Gembar-Gembor ‘Revitalisasi Gerakan Koperasi’

SBY tidak pernah berhenti mengeluarkan gembar-gembor. Gembar-gembor terbaru SBY adalah seruan ‘gerakan revitalisasi dan kebangkitan operasi Indonesia 2012-2017’. Seruan ini disampaikan saat menyampaikan sambutan dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-64 di Istora Senayan, sekaligus menyambut seruan PBB yang menjadikan “tahun 2012 sebagai tahun gerakan koperasi”.

Mohammad Hatta, dalam bukunya ‘Beberapa Fasal Ekonomi’, dengan terang menjelaskan bahwa pembangunan koperasi haruslah mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangkan kepentingan orang-seorang. Di sini muncul dilema pokok: apa mungkin membangun gerakan koperasi jika sistim ekonomi yang dijalankan oleh negara atau pemerintah adalah liberalisme ekonomi? apa mungkin membangun gerakan koperasi jika sebagian besar faktor-faktor produksi dan cabang-cabang produksi sudah berada di tampuk pemodal besar dan asing?

Sekarang ini, sudah tidak terbantahkan lagi, bahwa pemerintah kita menganut apa yang disebut liberalisme ekonomi. Ini sangat nampak pada pilihan-pilihan kebijakan ekonomi pemerintah: pengutamaan peran swasta, menitik-beratkan kepada mekanisme pasar bebas, dan menghamba kepada logika mencari untung (profit).

Hal itu sangat nampak jelas dari berbagai keputusan pemerintah: liberalisasi perdagangan dan impor, privatisasi BUMN, deregulasi ekonomi, penghapusan subsidi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tidak tanggung-tanggung, untuk mendukung dan mempercepat liberalism ekonomi itu, pemerintah pun membuat banyak sekali Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah yang pro-liberalisme ekonomi.

Dampak dari kebijakan ekonomi liberal itu sangat jelas: penghancuran ekonomi rakyat, penguasaan asing terhadap perekonomian nasional, dan penguasaan asing terhadap pangsa pasar di dalam negeri.

Untuk melihat kenyataan itu, kita bisa melihatnya dalam konfigurasi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia: ekonomi rakyat (UMKM) yang berjumlah 40,1 juta atau 99,8% dari total pelaku ekonomi, hanya menikmati 39,8% dari PDB, sementara korporasi besar asing menikmati hingga 60,2%.

Dalam hal penguasaan asing juga begitu: Di Indonesia, hingga Maret 2011,  kapital asing telah menguasai 50,6% aset perbankan. Selain menguasai perbankan, kapital asing juga menyerbu Indonesia dalam bentuk kapital investasi di berbagai sektor: pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, transportasi, telekomunikasi, dan lain sebagainya.

Selain mengusai produksi bahan mentah, pihak asing juga mendominasi, bahkan menguasai, sektor-sektor perekonomian yang lain. Sebut saja: lapangan perdagangan (ekspor/impor), lapangan perindustrian, pelayanan  jasa—termasuk asuransi, dan lain sebagainya.

Dalam hal penguasaan pangsa pasar di dalam negeri, ekonomi nasional atau ekonomi rakyat hanya menempati 20% pangsa pasar nasional, sementara korporasi besar asing dan domestik menguasai 80%.

Muncul persoalan: bagaimana SBY bisa merevitalisasi gerakan koperasi tanpa mengubah susunan ekonomi neo-kolonialis saat ini. Sebagai missal, bagaimana SBY akan berbicara soal akses modal untuk UMKM dan koperasi, jikalau sebagian besar perbankan nasional sudah berada dibawah kendali pihak asing. Juga, bagaimana UMKM dan koperasi menjual produk-produk mereka, apabila sebagian besar pangsa pasar di dalam negeri sudah dikuasai oleh produk negeri-negeri imperialis.

Menurut kami, gerakan revitalisasi koperasi tidak akan ada gunanya jikalau pemerintah SBY sendiri tidak mengubah haluan ekonomi neoliberal sekarang dan kembali kepada semangat pasal 33 UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut