Hak Angket dan Politik Tawar-Menawar

EMPAT hari yang lalu, senin 24 januari 2011, sebanyak 30 anggota DPR dari sembilan fraksi di DPR yang dimotori Partai Demokrat mengajukan Hak Angket kasus mafia pajak. Akan tetapi, berselang dua hari kemudian, tujuh pendukung Hak Angket dari Fraksi Demokrat menarik dukungannya, sehingga pengusul angket berkurang menjadi 23 orang. Dengan begitu, syarat usulan angket yakni minimal 25 orang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, tidak terpenuhi.

Partai politik, terutama yang bergabung dalam setgab, segera mengikuti jejak partai Demokrat. Sebut saja partai golkar, misalnya, segera membentengi hak angket ini dengan menyebut “tidak ada tujuan pemaksulan” di sini. Sementara pendukung setgab lainnya, yaitu PKB, telah menarik dukungan tanpa tedeng aling-aling. Dua partai lainnya lagi, yaitu PKS dan PAN, sepertinya akan menggunakan hak angket ini untuk “politik tawar-menawar” di dalam setgab sendiri. Jika sudah demikian, masihkah kita berharap bahwa inisiatif DPR ini akan benar-benar membongkar kasus mafia pajak?

Masing-masing kekuatan politik di parlemen sudah saling “terkunci”. Partai Demokrat, misalnya, sering terkunci dengan kasus Bank Century dan isu-isu lain yang menohok presiden SBY. Begitu pula dengan Golkar, dimana petinggi parpol ini, yaitu Aburizal Bakrie, sedang dikunci dengan kasus mafia pajak. Dua pendukung koalisi lainnya, PKS dan PAN, juga sama-sama tidak bisa berkutik karena menteri-menterinya masih di kabinet. Di luar koalisi Setgab, partai-partai berlabel “oposisi” juga tidak bisa berbuat banyak. PDIP, contohnya, sangat terbebani dengan kasus suap calon gubernur BI, Miranda Gultom. Lain lagi dengan Hanura dan Gerindra, yang mana keduanya sering dikurung dengan isu “pelanggaran HAM”.

Untuk kasus mafia pajak yang telah disusupi politik tawar-menawar, seakan mengulang episiode hak angket lainnya yang mengendap menjadi rahasia parlemen, seperti angket Bank Century tahun 2009, hak angket BBM tahun 2008, hak angket import beras, dan lain-lain Kalaupun hak angket mafia pajak dilanjutkan, maka harus juga membidik kemungkinan mafia pajak di istana dan perusahaan-perusahaan asing. Dengan begitu, komitmen politik yang diharapkan membongkar kasus mafia pajak tidak “tebang pilih”.

Dan, karena hak angket lebih bernuansa kepolitik tawar-menawar di parlemen, maka sudah pasti kepentingan rakyat terbengkalai. Sementara di luar parlemen, muncul keresahan sosial yang sebentar lagi mendidih: kenaikan harga pangan (cabe dan beras), PHK massal, pengangguran, dll. Ada pula keresahan di kalangan kaum agamawan akibat munculnya tekanan terhadap kebebasan umat beragama. Di depan istana, teriakan untuk meminta SBY untuk segera mundur juga semakin bergema “kencang”.

Seharusnya, dengan mendefenisikan imperialisme sebagai musuh pokok, maka perjuangan politik di parlemen tidak boleh terisolir dari gerakan massa anti-imperialis di luar parlemen. Sebaliknya, perjuangan politik di parlemen harus menggandeng dan mencerminkan perjuangan anti-imperialisme. Terhadap partai-partai politik pendukung neoliberal di parlemen, ada baiknya gerakan rakyat menggelar konsultasi kerakyatan untuk menarik mandat mereka.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut