GNP 33 UUD 1945 DKI Jakarta Tolak Kenaikan Harga BBM

Demo-BBM.jpg

Seratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) DKI Jakarta menggelar aksi massa di depan Istana Merdeka, Senin (3/11/2014). Dalam aksinya, mereka menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam aksinya itu, massa aksi menggotong sebuah replika jerigen berukuran besar bertuliskan “Tolak Kenaikan BBM”. Selain itu, massa aksi juga mengusung spanduk berisi seruan nasionalisasi perusahaan tambang asing sebagai solusi krisis energi nasional.

“Kenaikan harga BBM bukan hanya berdampak pada kenaikan biaya transportasi, tetapi juga kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya produksi usaha rakyat,” kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Vivin Sriwahyuni.

Karena itu, Vivin menghimbau pemerintahan Jokowi-JK untuk membatalkan rencananya menaikkan harga BBM. Ia juga mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk menasionalisasi perusahaan migas asing sebagai jalan untuk menegakkan kedaulatan energi nasional.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa. Menurutnya, kenaikan harga BBM merupakan bagian dari agenda liberalisasi di sektor hilir migas.

“Mana komitmen Jokowi memperjuangkan cita-cita Trisakti? Ternyata dia masih saja mau tunduk kepada Washington Consensus. Kenaikan BBM ini bagian dari agenda liberalisasi sektor hilir migas kita untuk memaksa harga eceran BBM dalam negeri sesuai harga pasar dunia. Dia lebih memihak kepentingan korporasi asing ketimbang wong cilik,” katanya.

Menurut Wahida, rencana Jokowi-JK menaikkan harga BBM bertolak-belakang dengan visinya untuk membuat Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

Masalah pokoknya, kata Wahida, bukanlah pada defisit APBN dan alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran, melainkan pada tata-kelola energi yang melenceng dari konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945.

“Tata kelola migas yang melenceng dari konstitusi itu menyebabkan produksi minyak kita menurun terus. Akibatnya, konsumsi BBM di dalam negeri bergantung pada impor. Padahal, akar masalahnya adalah sumur minyak kita dikuasai oleh segelintir korporasi asing,” kata Wahida.

Aksi massa yang tidak mendapat pengawalan begitu ketat dari aparat Kepolisian ini berlangsung sejak siang hingga sore hari. Selain diwarnai orasi-orasi politik, ada juga pembacaan puisi dan lagu-lagu perjuangan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut