Pemerintahan Lokal: Petunjuk bagi Jalan Alternatif (Bagian Kelima)

Oleh : Marta Harnecker ---- Kamis, 31 Maret 2011 | 10:17 WIB · 0 Komentar

Partisipasi kerakyatan dalam pemerintahan

Kesulitan-kesulitan awal

Sebagaimana telah dinyatakan, pemerintahan kotapraja yang dijadikan acuan di sini telah menetapkan sendiri tujuannya berupa penciptaan proyek sosial di mana masyarakat sipil, dan terutama sektor-sektor kerakyatan, adalah sang protagonis. Jadi, untuk menaati tujuan yang telah mereka janjikan bila berkuasa, mereka harus menemukan rumus-rumus yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam administrasi – dengan, contohnya, mendiskusikan langkah-langkah apa yang akan diadopsi, menentukan prioritas, dan mengawasi apa yang dilakukan pemerintah dan berbagai departemennya. Sejalan dengan penciptaan ruang-ruang institusional bagi partisipasi kerakyatan, mereka juga mendesak organisasi rakyat yang mandiri – satu-satunya jaminan bahwa proyek strategis tentang masyarakat sosialis akan menjadi mungkin di masa depan.

Ini bukan tugas yang mudah. Ketika pemerintahan kerakyatan ini menang, mereka tidak saja disambut oleh apatisme dan skeptisisme yang cukup meluas di antara rakyat, tapi juga oleh gerakan kerakyatan yang lemah, terfragmentasi dan terdepolitisasi. Mereka juga menemukan rakyat yang terbiasa pada populisme, klientelisme politik dan meminta-minta. Dalam majelis-majelis kerakyatan yang diorganisir, daftar permintaan sering kali disusun dan ini biasanya melebihi kemampuan kotapraja dalam memenuhinya.

Eksperimen ini membuat pemerintah tersebut menyimpulkan bahwa tidak semua dewan-majelis sinonim dengan demokrasi; bahwa majelis tidak produktif bila rakyat tidak memiliki informasi yang memadai, atau tidak terpolitisasi. Maka politisasi menjadi problem utama. Untuk memperluas demokrasi, haruslah mempolitisasi. ‘Masalahnya adalah bagaimana menjangkau rakyat’ ujar mantan walikota Karakas, Aristobulo Isturiz, ‘bagaimana menolong warga yang paling tak diuntungkan untuk menjadi politis dan mampu membuat keputusan. Untuk itu, penting untuk menyediakan rakyat dengan informasi: demokrasi hanya bisa bertahan bila semua orang sama-sama memiliki informasi.

Hal-hal yang perlu diingat

Problem serius yang dihadapi oleh pemerintahan ini adalah menjangkau rakyat, bukan sekedar aktivis. Ketika mereka berupaya membangun kontak dengan rakyat, mereka hanya menemui aktivis: pekerja yang menjadi kepala asosiasi warga, atau ibu rumah tangga yang menjadi pemimpin di komunitasnya. Seringkali mereka adalah aktivis yang terpolitisasi, ya, namun terpolitisasi dengan buruk, karena masih terbebani dengan sifat-sifat buruk dan kelemahan sistem politik tradisional: populisme, caciquisme (mendewakan pemimpin), vertikalisme, korupsi, dan manipulasi gerakan kerakyatan. Maka apa yang harus dilakukan unutk benar-benar menjangkau rakyat dan melibatkan mereka dalam administrasi negara?

Salah satu hal yang dipelajari pemerintahan ini adalah sangatlah vital untuk memulai dari kebutuhan mendesak rakyat dan, walaupun terdengar seperti truisme, harus ditekankan bahwa kita membicarakan tentang kebutuhan rakyat – bukannya apa yang kita yakini sebagai kebutuhan mereka.

Juga penting bahwa mereka yang mengepalai pemerintah dan semua yang mencoba mengorganisir komunitas mengetahui tentang bagaimana caranya mendengar dan menjadi cukup fleksibel untuk menerima opini rakyat – bahkan bila itu berbeda dari opini mereka sendiri. Mungkin ada kriteria teknis yang valid tentang di mana, contohnya, untuk meletakkan tempat perhentian bus, tapi penduduk mungkin berpendapat berbeda. Bila kaum ahli tidak mampu meyakinkan rakyat terhadap argumen mereka, rakyat akan merasa bahwa kedaulatan mereka telah diinjak-injak. Selain itu, opini kaum ahli tidak selalu benar.

Agar rakyat berpartisipasi, harus ada tingkat minimum organisasi komunitas dan jumlah minimum sumber daya teknik dan materi yang digunakan untuk menerapkan ide-ide yng muncul. Inilah mengapa pengalaman-pengalaman pengelolaan-mandiri di beberapa kotapraja adalah penting.

Akhirnya, adalah penting untuk memiliki keyakinan sepenuhnya terhadap insiatif kreatif rakyat, karena mereka mungkin menemukan solusi yang belum ditemukan oleh administrasi.