Hati-hati dengan Kata-kata!

Berhati-hatilah mengeluarkan kata-kata. Ia bisa menjadi senjata, tetapi juga bisa menjadi bumerang.

Setahun yang lalu, tepatnya 9 Maret 2012, Anas Urbaningrum pernah sesumbar siap digantung di Monas jika dirinya terbukti menerima uang satu rupiah pun dari proyek Hambalang.

“Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” ujar Anas saat itu. Ia pun menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat sedikit pun dalam kasus tersebut. Saat itu posisi Anas mulai terjepit. Nazaruddin, bekas koleganya di Partai Demokrat, tak henti-hentinya menyebut keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang.

Kemudian, seiring waktu berjalan, proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin mengarah ke Anas. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum pun bocor ke publik. Dan akhirnya, Jumat (22/2), KPK menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai tersangka kasus Hambalang.

Pasca penetapan Anas sebagai tersangka, publik pun mempertanyakan kembali janji Anas siap digantung di Monas. Gambar Monas plus gantungan banyak terunggah di jejaring sosial, baik Facebook maupun Twitter. Pendek kata, publik menunggu realisasi janji sesumbar Anas.

Sebetulnya, sebagian besar publik itu juga tidak berharap Anas benar-benar menginginkan Anas digantung di Monas. Bagi mereka, proses hukum yang sungguh-sungguh dan hukuman yang setimpal sudah cukup. Namun, mereka hendak memberi pelajaran lain kepada politisi: jangan suka sesumbar!

Politisi kita memang suka sesumbar. Dalam kasus Anas, misalnya, untuk menyangkal tudingan korupsi, ia sesumbar siap digantung di Monas. Perilaku semacam ini juga jamak dilakukan oleh politisi lain. Ketua KPK Abraham Samad juga pernah sesumbar. Ia pernah menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK jika tak mampu menangani kasus-kasus besar dalam satu tahun kepemimpinannya.

Pada kenyataannya, setelah setahun berlalu, banyak kasus besar tak juga terungkap. Sebut saja dua yang terbesar, yakni BLBI dan skandal Bank Century, yang diduga menyeret nama Wapres Budiono. Namun, entah sudah lupa, Abraham Samad tak juga mundur dari jabatannya.

Dalam dua kasus di atas, baik Anas maupun Abraham, sama-sama ingin menyakinkan publik agar percaya ucapannya. Maklum, rakyat kita sudah sering dibohongi dengan janji-janji politik. Karena itu, tak mudah bagi politisi sekarang untuk membangkitkan kepercayaan publik. Inilah yang membuat para politisi suka sesumbar untuk menarik kepercayaan publik.

Kita hidup di tengah menguatnya skeptisisme rakyat terhadap politik dan politisi. Maklum, panggung politik kita lebih banyak memperagakan akting para politisi yang tak kalah lucu dibandingkan stand up comedy. Nyaris setiap hari mereka mengumbar kebohongan ke publik.

Kenapa para politisi itu suka sesumbar? Menurut kami, hal ini menjelaskan krisis yang tengah dialami oleh kekuatan politik tradisional saat ini. Mereka tidak lagi punya program dan agenda politik yang sanggup memikat rakyat. Sudah begitu, mereka juga sudah kewalahan menutupi berbagai kebohongannya.

Sekarang, dengan bantuan teknologi informasi, rakyat makin gampang mengontrol politisi. Kehadiran jejaring sosial, tentunya dalam batas-batas tertentu, juga berguna untuk penyebaran dan tukar-menukar informasi serta sebagai terompet untuk mengeritik penguasa.

Beberapa saat lalu, calon Hakim Agung Muhammad Daming Sanusi terjungkal gara-gara ucapannya yang melecehkan korban perkosaan. Ucapannya terekam media dan tersebar luas di jejaring sosial. Protes publik pun menyeruak, khususnya di Facebook dan Twitter, yang menuntut agar Daming Sanusi digagalkan sebagai calon Hakim Agung.

Ini pelajaran bagi para politisi. Jangan mereka mengira mengeluarkan kata-kata seperti “buang angin”. Mereka harus sadar, ucapan mereka bermakna politik dan selalu ada konsekuensi politiknya. Yang lebih penting lagi, mereka harus sadar bahwa rakyat kita tidak pernah diam. Mereka akan melawan dengan caranya sendiri.

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid