ELSAM: Presiden SBY Harus Bertanggungjawab Atas Praktek Intoleransi

Indonesia.jpg

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai, tidakan kekerasan berbasis agama terhadap jemaat Ibadah Doa Rosario di Jogjakarta, Kamis (29/5), sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi.

“Tidak  seorangpun atau kelompok manapun berhak untuk menghalang-halangi, apalagi membubarkan dengan kekerasan ibadah atau ritual agama atau kepercayaan kelompok lain,” kata program officer ELSAM, Adiani Viviana, di Jakarta, Jumat (30/5).

Adiani menjelaskan, Negara sebagai pemangku kewajiban atas penghormatan dan perlindungan hak asasi sangat berkewajiban mengusut tuntas tindakan anarki massa intoleran yang terjadi di Yogyakarta pada 29 Mei tersebut. Ia juga mendesak agar negara mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin persamaan perlakuan terhadap tiap-tiap pemeluk agama.

“UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan tanpa ada gangguan dan halangan dari siapapun,” tegasnya.

Dalam konteks itu, kata Adiani, untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di masa mendatang, Presiden harus memerintahkan Kapolri dan Kapolda DIY untuk melakukan proses hukum terhadap semua pelaku penyerangan tersebut.

Adiani mengeritik cara penegak hukum dalam menyelesaikan proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan berbasiskan agama. “Aparat cenderung menyeret pelaku lapangan dengan hukuman ringan. Tanpa mengusut tuntas otak pelaku tindakan. Sebaliknya memperlakukan korban secara diskriminatif, bahkan mengkriminalisasi,” tandasnya.

Adiani juga mengeritik ketidakmampuan Presiden SBY untuk menghilangkan atau menghapus segala bentuk intoleransi dan kekerasan berbasiskan agama.

“Salah satu faktor yang memicu berulangnya peristiwa-peristiwa intoleran adalah karena gagalnya aparat penegak hukum dalam memeriksa kasus tersebut,” paparnya.

Padahal, menurut Adiani, kebebasan menjalankan ibadah bagi tiap-tiap warga negara sesuai keyakinannya secara terang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1), (2), dan (55).

Selain itu, Negara juga telah memberikan jaminan kebebasan tersebut melalui Pasal 18 ayat (1) UU No 12 Tahun 2006 tentang Pengesahan ICCPR ; “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain secara terbuka atau pribadi, menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan beribadah, mentaati, mengamalkan dan pengajaran”.

Karena itu, ELSAM mendesak Kapolda DIY untuk menyelesaikan kasus ini dengan tegas, adil, tidak diskriminatif dan intimidatif terhadap korban dengan memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial).

ElSAM juga bergarap aparat penegak hukum bisa melihat bahwa kasus ini bukan kasus kriminal semata, tetapi juga di dalamnya terdapat masalah mendasar tiap-tiap manusia, yakni soal hak asasi untuk memeluk agama dan aliran kepercayaan tertentu.

Ulfa Ilyas/Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut