Gerakan “Sandal Jepit”

Gara-gara sepasang sandal jepit bekas, seorang pelajar SMU di Palu, Sulawesi Tengah, harus berurusan dengan pengadilan. Anjar Andreas Lagaronda, nama pelajar itu, dituduh mencuri sandal jepit milik seorang anggota polisi.

Pengadilan tak kalah garang terhadap pelajar belia itu. Pelajar malang itu diancam hukuman 5 tahun penjara. Rasa keadilan masyarakat pun terkoyak. Coba bayangkan: seorang pencuri sandal jepit bisa diancam 5 tahun penjara, sedangkan banyak koruptor pencuri uang negara dihukum lebih rendah dari itu.

Solidaritas pun menyeruak. Posko “sandal jepit” pun berdiri dimana-mana. Gerakan “seribu sandal” juga hadir di Facebook dan Twitter. Dan, tidak akan lama lagi, kantor Polisi di seluruh Indonesia akan menerima kiriman sandal jepit.

Yang membuat gerakan ini cepat meluas adalah “sandal jepit”-nya. Di Jambi, seorang anak Suku Anak Dalam (SAD) dihina oleh gurunya dengan sandal jepit. Lantaran anak itu tidak mengenakan sepatu ke sekolah. Padahal, bukannya anak itu tidak mau menggunakan sepatu, tapi ia memang tidak sanggup untuk membeli sepatu.

Sandal jepit sering mendapat perlakuan diskriminatif. Ada beberapa tempat dimana sandal jepit tidak boleh nongol. Ada beberapa mall, khususnya yang elit, tidak menerima pengunjung bersandal jepit. Kantor-kantor pemerintah juga terkadang menolak tamu bersandal jepit. Gedung DPR di Jakarta, yang katanya “gedung rakyat” itu”, juga tidak membolehkan tamu bersandal jepit.

Dalam tata-kehidupan sosial—entah diputuskan oleh siapa—sudah ada pembagian antara resmi (formal) dan tidak formal (informal). Sandal jepit dikategorikan sebagai perlengkapan informal. Lebih parah lagi, urusan semacam ini dikait-kaitkan dengan soal etika: memakai sandal jepit di pertemuan resmi adalah tindakan tidak sopan.

Sandal jepit “terkecualikan” dalam ranah kehidupan formal. Ia dianggap mewakili sesuatu yang tidak resmi, tidak sopan, dan tidak mapan. Makanya, di mata beberapa orang, pemakaian sandal jepit sering diasosiasikan dengan anti-kemapanan. Pemakaian sandal jepit juga sering sebagai bentuk protes.

Berdirinya posko “sandal jepit” adalah sebuah protes. Banyak diantara pendukung gerakan sandal jepit ini adalah rakyat jelata. Di Solo, Jawa Tengah, penyumbang sandal jepit adalah tukang becak. Di Jakarta, Djubaidah, seorang nenek berusia 60 tahun, rela menyewa angkot hanya untuk membawa 80 sandal ke posko solidaritas.

Sandal jepit dan rakyat jelata memiliki nasib yang sama: sama-sama terkecualikan dan terdiskriminasi oleh sistem. Sandal jepit kadang diperlukan pada waktu-waktu tertentu saja: saat hujan, jalan-jalan santai atau pergi ke WC. Begitu pula nasib rakyat jelata: mereka hanya diperlukan pada saat pemilu atau pilkada.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut