Gedung Baru DPR Dan Persoalan Bangsa

Meskipun banyak yang tidak setuju dengan pembangunan gedung baru, tetapi DPR sepertinya tetap ngotot untuk melanjutkan proyek tersebut. Ada rencana bahwa gedung baru ini akan mulai bulan Juni mendatang, dan diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp1,138 Triliun.

Rencana DPR ini bukan saja menghambur-hamburkan uang negara, tetapi juga sangat melecehkan para pemilihnya (konstituen). Bukankah DPR ditunjuk untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dan hal itu seharusnya tercermin dalam sikap dan kebijakan anggota perlemen.

Kita justru melihat kebalikannya: rakyat hidup susah dan sengsara, sedangkan anggota DPR sibuk menghamburkan uang negara. Tidakkah para anggota DPR itu mengingat, bahwa dimasa-masa awal republik Indonesia, yaitu masa-masa sulit menghadapi kolonialisme, para pejabat republik hidup sangat sederhana dan menempati ruang kerja yang sangat sederhana pula.

Jika anda mencari-cari di Google, maka anda bisa mengetahui bahwa banyak negara yang hanya memilih gedung parlemen sederhana. Gedung parlemen Venezuela, misalnya, hanya sebuah bangunan tua dan tidak bertingkat. Dan, jika anda memperhatikan semua gedung-gedung parlemen itu, sebagian besar tidak memiliki pagar. Lihatlah gedung parlemen kita di Senayan, yang pagarnya sudah berkali-kali dibuat tinggi.

Adalah tidak tepat untuk bermewah-mewah di tengah kesulitan rakyat, terlebih jika anggarannya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Apa bedanya anggota parlemen dengan pengusa kolonial, jika tega menggelar kemewahan di tengah kesulitan rakyat banyak.

Di luar gedung parlemen, penderitaan dan kesengsaraan rakyat semakin menjadi-jadi. Karena kemiskinan dan kemelaratan sudah tidak lagi tertahankan, maka banyak rakyat yang memilih jalan bunuh diri. Selain itu, karena kepemimpinan nasional sekarang ini semakin membawa Indonesia ke alam kolonialisme, maka hampir semua sendi-sendi kehidupan berbangsa pun rontok satu per satu.

Dan, karena semua masalah itu berakar pada sebuah sistim ekonomi-politik, maka tugas DPR adalah mengoreksi sistim ekonomi-politik yang salah tersebut. Bukankah kalau kepemimpinan nasional membawa bangsa Indonesia ke jalan yang salah, maka tugas DPR untuk mengoreksi kepemimpinan nasional itu.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut