Gerakan Rakyat Mesir Tolak Perdana Menteri Baru

Puluhan ribu rakyat Mesir memblokade gedung pemerintahan yang terletak tidak jauh dari lapangan Tahrir, Kairo. Gedung itu sedianya akan menjadi tempat pelantikan Perdana Menteri baru yang ditunjuk oleh Dewan Militer.

Kamal el-Ganzouri, perdana menteri yang baru ditunjuk, tidak disetujui oleh mayoritas rakyat Mesir. Pasalnya, Kamal El-Ganzouri pernah menjabat pada posisi yang sama pada tahun 1990an di bawah pemerintaha Hosni Mubarak.

Sherif Joseph Rizk, aktivis dari Proyek Republik Baru, menganggap El-Ganzouri sebagai lambing terburuk dari rejim Mubarak.

“Ironisnya, ia ditunjuk sebagai perdana menteri…ia mewakili semua kebijakan hitam di era Mubarak, juga kebijakan ekonomi ultra-kanan,” katanya. Karena kebijakan itu, sebagian besar rakyat Mesir menganggur dan kesenjangan ekonomi makin melebar.

El-Ganzouri sendiri berjanji untuk tidak berkolaborasi dengan Dewan Militer. Ia juga mengaku tidak punya niat untuk berkuasa lama. Tetapi rakyat Mesir tetap berposisi menolak mengakuinya.

Rakyat Mesir memilih kembali ke jalan-jalan dan memenuhi lapangan Tahrir. Mereka berniat untuk tidak kembali ke rumah sebelum militer meletakkan jabatan. Bahkan, banyak rakyat Mesir mempertanyakan capaian revolusi. Kebangkitan gerakan rakyat Mesir ini mewakili aspirasi rakyat secara luas.

Sebelumnya, puluhan ribu rakyat Mesir tumpah ruah di jalan-jalan dan lapangan Tahrir. Ini merupakan bagian dari aksi “jutaan berbaris” sebagaimana diserukan oleh para aktivis melalui jejaring sosial. Mereka telah meneriakkan slogan “ini kesempatan terakhir”.

Mesir jelas sudah berada di simpang jalan revolusi. Sebagian besar rakyat sedang menaruh harapan pada “penuntasan revolusi”. Sementara status-quo, yang dikomandoi Dewan Militer, berusaha memutar-balikkan keadaan.

Kelompok-kelompok oposisi, baik kaum liberal maupun islamis, berusaha menarik revolusi menurut jalur kepentingan mereka. Sedangkan sebagian besar rakyat Mesir menghendaki revolusi yang sejati.

Sayang, gerakan rakyat Mesir belum punya kepemimpinan politik yang jelas. Dalam artian, belum ada sebuah kekuatan politik yang sanggup mengartikulasikan seluruh tuntutan massa rakyat ke dalam proyek “alternatif”.

Ikhwanul Muslimim mewakili kepentingan reaksioner dan sekarang ini sering bermain mata dengan Dewan Militer. Sementara kaum liberal, yang dimotori Mohamed ElBaradei, kelihatannya hanya berkepentingan membuka liberalisasi politik saja, seperti dikehendaki oleh barat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut