FORSUB Sultra Peringati Hari HAM Se-dunia

Puluhan aktivis dari lintas organisasi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sultra Bersatu (FORSUB) memperingati hari HAM se-dunia, kemarin (10/11). Mereka menggelar aksinya di depan Swiss- Belhotel, Kendari.

Dalam sikap politiknya, Forsub menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) segera membatalkan semua perundang-undangan yang berbau neoliberal. “UU itu tidak hanya menyebabkan kekerasan dan pelanggaran HAM, tetapi telah merusak kedaulatan ekonomi bangsa kita,” ujar La Uwali, perwakilan PRD Sultra saat menyampaikan orasinya.

Menurutnya, penerapan UU pro-neoliberal itu sudah melenceng jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Sebab, kata dia, bangsa Indonesia bukannya mendekat pada cita-cita masyarakat adil dan makmur, tetapi malahan terperosok dalam alam penjajahan yang merendahkan martabat dan kualitas hidup rakyat.

La Uwali juga menyoroti temuan politisi PDI Perjuangan, Eva Kusumah Sundari, perihal keberadaan 76 UU yang disebut didanai atau disokong pihak asing. “Jika UU itu disokong oleh asing, apalagi pihak imperialis, maka dapat dipastikan bahwa UU itu sangat merugikan kepentingan nasional,” ujarnya.

Dalam aksinya, massa Forsub juga menyampaikan kecaman terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM di Sultra, seperti di Telaga Raya (Buton), desa Puosu (Konawe Selatan), dan lain-lain. “Sebagian besar kekerasan di sana dipicu oleh perampasan tanah rakyat oleh pemilik modal. Dan itu dimungkinkan karena adanya UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing,” tegasnya.

Aksi massa Forsub Sultra ini sebagian besar didominasi oleh orasi-orasi politik dari perwakilan sejumlah organisasi dan LSM. Organisasi yang tergabung dalam aliansi ini, diantaranya: PRD, WALHI, LMND, LBH Kendari, BEM Unhalu, GSM, MMR, dan BEM UMK.

ALIF MARASAI

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut