GNP 33 UUD 1945 Pematangsiantar Tolak BPJS

Siantar.jpg

Seratusan mahasiswa dan rakyat miskin yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) menggelar aksi massa di kantor Walikota Pematangsiantar, Kamis (16/1/2013). Mereka menuntut agar UU SJSN dan UU BPJS dicabut.

Massa aksi memulai aksinya dari sekretariat GNP 33 UUD 1945 di jalan Parapat kilometer 4,5 Pematangsiantar. Lalu, mereka berkonvoi dengan menggunakan sepeda motor menuju Balaikota Pematangsiantar.

Mendekati Balaikota, massa kemudian memilih berjalan kaki sembari membentangkan spanduk bertuliskan ‘Tolak Sistem BPJS Karena Bertentangan Dengan UUD 1945’. Tak hanya itu, mereka juga mengibarkan panji-panji dan berorasi.

Jubir GNP 33 UUD 1945 Pematangsiantar, Fransiskus Silalahi, SH, menjelaskan, sistem SJSN/BPJS mengharuskan tiap orang membayar iuran untuk mendapatkan layanan kesehatan. “Kemudian, kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh pembayar iuran bergantung pada besaran iurannya,” ungkap Fransiskus.

Karena itu, Fransiskus tidak setuju jika program BPJS ini disebut jaminan sosial. Alasannya, dalam sistem jaminan sosial, negaralah yang menanggung kesehatan rakyatnya. Sementara dalam sistem SJSN/BPJS, kata dia, para pekerja membayar iuran.

“Negara hanya menanggung sebagian orang, yakni yang dikategorikan Penerima Bantuan Iuran (PBI). jumlahnya hanya 86,4 juta dari 240-an juta rakyat Indonesia. Itupun cakupannya terbatas dan masa pemberian PBI itu sementara,” tegasnya.

Bagi Fransiskus, sistem SJSN/BPJS lebih cocok disebut asurasi sosial, dimana ada kewajiban peserta untuk membayar iuran. Itupun layanan kesehatan yang diterimanya berdasarkan prinsip ekuitas atau persentase besaran iuran.

Tak hanya itu, Fransiskus juga mencium program BPJS ini hanya alat bagi rezim neoliberal SBY-Boediono untuk mengeruk dana segar dari rakyat Indonesia. Nantinya dana itu, kata Fransiskus, akan dipergunakan untuk kepentingan politik rezim, seperti biaya pemilu, dan kepentingan investasi kapital.

Massa aksi GNP 33 UUD 1945 ini menggelar mimbar bebas cukup lama di halaman Balaikota. Kendati demikian, Walikota Pematangsiantar tak juga keluar menemui mereka. “Kami minta pak Walikota Hulman Sitorus menenui kami, bukan perwakilannya. Jangan jadi pengecut. Kami yakin bapak bukan orang bodoh. Kami yakin bapak pasti mengerti permasalahan ini,” teriak seorang orator.

Tak lama kemudian, keluarlan Asisten II Pemko Pematangsiantar. Massa aksi kemudian membuat semacam mimbar umum. Beberapa peserta aksi menjelaskan keberatannya terkait BPJS. Perdebatan keras pun terjadi.

Sayang, Asisten II Pemko Pematangsiantar meninggalkan perdebatan tersebut. Tak pelak lagi, massa aksi kecewa dan menyoraki pejabat Pemko Siantar tersebut. Massa aksi GNP 33 UUD 1945 pun meninggalkan Balaikota.

Mereka kemudian membagi-bagikan selebaran berisi bahaya BPJS bagi rakyat miskin kepada masyarakat luas.

Teguh

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut