FPKR Sulteng Tuntut Pembebasan Petani Luwuk

Selasa (3/12/2013) siang, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR) Sulawesi Tengah mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulteng dan Markas Polda Sulteng.

Dalam aksinya FPKR mengecam penangkapan terhadap 7 petani di desa Hombola, Kabupaten luwuk, oleh Polres Banggai. Penangkapan petani tersebut terkait konflik agraria antara petani Hombola dengan PT Delta Subur Permai (DSP).

Menurut Ahmad Pelor, aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, penangkapan terhadap para petani tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan petani untuk mempertahankan hak-haknya.

Ahmad mengungkapkan, sejak tahun 1997 ketika Hak Guna Usaha (HGU) PT. DSP di terbitkan, baik ketika dimiliki oleh PT. Banggai Sentral Sulawesi hingga pada tahun 2011 maupun setelah diakuisisi oleh Kencana Agri, petani sudah sering diperlukukan secara sewenang-wenang.

“Di Kabupaten Luwuk, ada 35 orang petani yang mengalami kasus kriminalisasi. Beberapa diantaranya didakwa hingga 4 tahun penjara. Padahal, mereka hanya mempertahankan hak-haknya,” kata Ahmad.

Lebih lanjut Ahmad mengungkapkan, pada tanggal 13 November lalu, dua orang petani Hombola, yakni Yoktan Kinding dan Han Kinding, ditahan kepolisian karena tuduhan melakukan pengrusakan dan pengancaman.

Kemudian, pada 28 November lalu, 3 orang petani kembali dijadikan sebagai tersangka. “Belakangan ada 20 petani mendapat pemanggilan oleh Polisi karena tuduhan serupa,” ungkap Ahmad.

Ahmad mengecam tindakan perusahaan melaporkan para petani dengan tudingan kriminal. Sebab, menurut dia, apa yang diperjuangkan petani adalah hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi negara. “Kriminalisasi itu membuat posisi petani tertekan,” tegasnya.

Di kantor BPN Sulteng, massa FPKR diterima langsung oleh Kepala BPN Sulteng, Mohtar Deluma. Pihak BPN hanya meminta perwakilan FPKR memberikan data yang diperlukan untuk diserahkan ke bagian pengaduan BPN.

Di markas Polda Sulteng, perwakilan FPKR diterima langsung oleh Humas Polda Sulteng. Pihak Polda mengaku sudah berkoordinasi dengan Polres Luwuk.

Dalam tuntutannya FPKR mendesak pihak kepolisian lebih jeli dalam melihat kasus konflik agraria dan tidak serampangan dalam mengkriminalkan perjuangan petani.

FPKR juga mendesak pengembalian lahan milik petani yang dirampas oleh PT. DSP. “Harus ada moratorium ekspansi dan produksi PT DSP hingga selesainya sengketa antar warga dengan perusahaan tersebut,” kata Ahmad.

Untuk diketahui, FPKR merupakan gabungan dari berbagai organisasi rakyat dan LSM, seperti Jatam, Walhi, PRD, STN, Himasos Untad, Komonitas Ekopol, YTM dan lain sebagainya.

Adi Priyanto

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut