Hapuskan Sistim Agraria Kolonial!

Rasa kemanusiaan dan kebangsaan kita kembali terhenyak oleh aksi brutal kepolisian di desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bayangkan, polisi negara sendiri tega menembaki rakyatnya sendiri—para petani, ibu-ibu, dan anak-anak tak berdosa.

Ironisnya, ini kejadian bukan pertama-kali. Namun, seperti anda ketahui, kejadian ini sudah terjadi berulang-ulang. Tidak sedikit korban jiwa akibat kebrutalan aparatus negara itu. Sayangnya, negara seakan tak berdaya untuk mencegah kejadian semacam ini terus berulang.

Apa yang terjadi sebenarnya? Kejadian di Ogan Ilir dan kejadian serupa di berbagai tempat di Indonesia lainnya hanyalah produk sistem ekonomi-politik yang sedang berlaku di negara ini. Bagi kami, tindakan kepolisian tak terlepas dari kepentingan sistim ekonomi-politik dominan saat ini.

Di atas negara kita saat ini sedang berlaku sistim neoliberalisme. Pada level ekonomi berlaku sistem ekonomi liberal. Sedangkan pada level politik berlaku sistim demokrasi liberal. Dalam kebijakan ekonomi, neoliberalisme dapat disederhanakan sebagai berikut: perdagangan bebas barang dan jasa; kebebasan bagi sirkulasi kapital; dan kebebasan berinvestasi. Pada level politik, demokrasi liberal mengarahkan institusi politik untuk bekerja sesuai dengan tuntutan liberalisme ekonomi.

Ini terjadi pula pada lapangan agraria: penggunaan tanah sekedar untuk kepentingan pemilik modal. Ini juga yang terjadi pada jaman kolonial: penerbitan Undang–Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. UU tersebut memberi peluang sebesar-besarnya kepada modal swasta, baik Belanda maupun negara asing lainnya, dalam memanfaatkan tanah untuk kepentingan industri (onderneming) perkebunan. Dikeluarkanlah hak penguasaan tanah kepada pihak swasta: hak sewa, hak erfprach dan hak egindom.

Revolusi nasional 1945 mengakhiri sistim agraria berbau kolonial itu. Ini nampak jelas pada semangat pasal 33 UUD 1945. Esensi dari pasal 33 UUD 1945 adalah pengakuan atas kedaulatan rakyat atas kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Implementasi konkret pasal 33 UUD 1945 ini di lapangan agraria adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. UUPA 1960 menegaskan tanah tidak bisa sebagai alat penghisapan. Selain itu, UUPA 1960 juga menghapus dominasi atau hak istimewa swasta dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

UUPA 1960 juga menegaskan pentingnya land-reform atau reforma agraria. Di sini, land-reform berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial di atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-angsur. Pada pihak lain, land-reform juga bermakna memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum tani.

Sayangnya, UUPA tidak pernah dijalankan dengan konsisten. Begitu rezim orde baru berkuasa, sistim agraria nasional seakan kembali ke model kolonialistik. Dan, sistim agraria berbau kolonial ini terus berlanjut hingga sekarang. Sekalipun hal itu bertentangan dengan semangat revolusi nasional dan UUD 1945.

Rezim SBY sekarang menganut politik agraria kolonialistik. Mereka tak ubahnya dengan para Gubernur Jenderal di jaman kolonial. Sedangkan para kepala daerah tak ada bedanya dengan Gubernemen di jaman kolonial. Mereka bekerja untuk melayani kepentingan pemilik modal. Begitu pula dengan aparatus negara lainnya, termasuk kepolisian dan Badan Pertanahan (BPN).

Dengan demikian, kecaman tidak cukup hanya diarahkan kepada aparat kepolisian, melainkan juga kepada rezim berkuasa. Lebih penting lagi, perjuangan mengakhiri penindasan terhadap petani tak terlepas dengan perjuangan nasional untuk mengakhiri sistim kolonial. Termasuk perjuangan melikuidasi sistim kolonial di lapangan agraria.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut