FAM Unair Protes “Sistem Evaluasi Pendidikan Ala Perusahaan”

SURABAYA (BO)– Forum Advokasi Mahasiswa (FAM) Universitas Airlangga mengecam keputusan Pejabat Struktural Universitas Airlangga memecat 7 orang mahasiswa. Kebijakan pemecatan itu dilakukan karena para mahasiswa tersebut tidak lolos “evaluasi studi”.

Dalam ketentuan akademik Unair, mahasiswa D3 pada tahun Pertama di patok minimal mendapatkan 20 SKS, lalu pada tahun ke-3 minimal 60 sks. Sedangkan untuk mahasiswa S1 dipatok minimal mendapatkan 40 sks pada tahun kedua dan mendapat 80 sks pada tahun keempat.

Kebijakan itu, kata Mochammad Risallah Qottada, Ketua FAM Unair, kebijakan tersebut di lakukan secara tertutup dan diam-diam. “Para mahasiswa korban umumnya baru mengetahuinya ketika membayar SPP di Bank, tapi ternyata rekening pembayarannya diblokir,” kata Risallah di tengah-tengah aksi protes di depan Gedung Rektorat Unair, kemarin (14/9)/

Sampai sekarang pun para korban tidak ada satupun yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) DO yang langsung di tanda tangani oleh Rektor Unair. Dari pendataan FAM Unair, setidaknya sudah ada 7 orang mahasiswa yang terkena DO, yaitu: (1) Richo Hariyono, mahasiswa Ilmu Fisika Angkatan 2007, (2) Wedy Sentry Noor, mahasiswa Manajemen Perkantoran Angkatan 2010, (3) Aryo Prayogo, mahasiswa Manajemen Perhotelan Angkatan 2010, (4) Izalllufie Agustira, Manajemen Perhotelan Angkatan 2008, (5) Achmad Nador, mahasiswa D3 Pariwisata angkatan 2010, (6) Dery Febrian, mahasiswa D3 Pariwisata angkatan 2010, (7) Yogi Herdiansyah, Manajemen Perbankan FEB Angkatan 2008.

Melenceng Dari Filosofi Pendidikan

Menurut ketua FAM Unair, Mochammad Risallah, evaluasi pendidikan tersebut terang menggunakan prinsip pasar bebas yang liberal, yang hanya memberi kesempatan kepada mereka yang kuat saja.

Sebuah evaluasi studi, kata Risallah, mestinya hanya sebagai alat mengukur keberhasilan sebuah kurikulum pendidikan, metode pengajaran dosen, dan sistem pendidikan. “Dulu, ketika di SD, SMP, dan SMU, evaluasi studi bukanlah menjadi alat untuk memberikan sanksi pengeluaran terhadap murid,” tegasnya.

Risallah pun menganggap tata-kelola pendidikan di Unair tak ubahnya dengan perusahaan. “Kami mengibaratkan kasus mahasiswa ini seperti halnya ketika pekerja/buruh ketika tidak produktif kemudian di pecat oleh perusahaan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Kebijakan DO tersebut juga sangat berat sebelah. Pasalnya, kesalahan yang dilemparkan kepada mahasiswa, namun tidak ada evaluasi terhadap kurikulum, metode pengajaran, dan fasilitas belajar-mengajar di kampus.

Kebijakan “DO sepihak” itu juga dianggap bertentangan dengan bertentangan dengan prinsip pendidikan dalam pasal 4 UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) tahun 2003. Di situ, pendidikan mestinya menjadi proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

“Jadi, mengeluarkan mahasiswa tanpa adanya alasan-alasan suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap pendidikan itu sendiri merupakan tindakan akademik yang bertentangan dengan Sistem Pendidikan Nasional,” tegasnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut