Front Merah-Putih Kritisi 17 Raperda Kota Madiun

Puluhan mahasiswa dan rakyat miskin kota Madiun, Jawa Timur, menggelar aksi massa untuk menolak 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) karena tidak memihak kepada kepentingan rakyat, kemarin (11/8).

Mereka menggunakan nama Aliansi Front Merah Putih. Aliansi ini merupakan gabungan dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Salah satu Ramperda yang ditolak adalah soal retribusi pengelolaan sampah dan kebersihan. “Kalau perda itu disahkan, maka akan terjadi kenaikan retribusi. Tentu akan memberatkan,” kata Sutrisno, yang memimpin aksi.

Raperda lain yang diprotes oleh para aktivis mahasiswa dan rakyat miskin ini adalah raperda tentang pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, perizinan fasilitas kesehatan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan sampah dan kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan, retribusi terminal, retribusi izin trayek, retribusi rumah potong hewan, dan retribusi perusahaan air minum daerah.

“Ada begitu banyak raperda yang mau disahkan. Tetapi semuanya menindas rakyat dan tak satupun yang menjamin kesejahteraan rakyat,” kata seorang orator.

Massa Aliansi Front Merah-Putih ini diterima langsung oleh wakil ketua DPRD Madiun, Heri Supriyanto. Menurut Heri Supriyanto, raperda-raperda itu masih dalam tahap pembahasan dan belum diparipurnakan.

”Kami tetap mengakomodir kepentingan dari masyarakat dalam raperda yang sedang dibahas,” katanya.

Para aktivis meminta agar diadakan pengkajian dan pembahasan yang melibatkan partisipasi rakyat dari bawah. “Kita berharap, pengkajian dan pembahasan raperda ini melibatkan rakyat dari bawah. Tanpa partisipasi rakyat, mustahil ada keberpihakan terhadap rakyat dalam raperda itu,” tegas seorang aktivis.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Tags: