Esensi Perang Di Mata Bung Karno

Setiap perang membutuhkan pembenaran ideologis. Bahkan kolonialisme, yang terang-benderang menginjak-injak kemanusiaan, membutuhkan legitimasi ideologis. Tidak percaya?

Belanda datang menjajah Indonesia di bawah panji-panji “misi suci” (mission sacree): penyebaran agama, menyebarkan pencerahan, dan membuat rakyat jajahan menjadi beradab.

Tidak sedikit perang di dunia ini yang tidak dibungkus dengan nasionalisme sempit. Juga dibungkus isme-isme. Perang dunia kedua, misalnya, dianggap sebagai tabrakan antara demokrasi dan fasisme. Inggris dan Perancis di kubu demokrasi, sedangkan Jerman dan Italia di kubu fasisme.

Kadang juga menggunakan bungkus demokrasi dan kemanusiaan. Tahun 2011 lalu, Amerika Serikat menggunakan dalih intervensi kemanusiaan (humanisme) untuk menginvasi Libya.

Benarkah demikian?

Bung Karno tidak percaya itu. Bagi Presiden pertama Republik Indonesia ini, tidak pernah ada perang murni untuk memenangkan sebuah ideologi atau isme. Sebaliknya, bagi dia, hampir semua perang di bawah kolong langit ini adalah perang untuk memperebutkan bahan mentah.

Corak berpikir Bung Karno ini tidak sulit untuk dijelaskan. Dia seorang marxis. Berkat analisa marxisme, Bung Karno tahu bahwa kapitalisme, karena kebutuhan bahan baku dan pasar seluas-luasnya bagi hasil produksinya, tidak bisa meringkuk hanya dalam batas satu negara-bangsa. Kapitalisme harus melakukan ekspansi, menjarah di mana-mana, menaklukkan setiap ruang, demi menjaga mesin penggeraknya: akumulasi keuntungan.

Bagi Bung Karno, seperti dijelaskan dalam Indonesia Menggugat, kebutuhan kapitalisme akan bahan mentah, tenaga kerja murah, pasar bagi hasil produksinya, dan tempat penanaman modal, telah mendorong negara-negara kapitalis maju melakukan kolonialisasi. Hingga bentuknya yang modern: imperialisme.

Karena itu, bagi Bung Karno, benturan antara negara-negara imperialis, sekalipun menggunakan jubah isme-isme, esensinya adalah perebutan bahan baku dan pasar. Tidak terkecuali benturan antara negara demokrasi borjuis versus fasisme di perang dunia kedua.

Bung Karno sadar betul, kendati tampak berbeda, demokrasi borjuis dan fasisme dilahirkan dari ibu kandung yang sama: kapitalisme. Menurut dia, demokrasi borjuis atapun fasisme hanyalah soal cara kapitalisme beradaftasi terhadap krisis yang dihadapinya.

Penjelasan beliau kurang lebih begini: “ketika kapitalisme masih muda atau sedang berkembang, ia membutuhkan kebebasan di lapangan ekonomi dan, tentu saja, kebebasan politik. Karena itu, ia membutuhkan demokrasi parlementer. Namun, ketika kapitalisme mulai menurun (krisis), juga perusahaan-perusahaan kecil dan menengah sudah dicaplok oleh perusahaan monopoli, maka yang dibutuhkan adalah negara polisi (fasisme) untuk menjaga kekuatan monopoli tersebut.”

Pertanyannya, kenapa sebagian besar perang selalu membutuhkan pembenaran ideologis?

Setiap perang membutuhkan tentara yang patriotik dan sumber daya yang tidak sedikit. Karena itu, mereka memerlukan dukungan nasional. Nah, guna memobilisasi dukungan nasional tersebut, maka seruan peranng dibungkus dengan isme-isme.

Menurut Bung Karno, setiap perang memerlukan propaganda. “Tidak peperang yang berhasil kalau peperangan itu hanya dijalankan dengan bedil dan meriam saja,” kata Bung Karno.

Karena itu, sebelum bedil dan meriam diusung ke medang perang, propaganda sudah bekerja lebih dulu. Dalam hal ini, Bung Karno menyebut ideologi atau isme-isme sebagai meriam fikiran.

Lantas, bagaimana dengan perang pembebasan nasional?

Di sini kita dituntut membedakan mana penyebab dan konsekuensi. Perang pembebasan nasional adalah konsekuensi dari kolonialisme. Sebagaimana ditulis hukum besi sejarah: penindasan akan berbuah perlawanan!

Rudi Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut