FPKR Palu Serukan GANTI REZIM, GANTI SISTEM!

Seratusan aktivis yang tergabung dalam Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR) kembali menggelar aksi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (12/1). Dalam aksinya, FPKR, menyerukan ganti rezim, ganti sistem.

Aktivis FPKR menuntut untuk dihentikannya segala bentuk perampasan tanah rakyat dan segera mengembalikan tanah-tanah yang dirampas  kepada rakyat, serta meminta segera dilaksanakan Reforma Agraria. Selain itu, aktivis FPKR juga mengecam segala tindakan kekerasan, pembunuhan, penembakan, terror dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, kaum tani serta membebaskan para aktivis yang ditahan.

“Nyatalah sekarang rezim yang pimpin oleh SBY-Budiono adalah pelanjut orde baru yang akomodatif terhadap kepentingan imperialisme dengan slogan bahwa pembangunan di Indonesia hanya akan berhasil mencapai tujuannya dengan modal yang berasal dari investasi Kapital Asing dan dalam negeri dengan pengawalan sebesar-besarnya dari Militer,” kata koordinator lapangan, Awan, dalam orasinya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan penembakan terhadap sejumlah rakyat Papua yang menuntut keadilan atas eksploitasi Freeport yang hampir setengah abad menguras Bumi Papua, kekerasan berdarah di Mesuji, penembakan secara membabi buta aparat Brimob terhadap rakyat Bima yang menolak tambang di wilayah mereka serta kasus penembakan warga Tiaka dan kriminalisasi aktivis Eva Bande dan Petani Toili. Lanjutnya.

Aristan, aktivis Jaringan Advokasi Tambang Sulteng, mengatakan bahwa pemerintah harus benar-benar menjalankan dan melaksanakan UUD 1945 sebagai amanat kedaulatan rakyat.

“Sistem yang saat ini dijalankan oleh pemerintah nasional hingga pemerintah daerah Sulawesi Tengah adalah sistem yang jelas menindas rakyatnya sendiri dan menghamba kepada Kapitalisme yang hanya mencari keuntungan pribadi dan sekelompok orang saja. Yang mampu menjawab semua itu adalah pemerintahan yang pro kepada rakyat miskin dan tertindas,” katanya.

Dalam aksinya, aktivis FPKR  juga meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut undang-undang yang mengakibatkan perampasan tanah dan tidak berpihak terhadap petani dan masyarakat adat yaitu,  UU No.25/2007 Penanaman Modal, Undang No. 41 Tahun 1999 Kehutanan, UU nomor 18 Tahun 2004 Perkebunan, serta UU Nomor 7 Tahun 2004 Sumber daya air, UU Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU nomor 4 Tahun 2009 Minerba, dan juga UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.

Selain itu, FKPR juga menuntut agar pembahasan dan pengesahan UU, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, UU Desa, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dipercepat, serta meminta agar anggota TNI dan Polri ditarik dari konflik agraria, dan membebaskan pejuang rakyat yang ditahan. Dan juga mencabut semua HGU, Kontrak Karya Pertambangan, izin pengelolaan hutan yang bermasalah dan mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 sebagai solusi atas persoalan Agraria dan pertambangan yang sedang berlaku di negeri ini.

FPKR merupakan gabungan beberapa organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), PBHR, LMND, YPR, YTM, KPKPST, SP Palu, AMAN Sulteng, Kumtapala Untad, P3MM, P3MM, IPPMD, SNTP, SHIdan BEM FISIP UNTAD.

(Lia WM Somba)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Tags: