Freeport Dan Rekolonialisme

Kehadiran PT. Freeport di Papua bersamaan waktunya dengan berdiri tegaknya sebuah rejim yang berusaha mengembalikan kolonialisme di Indonesia. Pada tahun 1967, setelah Bung Karno dan pendukungnya berhasil dilumpuhkan, rejim Soeharto sudah mulai intensif menjalin hubungan dengan negeri-negeri imperialis dan mengundang kehadiran mereka di Indonesia.

Melalui sebuah pertemuan di Jenewa, Swiss, dengan perwakilan kapitalis terbesar dan paling berkuasa di dunia, rejim Soeharto mulai menggelar karpet untuk menyambut masuknya kembali kapitalis asing menjajah Indonesia. Diantara perusahaan asing yang segera mendapat undangan, antara lain: PT. Freeport, General Motor, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemen, Goodyear, The International Paper Corporation, dll.

Apa yang dilakukan Soeharto sangat berlawanan dengan semangat revolusi Agustus yang berkobar sejak 17 Agustus 1945. Pada masa itu, revolusi yang digerakkan oleh massa berusaha mengambil-alih semua perusahaan milik asing, khususnya belanda, sebagai cara melikuidasi ekonomi kolonial.

Semangat revolusi agustus itu berlanjut hingga pasca Konferensi Meja Bunda (KMB). Sebuah gerakan nasionalisasi yang lebih besar terjadi pada tahun 1957, dimana 90% perusahaan perkebunan beralih ke tangan Indonesia, 60% perdagangan luar negeri beralih ke Indonesia, dan sekitar 240 pabrik, bank, pertambangan, perkapalan juga jatuh ke tangan Indonesia.

Pemerintahan Bung Karno, yang berdiri di atas semangat revolusi Agustus, sangat mendukung aksi nasionalisasi itu. Pemerintah saat itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Selain itu, usaha untuk melikuidasi ekonomi kolonial juga dilakukan dengan menerbitkan UU penanaman modal yang sangat membatasi modal asing.

Tetapi semua itu berbalik 100% ketika Soeharto berkuasa. Rejim ini mengesahkan UU penanaman modal asing yang baru, yang sangat memberi kesempatan kepada kapital asing untuk menguras kekayaan alam Indonesia. Salah satunya adalah PT. Freeport, perusahaan milik imperialis AS yang mengusai produksi emas dan tembaga dunia.

Menurut catatan Surjono H. Sutjahjo, seorang pengajar di Institut Teknologi Bandung, sejak tahun 1967 hingga sekarang kegiatan pertambangan Freeport di Papua sudah menghasilkan sedikitnya 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Jika dihitung dalam bentuk uang, maka nilainya bisa mencapai ratusan ribu billion.

Apa yang dilakukan PT. Freeport tidak berbeda jauh dengan cara-cara kolonialisme ratusan tahun yang lalu. Freeport telah mengeruk kekayaan alam kita dan membayar murah para tenaga kerja kita. Itu adalah dua ciri-ciri neo-kolonialisme, seperti pernah diucapkan oleh Bung Karno saat menyampaikan pidato pembelaan berjudul “Indonesia Menggugat” di hadapan pengadilan kolonial.

Kehadiran PT. Freeport di Indonesia menyebabkan—meminjam istilah Bung Karno—“banjir harta yang keluar Indonesia makin membesar, sedangkan pengeringan Indonesia malahan makin menghebat.” Freeport telah menjadi salah satu pipa dari para kolonialis untuk mengeruk “kemakmuran” dari bumi Indonesia.

Anehnya, dan ini sangat memalukan, bahwa proses perampokan kekayaan alam oleh Freeport justru dijaga atau digardai oleh TNI/Polri. Ini merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif: TNI dan Polri yang seharusnya menjadi alat penjaga kedaulatan bangsa Indonesia, termasuk menjaga kekayaan alam, justru menjadi penjaga kepentingan modal asing atau imperialis di Indonesia.

Tetapi kita segera memahami hal itu, bahwa penempatan TNI/Polri untuk mengamankan Freeport di papua tidak terlepas dari watak pemerintahan nasional Indonesia saat ini yang menempatkan diri sebagai boneka atau antek penjajahan asing.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut