosialnya juga berasal dari para aparat negara.

Korupsi dengan demikian, bukanlah terjadi akibat tidak berfungsinya lembaga negara yang menjalankan regulasi sebagai institusi legal. Korupsi terjadi akibat keberadaan institusi alternatif, yang fokus pada kepentingan pribadi/golongan tertentu, yang bersaing dengan institusi legal untuk mendapat legitimasi dan kepercayaan dari pelaku-pelaku yang beragam di dalam lembaga negara maupun masyarakat luas.

Pelaksanaan aksi hasil Corruption Impact Assesment (CIA) menunjukkan bahwa korupsi bukan akibat lemahnya peran negara dalam pengelolaan sumberdaya alam, melainkan keberadaannya sudah terdapat dalam sistem kerja di dalam negara itu sendiri.

Dengan batasan ruang lingkup korupsi di sektor sumberdaya alam di atas, dapat ditunjukkan bahwa segelintir kelompok aktor melalui institusi alternatif memiliki gurita penguasaan sistem dan struktur kuasa (sosial, ekonomi dan politik) yang kuat dan mampu meraup ragam keuntungan dengan cara-cara yang sistemik. Jenis korupsi sumberdaya alam semacam ini lebih dekat dengan pengertian korupsi ‘struktural’ daripada jenis korupsi ‘institusional’. Peta masalah korupsi sumberdaya alam dari hulu hingga hilir yang ditemukan selama ini, bukan hanya terbatas pada sistem regulasi, administrasi dan birokrasi atau masalah institusional lainnya yang buruk dan rusak.

Lebih daripada itu, korupsi di sektor sumberdaya alam ditentukan oleh berbagai faktor yang bersifat struktural seperti kekuatan “pseudo-legal”. Kekuatan ini mampu memaksa negara untuk melayani kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu namun mengabaikan kepentingan publik dan rakyat yang lebih berhak secara konstitusional.

Hal yang harus kita lakukan adalah memperluas pengertian soal korupsi, selain itu kita juga perlu mengubah cara pandang kita dalam memandang korupsi. Bahwa korupsi bukan hanya sekedar dinilai dari kerugian negara secara materiil. Lebih luas daripada itu, korupsi sumberdaya alam bahkan dapat menyebabkan punahnya kelompok masyarakat yang penghidupannya bergantung terhadap tanah dan hutan. Dengan begitu, memperluas makna korupsi dimaknai juga sebagai memperkuat kembali identitas dan memastikan keberlangsungan masa depan masyarakat, terkhusus masyarakat adat.

YAYAN HIDAYAT, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan Peneliti di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut