FNPBI Makassar Tolak Politik Upah Murah

FNPBI.jpg

Seratusan buruh yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menggelar aksi massa di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (4/11/2013).

Aksi massa ini dimulai dari pintu II Kawasan Industri Makassar(KIMA), di Jalan Perintis Kemerdekaan km 15 Makassar. Di sana mereka menggelar mimbar bebas dan membagi-bagikan selebaran.

Lalu, sekitar pukul 09.00 WITA, massa aksi mulai bergerak menuju ke Jalan Layang (fly over) Makassar. Di sana mereka kembali menggelar mimbar bebas dan membagikan selebaran kepada masyarakat luas.

Tak lama kemudian, massa aksi berbaris menuju kantor Gubernur Sulsel di jalan Urip Sumohardjo makassar. Di sepanjang jalan massa aksi menyanyikan lagu-lagu perjuangan, meneriakkan yel-yel dan seruan aksi, dan menggelar orasi-orasi politik.

Dalam aksi ini FNPBI Makassar mengajukan dua tuntutan pokok, yakni, pertama, penolakan terhadap politik upah murah yang memiskinkan dan merendahkan martabat kaum buruh, dan kedua, menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Koordinator aksi Ahmad Kaimuddin mengatakan, kemiskinan yang dialami kaum buruh saat ini tidak terlepas dari politik ketenagakerjaan yang tidak memihak buruh.

“Politik upah murah dan pemberlakuan sistem kerja kontrak maupun outsourcing adalah cerminan dari politik ketenagakerjaan pemerintah yang tidak memihak kaum buruh,” jelasnya.

Menurutnya, demi menciptakan iklim yang kondusif bagi kepentingan bisnis maupun investor, pemerintah menerapkan kebijakan politik upah murah, pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan tidak adanya jaminan terhadap hak-hak normatif kaum buruh.

Orator lainnya dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Ansar Manrulu, menekankan tuntutan bahwa kaum buruh memperjuangkan upah untuk hidup layak dan bermartabat. “Sudah saatnya konsep pengupahan tak lagi berbicara upah minumum, melainkan upah yang sesuai dengan tuntutan dasar kaum buruh untuk hidup layak,” tegasnya.

Menurutnya, jika mengacu ke Pancasila sila ke-5 dan UUD 1945, politik pengupahan di Indonesia seharusnya tidak berdasarkan upah minimum, melainkan upah yang bisa mendatangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat.

“Dalam konteks upah minimum, kaum buruh dipaksa hidup dalam kebutuhan hidup minimum. Akibatnya, kaum buruh tidak berdaya untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia,” tandasnya.

Dalam orasinya, Anshar Manrulu menilai kenaikan upah sebesar 25% yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Kota Makassar tidak menjawab pemenuhan kebutuhan dasar kaum buruh seperti pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam pernyataan sikapnya, FNPBI Makassar mendesak pemerintah segera melaksanakan pasal 33 UUD 1945 sebagai basis untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat dan politik pengupahan yang sesuai konstitusi.

Dalam aksi kali ini, kaum buruh diterima oleh perwakilan Gubernur Sulsel. Tak hanya itu, perwakilan Gubernur Sulsel juga membacakan pernyataan sikap di hadapan massa aksi.

Enal Mappatoba

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut