FAM Unair Tolak RUU Intelijen

Forum Advokasi Mahasiswa (FAM) Universitas Airlangga menganggap Rancangan Undang-Undang intelijen berpotensi melanggar hak azasi manusia (HAM).

Salah satu potensi pelanggaran itu, kata Richo Haryono, Jubir FAM Unair, terlihat dari pasal 25 dan 26 yang mengatur tentang rahasia informasi intelijen.

“Itu mencakup pengertian tentang pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan politik luar negeri,” katanya.

Dalam Pasal 26 RUU Intelijen disebutkan, “Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen”. Artinya, siapa pun yang terbukti membuka atau membocorkan rahasia intelijen dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana untuk pembocor intelijen diatur dalam Pasal 44 dan 45 RUU Intelijen, yakni 10 tahun penjara dan 7 tahun penjara dan atau denda ratusan juta rupiah.

Selain itu, kata Richo, UU ini juga akan membuat BIN kelak akan menjadi sebuah lembaga terkuat di Indonesia, yang mampu melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi kepada seluruh warga Indonesia dengan alasan kepentingan politik keamanan.

“BIN juga mampu menuduh publik (orang atau badan hukum) sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kebocoran sebuah rahasia intelijen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Richo menegaskan, alasan pemerintah terkait pengesahan RUU ini sebagai payung hukum memerangi terorisme hanyalah alasan yang dibuat-buat. Richo menyakini bahwa RUU Intelijen ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang demokrasi.

FAM Unair pun menuding RUU intelijen sebagai upaya mengembalikan situasi represif di jaman orde baru dan sekaligus menjadikan BIN berfungsi seperti intelijen milik kolonial Belanda, yaitu PID (Politieke Inlichtingen Dienst).

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut