Gerakan 20-10-2010

Sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun lalu, perjalanan setahun pemerintahan SBY Budiono tidak pernah sepi dari kritik. Ini sangat ironis, sebab sebuah pemerintahan yang terpilih dengan 60% tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hujan kritik dari rakyatnya sendiri. Bermula dari kekacauan pemilu, lalu kasus bank century menjelang detik-detik pelantikan, hingga berbagai persoalan bangsa saat ini.

Belum kering ucapan pengambilan sumpahnya sebagai presiden dan wakil presiden, SBY-Budiono sudah berhadapan dengan kasus kriminalisasi terhadap KPK, sebuah drama politik untuk mengakhiri rencana pimpinan KPK saat itu, Antasari Ashar, untuk mengungkap sejumlah kasus yang berkaitan dengan SBY-Budiono. Bola liar “kriminalisasi terhadap KPK” ini akhirnya menggelinding pada menguatnya dorongan untuk mengungkap skandal bank century, kejahatan perbankan paling besar paska reformasi, yang disponsori oleh agen-agen terbaik neoliberal di Indonesia, yaitu Sri Mulyani dan Budiono.

Sementara itu, pengerukan kekayaan alam Indonesia terus berlangsung. Alih-alih menghentikan atau menegosiasikan kembali kesepakatan dengan korporasi asing yang menguntungkan untuk bangsa ini, pemerintahan SBY Budiono justru membuka jalan baru bagi perusahan-perusahan imperialisme, seperti Chevron, Halliburton, Freeport, ExxonMobil untuk terus mengeruk kekayaan alam bangsa ini. Sebagai contoh, perusahaan raksasa asal AS, Freeport, mengeruk tambang emas terbesar di dunia yang terletak di Papua, sementara nilai royalty yang dibayarkannya ke pemerintah adalah yang terendah di seluruh dunia.

Begitupun dalam menangani kasus-kasus korupsi, bukannya memberikan hukuman yang berat kepada para koruptor, SBY malah memberikan perlakuan khusus dan sangat enak kepada para koruptor, dengan fasilitas khusus dalam penjara dan “obral remisi”. Sementara SBY beretorikan mengenai pemberantasan kemiskinan, kehancuran industri dan PHK massal berjalan beriringan. Dan, dengan sangat memalukan, SBY menganggap pemberantasan kemiskinan itu berhasil tatkala rejimnya memberikan Rp100 ribu/rumah tangga miskin di Indonesia.

Karenanya, pada demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan SBY Budiono, baik yang bergerak di Jakarta ataupun daerah-daerah, secara umum menyimpulkan bahwa SBY Budiono telah gagal memimpin negeri ini. Sementara disisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap SBY semakin merosot drastis. Bahkan jika di adakan pemilu hari ini, diperkirakan SBY Budiono hanya akan memperoleh suara sekitar 34, 2% suara saja. Begitu perkiraan lembaga survey, dari perhitungan yang sangat moderat.

Sayangnya, keresahan dan ketidakpuasan yang cukup meluas dari kalangan masyarakat kita, belum bisa disambut dan diartikulasikan dengan baik oleh kaum pergerakan, seperti tercermin dalam “Gerakan 20-10-2010”. Jumlah massa yang termobilisasi dalam aksi tanggal 20 oktober kemarin masih sangat kecil, baru bagian terkecil dari rakyat Indonesia.

Sudah begitu, kalangan pergerakan juga belum bisa menciptakan konvergensi kekuatan anti-neoliberal. Meskipun secara umum kita mendapati kesamaan pernyataan politik dan kesimpulan, namun aksi-aksi tetap terpisah-pisah dan berserakan. Meski begitu, ada kemajuan sangat baik ketika Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) dan Persatuan Oposisi Nasional bersepakat membangun panggung bersama di depan istana. Dua front besar ini telah memberi pelajaran penting bagi pergerakan secara umum mengenai arti penting persatuan gerakan.

Disamping itu, tanpa berusaha merendahkan pentingnya aksi massa, tetapi terlihat bahwa kaum pergerakan begitu “kaku’ dengan memaksakan “aksi-aksi tanpa persiapan” sebagai jalan satu-satunya untuk menjalankan opensif terhadap rejim neoliberal. Menurut kami, sudah saatnya kaum pergerakan menghubungkan gerakannya dengan keresahan luas di tingkatan massa. Ini bisa dicapai dengan semakin banyak menciptakan ruang-ruang untuk berhubungan dengan sektor luas di masyarakat, sebagai korban utama sistim neoliberalisme.

Selain itu, ada persoalan juga dalam soal bagaimana “membumikan” berbagai pernyataan politk dan isu-isu kaum pergerakan. Supaya kaum pergerakan tidak terus berada di menara gading, bermain-main dengan teori-teori revolusi yang sangat jauh dari kenyataan atau realitas di masyarakat kita. Selain berusaha menyusung cara dan isian propaganda yang sederhana dan mudah dipahami rakyat, kaum pergerakan juga dituntut memiliki alat propaganda yang lebih massif, seperti koran yang bisa menjangkau masyarakat luas.

Kedepan, tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa agenda paling pokok bagi kaum pergerakan adalah memperkuat persatuan nasional anti-neoliberal. Mulai mencari metode-metode baru untuk menjangkau massa luas dan sektor-sektor yang selama ini belum tersentuh perlawanan. Misalnya, seperti yang diajukan oleh persatuan oposisi nasional dalam statemennya, mengenai pentingnya konsultasi kerakyatan atau mencari tahu kehendak dan keinginan rakyat yang sebenarnya. Jika itu bisa dilakukan dengan sabar dan tekun, maka pekerjaan mendatangi rakyat “dari pintu ke pintu” akan menjadi potensi anti-neoliberal yang konkret di masa depan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut