Ekuador Dan Sosialisme Abad 21

Rafael Correa memulai jabatan kali keduanya sebagai Presiden Ekuador pada 24 Mei 2013, setelah menang telak dalam pemilu yang diselenggarakan di awal tahun itu. Ini menandai kemenangan gemilang atas kebijakan pemerintahannya yang membawa Ekuador lebih maju.

Setelah beberapa dekade menjadi negara termiskin di Amerika Selatan, pemerintahan Correa telah melakukan serangkaian reformasi yang mendalam, yang membawa perubahan luar biasa bagi mayoritas rakyat Ekuador yang terpinggirkan.

Dalam proses itu, Ekuador telah bergabung dengan Venezuela dan Bolivia, antara lain, dalam menolak kebijakan pasar bebas yang ekstrem, yang dipaksakan terhadap Amerika Latin oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga lainnya.

Seperti dikatakan Presiden Correa di tahun 2014: “Rakyat harus menang atas kapital.” Lalu mengatakan, bahwa politik adalah soal kepentingan siapa yang dilayani oleh pemerintah: “elit atau mayoritas? Kapital atau manusia? Pasar atau rakyat? Kebijakan dan program yang bergantung pada siapa yang memenangkan perimbangan kekuatan dalam kekuasaan.”

Mengatasi Masyarakat Yang Sedang Krisis

Rafael Correa, yang pernah menjadi ekonom dan professor Universitas, berkuasa pertamakali di tahun 2007. Sebelum terpilih, Correa sempat menjabat Menteri Ekonomi di pemerintahan sementara Alfredo Palacio, yang menggantikan Presiden terguling Lucio Gutierrez.

Gutierrez adalah Presiden ke-7 Ekuador yang dipaksa lengser dari jabatannya hanya dalam 10 tahun. Saat itu Ekuador mengalami ketidakstabilan politik setelah perekonomiannya ambruk akibat krisis perbankan di tahun 1999, yang memaksa mereka mengadopsi dollar sebagai mata uang nasional di tahun 2000. Pengangguran meroket dan 1 dari 10 orang Ekuador meninggalkan negerinya karena krisis.

Sebagai Menteri Ekonomi saat itu, Correa menyatakan penentangannya terhadap rencana kebijakan Presiden Palacio menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Dan akhirnya, dia mengundurkan diri dari jabatannya karena kurang mendapat dukungan dari Presiden.

Membangun Kembali Bangsa

Menjelang Pemilu Presiden Ekuador tahun 2006, Correa dan sejumlah politisi lainnya mendirikan gerakan Aliansi PAIS (Kebanggaan, Kedaulatan, dan Tanah Air) dan mengusulkan pembuatan konstitusi baru untuk mengatasi krisis yang dialami Ekuador.

Setahun setelah Correa berkuasa, konstitusi baru disahkan melalui referendum kerakyatan.

Sejak itu, ‘Revolusi Warga Negara’—sebuah nama yang dipilih oleh pendukung Correa untuk mengenang demonstrasi massa menggulingkan Presiden—membuat sejarah.

Macan Ekonomi Amerika Selatan

Setelah 8 tahun berkuasa, pemerintahan Correa secara signifikan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, yang merupakan salah satu yang terbaik di Amerika Selatan, dengan pertumbuhan rata-rata 4,2 persen selama 7 tahun.

Keberhasilan ini dicapai sekalipun, faktanya, Correa memulai kekuasaannya di tengah kepungan krisis keuangan global dan Ekuador sendiri terhambat karena tidak punya mata uang sendiri.

Faktor utama pendorong pertumbuhan ini adalah investasi publik yang naik tiga kali lipat, yang sekarang mencapai 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), bersamaan dengan kebijakan sosial yang berhasil meredistribusi kekayaan kepada mayoritas rakyat Ekuador.

Rakyat Yang Utama

Tingkat kemiskinan berkurang sepertiga, dimana 1,1 juta orang berhasil dikeluarkan dari lubang kemiskinan sejak tahun 2007.

Ekuadur juga berhasil menjadi salah satu negara yang paling sukses mengurangi ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi di kawasan itu.

Revolusi Warga Negara telah mendorong serangkaian kebijakan inovatif untuk memastikan keadilan sosial bisa terwujud. Upah minimum bulanan naik menjadi 354 US dollar—salah satu yang tertinggi di Amerika Latin. Banyak ekonom yang berspekulasi, bahwa pencapaian ini menghasilkan peningkatan pengangguran. Namun, faktanya, pengangguran di Ekuador saat ini merupakan yang terendah dalam sejarah negeri itu, yakni 4,9 persen.

Revolusi Warga Negara juga membuat sukses besar di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan Correa berhasil mengembalikan peran negara di kedua sektor ini, dengan menerapkan pendidikan gratis hingga Universitas dan kebijakan layanan kesehatan gratis. Investasi publik untuk pendidikan tinggi di Ekuador merupakan yang tertinggi kedua di dunia saat ini.

Untuk mendanai semua itu, pemerintahan Correa menutup ruang bagi kaum kaya yang kerap mengemplang pajak, yang sebelumnya menjadi persoalan besar yang merugikan penerimaan negara. Ekuador menaikkan pajak bagi kaum kaya tiga kali lipat sejak tahun 2006.

Sebagai hasil dari perubahan sosial itu, Presiden Correa ditempatkan sebagai salah satu Presiden paling populer di Amerika latin di sepanjang pemerintahannya.

Kestabilan politik juga berhasil dipublik di negeri bangsa Andes tersebut. Dan Correa terpilih kembali sebagai Presiden di tahun 2009—setelah mengadopsi konstitusi baru—dan di tahun 2013.

Dukungan rakyat yang besar juga berhasil menghantarkan Correa memenangi tiga kali referendum, yakni di tahun 2007, 2008, dan 2011. Dan yang lebih mengesankan, Correa dan pendukungnya telah memenangi 10 kali pemilu sejak tahun 2007.

Mendorong Kesetaraan

Di bawah pemerintahan Ekuador, penghapusan diskriminasi menjadi prioritas utama. Kampanye pertamanya pemilu di tahun 2006 dilakukan di tempat pendukungnya di Quechua, salah satu daerah yang penduduknya mayoritas berbahasa pribumi.

Di tahun 2007, dengan bantuan pemerintah Venezuela, Ekuador meresmikan TV publik yang pertama, yang bersama dengan stasiun Radio milik negara, mempromosikan program berbahasa Quechua dan bahasa pribumi lainnya. Kebijakan ini berhasil menyelamatkan bahasa pribumi yang nyaris punah.

Melalui UU media yang baru, yang disahkan di tahun 2013, sebanyak 34 persen frekuensi radio dan televisi disediakan untuk media komunitas guna meningkatkan partisipasi masyarakat adat. Sejauh ini, sudah ada 14 frekuensi radio yang diserahkan ke masing-masing kelompok masyarakat prubumi di negeri itu.

Di bawah Correa, Ekuador juga berhasil memajukan kesetaraan gender. Negeri ini menempati peringkat ke-21 di dunia dalam World Economic Forum’s 2015 Gender Gap Report dan menempati lima teratas negara yang memajukan kesetaraan gender selama era pemerintahan Correa.

Undang-undang untuk melindungi kaum minoritas dan penyandang disabilitas juga sudah diterapkan. Termasuk regulasi perburuhan yang mewajibkan tiap perusahaan menyediakan 4 persen kuota untuk penyandang disabilitas dan etnis minoritas. Hal yang sama juga diberlakukan di pendidikan tinggi, dimana kaum pribumi dan afro-ekuador bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan warga negara lainnya.

Kebijakan Luar Negeri Yang Berdaulat

Untuk mengatasi dominasi asing, khususnya AS dan Eropa, pemerintahan Correa telah menutup basis militer AS di Manta, sebuah kota di Ekuador. Selain itu, Correa juga berhasil merebut kembali kontrol terhadap minyak dan sumber daya alam lainnya dari tangan perusahaan multinasional. Tidak hanya itu, pemerintahan Ekuador juga membatalkan pembayaran utang luar negeri yang tidak sah.

Satu aksi politik Correa yang paling mencolok di panggung internasional adalah pemberian suaka politik kepada Julian Assange di kedutaan Ekuador di Inggris tahun 2012. Ekuador khawatir, jika tidak diberi suaka, maka pendiri Wikileaks sekaligus pembocor kejahatan perang AS tersebut akan diekstradisi ke AS dan mengalami perlakuan yang serupa dengan Chelsea Manning.

Reaksi Dari Kontra-Revolusi

Semua kebijakan revolusioner di atas segera berbuat reaksi dari kekuatan lama dan kaum kaya Ekuador, yang didukung langsung oleh Washington. Di tahun 2010, sebuah upaya kudeta dilancarkan oleh sayap kanan terhadap Correa. Saat itu, pemogokan yang dilancarkan polisi sejak Desember 2010 berakhir dengan kekerasan terhadap Presiden Correa. Correa sempat disandera beberapa jam di rumah sakit, tetapi berhasil diselamatkan oleh militer yang pro-pemerintah. Upaya kudeta berhasil dipatahkan.

Aksi kekerasan tersebut menyebabkan 10 orang tewas, termasuk pengawal Presiden. Sebuah dokumen yang ditemukan kemudian memperlihatkan bahwa AS mendanai secara besar-besaran para polisi dan kelompok oposisi melalui USAID.

Kejadian itu membuktikan bahwa kekuatan lama dan imperialisme AS tidak terima dengan keberhasilan Correa.

Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM

Perubahan besar di bawah Revolusi Warga Negara juga terjadi di lembaga peradilan. Di bawah Correa, pengadilan direstruktrisasi untuk memberi rasa keadilan kepada para korban pelanggaran HAM di masa lalu.

Pengadilan Nasional—pengadilan tertinggi di negeri itu—telah dirombak dan berbagai prosedur yang sudah ketinggalan zaman sudah diperbaiki. Reformasi peradilan telah membuka peluang bagi pengadilan terhadap para penjahat HAM di era Presiden Leon Febres Cordero di tahun 1980-an. Leon Febres Cordero, yang dianggap diktator oleh banyak orang, telah memanipulasi lembaga pengadilan dengan menunjuk orang dekatnya di posisi kunci.

Pemerintahan Correa membentuk Komisi Kebenaran untuk menginvestigasi berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi antara tahun 1984 hingga 2008. Sejauh ini, sudah ada 9 orang yang dipenjara karena terbukti terlibat dalam kejahatan HAM, seperti penyiksaan dan pembunuhan, di masa pemerintahan Febres Cordero.

Dan penyanyi revolusioner Kuba Pablo Milanes berucap: “Revolusi Warga Negara di Ekuador adalah salah satu Revolusi paling otentik di Amerika latin.”

Diterjemahkan dari teleSUR

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut