FNPBI Sulteng Tolak kenaikan BBM

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Wilayah Sulawesi tengah secara tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Ketua FNPBI Sulteng, Muhamad Ikbal Ibrahim, melalui siaran pers kepada Berdikari Online, Senin (24/11/2014). Menurutnya, kenaikan harga BBM akan semakin mempersulit kehidupan rakyat, termasuk kaum buruh.

Ia menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK tidak punya alasan kuat untuk menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sangat terpuruk. “Harga BBM dinaikkan ketika harga minyak dunia sedang meroket turun. Makanya kami menyimpulkan, ini bukan soal defisit APBN lagi, tetapi memuat agenda liberalisasi di sektor hilir migas,” katanya.

Menurutnya, sektor buruh sangat merasakan dampak kenaikan harga BBM ini. Apalagi, kata dia, ketetapan upah minimum di berbagai daerah tidak mengalami kenaikan signifikan sesuai dengan dampak kenaikan harga BBM.

“Bagaimana kaum buruh tidak rugi oleh kebijakan ini, kenaikan BBM diumumkan setelah upah minimum telah ditetapkan. Padahal, dasar dari penetapan upah minimum adalah harga bahan pokok yang termasuk dalam standar kebutuhan hidup layak (KHL),” kata dia.

Saat ini, ungkapnya, harga semua bahan pokok merangkak naik sesuai dengan penetapan kenaikan harga BBM. Ironisnya, harga barang-barang itu jauh lebih tinggi dibanding patokan penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Karena itu, bagi Ikbal, kaum buruh tidak punya pilihan selain melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Ia mengajak semua elemen serikat buruh untuk bersatu memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM dan kenaikan upah buruh.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut