FNPBI: Rakyat Merdeka Online Mengarang Berita

Pemberitaan Rakyat Merdeka Online (RMOL) berjudul “Rizal Ramli Diserang Antek SBY”, yang dimuat pada hari Selasa (14/5/2013), mendapat bantahan dari serikat buruh yang merasa sangat dirugikan oleh pemberitaan itu, yakni Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

Berikut beberapa bantahan dari Lukman Hakim selaku Ketua Umum FNPBI terhadap pemberitaan RMOL:

Satu, RMOL menulis: Informasi di lapangan, aksi yang dilakukan di kantor Walikota Tangerang, kemarin, bukan dilakukan oleh pegawai First Media.

Bantahan Lukman: Wartawan RMOL tidak pernah muncul di lapangan. Para buruh PT. First Media juga mengaku tidak pernah dimintai pendapat, diwawancarai, atau dikonfirmasi oleh wartawan RMOL. Artinya, yang dimaksud informasi lapangan itu tidak jelas. Lagi pula, tidak disebutkan informasi lapangan dari siapa atau siapa narasumbernya. Saya menganggap, wartawan RMOL itu hanya mengarang berita.

Dua, RMOL menulis: Aksi yang mengatasnamakan buruh PT First Media/Net Link ditengarai ditunggangi pihak-pihak yang punya keterkaitan dengan kekuasaan di negeri ini untuk tujuan pembunuhan karakter.

Bantahan Lukman: pernyataan ini tidak jelas siapa yang mengucapkan. Tidak dicantumkan narasumbernya. Saya rasa, itu juga bukan pendapat Rizal Ramli. Sebagai seorang oposan kritis, tak seharusnya Rizal Ramli bersikap reaksioner terhadap aksi buruh yang menuntut hak-haknya.

Para buruh PT. First Media ini tergabung dalam FNPBI. Tuntutan kami jelas: hapuskan outsourcing, pekerjakan kembali buruh yang di-PHK sepihak, dan review sistem ketenagakerjaan di PT. First Media. Jadi, tuntutan buruh sebetulnya dalam wilayah hak-hak normatif.

Adapun maksud membawa foto Rizal Ramli dalam aksi adalah sebagai bentuk tagihan tanggung jawab atas posisinya sebagai salah satu Komisaris PT. First Media. Jadi, pantas jika buruh menuntut tanggung jawab Rizal Ramli. Saya rasa, itu bukan pembunuhan karakter.

Tiga, RMOL menulis: Demo  yang antara lain menuding dan membesar-besarkan salah satu komisaris First Media DR. Rizal Ramli telah membiarkan praktek penghisapan dan eksploitasi terhadap buruh  itu dimainkan oleh aktifis salah satu partai politik yang tengah menjalin hubungan dengan kekuasaan.

Bantahan Lukman: RMOL hanya melempar tudingan atau prasangka tanpa bukti. Tidak disebutkan siapa aktivis parpol yang dimaksud dengan kekuasaan. Saya sendiri kader Partai Rakyat Demokratik (PRD). Partai saya jelas anti neoliberal dan anti-imperialisme. Dan bagi kami, SBY adalah rezim neoliberal dan boneka imperialisme.

Kami melawan neoliberal SBY tidak hanya dengan kritik pedas, tetapi dengan mengorganisir perlawanan di berbagai sektor rakyat, seperti petani, buruh, kaum miskin kota, masyarakat adat, dan mahasiswa. Jadi, tudingan itu sama sekali tidak berdasar.

Empat, RMOL menulis: Aksi massa yang banyak diberitakan portal berdikari.com itu bukan dilakukan oleh pekerja First Media. Melainkan oleh pegawai perusahaan outsourcing First Media yang ingin menjadi pegawai tetap.

Bantahan Lukman: Yang ingin saya tegaskan, praktek outsourcing di PT. First Media itu melanggar UU Ketengakerjaan. Jenis pekerjaan yang dilakukan buruh outsourcing First Media itu bukan jenis pekerjaan yang sekali selesai atau sementara, bukan pekerjaan musiman, dan tidak mungkin selesai dalam tiga tahun. Itu jenis pekerjaan yang berlangsung terus-menerus. Inilah pelanggaran hukumnya. Inilah yang kami maksud sebagai bentuk penghisapan dan eksploitasi.

Sudah begitu, ketika pekerja mempertanyakan hal itu, ada tiga pekerja yang langsung di PHK. Pembangunan Serikat buruh juga dilarang-larang. Ini kan melanggar  UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh.

Masalahnya, Rizal Ramli tercantum sebagai salah satu Komisaris di perusahaaan tersebut. Kami tahu, Rizal Ramli cukup kritis terhadap perusahaan dan sering berbicara soal perubahan. Bagi buruh sangat sederhana, apa artinya kritisisme itu jika tidak bisa menghargai hak-hak kaum buruh. Bukankah perbaikan nasib buruh juga bagian dari agenda perubahan yang diusung Rizal Ramli. Lantas, bagaimana dengan nasib buruh di perusahaannya sendiri. Apakah ia membiarkan praktek outsourcing yang melanggar UU ketenagakerjaan dan membiarkan pemberangusan serikat pekerja? Di sinilah masalahnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut