Front Anti-Neoliberalisme Tuntut Penyelesaian Kasus Tambang Di Sultra

Gedung DPRD Sulawesi Tenggara di jalan Abd. Silondae, Kendari, didatangi ratusan massa dari Front Rakyat Anti-Neoliberalisme (FRAN) Sulawesi Tenggara. Mereka menuntut penyelesaian kasus tambang di Telaga Raya, kabupaten Buton.

Aksi ini dimulai pukul 10.00 WITA, dengan mengambil titik kumpul di depan Kantor Departemen Agama Sultra. Kemudian, setelah semua massa aksi berkumpul, mereka pun mulai berjalan kaki menuju kantor DPRD.

Romi, selaku koordinator lapangan, menjelaskan soal konflik antara PT. Argo Morini Indah (AMI) dengan warga Telaga Raya. “Pihak PT.AMI telah merampas tanah rakyat Telaga Raya secara paksa. Dan, sekarang ini PT.AMI belum membayar ganti rugi atas perampasan lahan tersebut.”

Menurut Romi, pada tanggal 29 april 2008, pihak PT.AMI sudah membuat kesepakatan dengan warga untuk membayar ganti rugi lahan dan pohon milik warga. Tetapi kesepakatan itu tidak pernah dipenuhi hingga sekarang.

Sementara Hisam, ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kendari, menjelaskan bahwa perampasan tanah itu dimungkinkan terjadi karena orientasi kebijakan ekonomi pemerintah yang pro liberalisasi.

“Karena haluan ekonominya pro-neoliberalisme, maka turunannya hingga ke daerah pun menghamba kepada kepentingan modal,” kata Hisam dengan suara lantang.

Setibanya di kantor DPRD, ratusan massa ini disambut oleh wakil ketua I DPRD Sultra, La Pili S.pd. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta perwakilan FRAN untuk menyampaikan tuntutan aksinya.

Diwakili oleh Rusdiyanto, ketua LMND Sultra, FRAN menyampaikan tuntutannya terkait penyelesaian persoalan antara PT.AMI dengan warga telaga raya. Menurut Rusdiyanto, kasus telaga raya sudah berlangsung cukup lama, setidaknya sejak tahun 2008, sehingga DPRD tidak punya alasan lagi untuk mengulur penyelesaian kasus ini.

Disamping itu, menurut Rusdianto, pihak warga sudah mempunyai banyak bukti dan data-data mengenai pelanggaran hukum oleh PT.AMI. Selanjutnya, disampaikan bahwa keberadaan PT.AMI telah menghancurkan ekonomi rakyat setempat, merusak aliran sungai dan membuat kuning warna air laut.

Selain persoalan tambang di telaga raya, aktivis FRAN juga menyinggung soal kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan UU Minerba. “Kedua kebijakan ini telah membuka pintu bagi perampasan tanah dan sumber daya alam milik rakyat di Sulawesi Tenggara,” kata Rusdianto.

Menanggapi berbagai tuntutan ini, La Pili menegaskan bahwa jika memang PT.AMI tidak menjalankan kewajibannya terkait ganti rugi dan program CSR tahun 2008, maka pihak DPRD bisa merekomendasikan untuk pencabutan ijin usaha perusahaan tersebut.

Pihak DPRD juga akan membentuk tim investigasi terkait kasus pertambangan tersebut. “Komisi III DPRD akan membentuk tim investigasi paling lambat 2 minggu ke depan. Karena DPRD juga baru saja melakukan investigasi terkait tambang di Bombana,” katanya kepada demonstran.

Terkait kebijakan KEK, La Pili mengaku bahwa pihak DPRD sama sekali tidak punya kewenangan di situ, mengingat bahwa kebijakan KEK diputuskan langsung oleh presiden RI di Jakarta. Tetapi pihak DPRD menyambut baik masukan berbagai kelompok masyarakat terkait persoalan KEK.

Untuk diketahui, Front Rakyat Anti-neoliberalisme merupakan gabungan dari berbagai organisasi seperti BEM Fakultas Hukum Unhalu, BEM Fakultas teknik Unhalu, LMND, Partai Rakyat Demokratik (PRD), Himpunan Mahasiswa Pemuda Morowali, Pusat Perhimpunan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Wawoni, dan LBH Kendari.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut