Gelar Pahlawan Untuk Bung Karno Dan Bung Hatta

BungKarno-BungHatta

Akhirnya gelar pahlawan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Penganugerahan gelar kepada kedua bapak bangsa itu berlangsung di Istana Negara, Rabu (7/11/2012). Penghargaan gelar pahlawan ini diterima pihak keluarga Bung Karno diwakili Guntur Soekarnoputra, sementara pihak keluarga Bung Hatta diwakili oleh Meutia Hatta.

Menurut Presiden SBY, Bung Karno dan Bung Hatta merupakan putra-putra terbaik bangsa yang telah mendarmabaktikan hidupnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain itu, keduanya juga merupakan lambang dan sumber inspirasi perjuangan seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok negeri.

SBY juga menyoroti kontribusi Bung Karno dan Bung Hatta dalam perumusan UUD 1945. Gagasan keduanya banyak digunakan sebagai landasan filosofis atau ideologis bangsa Indonesia pasca merdeka, seperti Pancasila, Koperasi, Sistem Demokrasi Kerakyatan, dan lain-lain.

Baik keluarga Bung Karno maupun Bung Hatta menyambut baik penganugerahan gelar ini. Salah seorang anak Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, mengatakan “gelar pahlawan itu mestinya diberikan sejak dahulu.” Sedangkan anak dari Bung Hatta, Meutia Hatta, langsung bilang, “dari keluarga tentu senang sekali. Saya kira rakyat Indonesia pasti ikut bangga, senang Bung Hatta dapat gelar pahlawan nasional.”

Tetapi tidak semua pihak setuju dengan penganugeragan gelar pahlawan itu. Menurut sejarawan progressif, Asvi Warman Adam, pemberian gelar pahlawan itu jelas menurunkan derajat Bung Karno dan Bung Hatta yang telah menyandang gelar pahlawan tertinggi yakni pahlawan Proklamator.

Asvi merujuk pada UU No. 20/2009, yang memang mengenal kategorisasi pahlawan: Proklamator, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, dan Pahlawan Revolusi. Dengan menyandang gelar “Proklamator”, gelar tertinggi kepahlawanan Bangsa Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta tak perlu diberi gelar pahlawan lagi. “Seperti orang yang sudah lulus S3, masa diberikan gelar S2,” ujar Asvi.

Asvi juga curiga, pemberian gelar pahlawan kepada Bung Karno dan Bung Hatta punya motif terselubung. “Saya malah curiga jangan-jangan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soekarno ini, untuk meloloskan Soeharto, meloloskan semua Presiden dan Wapres yang sudah meninggal,” ungkap Asvi.

Hal senada disampaikan oleh politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Menurutnya, gelar proklamator lebih tinggi dari gelar pahlawan nasional. Katanya, selamanya hanya dua orang yang menyandang gelar proklamator, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Sedangkan gelar pahlawan nasional akan terus diberikan kepada mereka yang berjuang kepada bangsa dan negara.

Guruh Soekarnoputra juga mengeritik pemberian gelar pahlawan itu. Ia juga menganggap gelar proklamator lebih tinggi dari gelar pahlawan. Baginya, yang mendesak bagi Bung Karno bukanlah anugerah gelar pahlawan, melainkan pencabutan TAP MPRS yang memasung Bung Karno dan ajaran-ajarannya.

Bagi kami, Bung Karno dan Bung Hatta tak perlu lagi dianugerahi gelar pahlawan. Bangsa Indonesia, terlepas siapapun yang berkuasa, sudah menganggap Bung Karno dan Bung Hatta sebagai bapak proklamator. Kedua pemimpin bangsa itu sudah tertanam dalam ingatan kolektif bangsa sebagai bapak pembebasan nasional.

Selain itu, bagi kami, yang paling penting sekarang ini adalah mewarisi pemikiran-pemikiran besar Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno merupakan penggali ideology bangsa Indonesia, Pancasila. Ia juga merupakan pengusung teori Marhaenisme, Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Nasakom dan Tri-Sakti.

Sedangkan Bung Hatta punya gagasan-gagasan politik dan ekonomi yang cemerlang, seperti konsep Demokrasi Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi (Pasal 33 UUD 1945), Koperasi, dan lain-lain. Keduanya juga punya kontribusi besar dalam melahirkan konstitusi nasional: UUD 1945.

Yang kita lihat sekarang ini, penyelenggaraan negara justru makin menjauh dari cita-cita politik Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari kolonialisme, eh, pemerintahan sekarang justru membawa bangsa ini dalam perangkap “neo-kolonialisme”.

Dua landasan pokok berbangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945, makin ditinggalkan dan tak lagi menjiwai penyelenggara negara. Pemerintahan SBY lebih patuh pada instruksi IMF, Bank Dunia, WTO, dan korporasi asing. Akibatnya, bukannya perjalanan bangsa mendekat pada cita-cita masyarakat adil dan makmur, bangsa kita justru makin terpuruk dalam predikat “negara gagal” (failed state).

Karena itu, yang terpenting adalah mengembalikan ajaran-ajaran Bung Karno dan Bung Hatta sebagai penerang bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan mencapai cita-cita nasionalnya, yakni masyarakat adil dan makmur. Segala bentuk praktek “De-Sukarnoisasi” harus segera dihentikan. Selain itu, ajaran Bung Karno dan Bung Hatta seharusnya diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut