Ketika Bung Hatta Bicara Ekonomi Terpimpin

Mendengar istilah ‘terpimpin’, sebagian diantara kita akan menanggapinya dengan wajah merengut. Yang dibayangkan adalah statisme: negara mengurusi semua-muanya.

Apalagi, ingatan sejarah kita masih terdistorsi dalam melihat sejarah penerapan demokrasi terpimpin. Seolah-olah kata ‘terpimpin’ sinonim ‘sentralisasi’. Jadinya, bila mendengar kata ‘terpimpin’, imajinasi kita langsung mengarah ke otoritarianisme.

Rupanya, istilah terpimpin bukan hanya dipakai di lapangan politik. Namun, istilah ini juga dipakai di lapangan ekonomi. Namanya: ekonomi terpimpin. Istilah ini merupakan wacana dominan di era pergerakan nasional hingga di tahun 1960-an.

Bung Hatta, yang oleh banyak orang dicap ‘demokrat tulen’, adalah salah satu pengusung gagasan ‘ekonomi terpimpin’. Di tahun 1959, di era dimulainya proyek politik demokrasi terpimpin, Bung Hatta juga beberapa kali membawakan ceramah tentang ekonomi terpimpin. Ceramah-ceramah Bung Hatta itu melahirkan risalah berjudul Ekonomi Terpimpin.

Ekonomi terpimpin adalah antitesa dari ekonomi liberal yang berpanglimakan ‘laissez faire’. Jika ekonomi liberal selalu ingin mendepak peran negara di lapangan ekonomi, maka ekonomi terpimpin justru mempromosikan sebaliknya. Pengusung ekonomi terpimpin melihat negara bisa menjadi alat yang efektif dalam mengorganisir ekonomi yang bisa melahirkan kemakmuran bagi rakyat.

Dukungan Bung Hatta terhadap konsep ekonomi terpimpin bukan hal yang ganjil. Generasi se-angkatan Bung Hatta, termasuk Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan lain-lainnya, adalah penentang kapitalisme liberal. Malahan, sebagaimana diakui Bung Hatta, hampir semua spektrum pergerakan nasional Indonesia kala itu punya sentimen anti-kapitalis.

Penjelasannya sederhana. Hampir semua spektrum pergerakan nasional itu, dari kalangan nasionalis, marxis, hingga kaum agamais, menganggap penindasan selama ratusan tahun oleh kolonialisme Eropa sebagai ekspresi dari kapitalisme. Mereka tahu betul betapa kekejian kapitalisme menghisap dan mengeksploitasi rakyat jajahan.

Boedi Oetomo, organisasinya kaum priayi itu, menganggap kapitalisme sebagai ‘sebuah tanaman dari negeri asing yang tidak sesuai dengan iklim Indonesia’. Sementara Tjokroaminoto, pimpinan dari Sarekat Islam, menggunakan istilah ‘kapitalisme yang murtad’.

Bung Hatta sendiri sangat menentang ekonomi liberal. Ia bilang, “membiarkan perekonomian berjalan menurut apa yang dikatakan permainan merdeka (bebas) dari tenaga-tenaga masyarakat berarti membiarkan yang lemah menjadi makanan empuk dari yang kuat.”

Menurut Bung Hatta, ekonomi liberal meletakkan nasib rakyat di tangan orang-seorang (individu kapitalis) yang menjadi ‘juru-mudi’ dalam segala tindakan ekonomi. Akibatnya, ekonomi liberal hanya membawa kemerdekaan dan kemakmuran bagi satu golongan kecil saja, yakni kaum kapitalis. “Kepentingan Orang-seorang didahulukan dari masyarakat,” kata Bung Hatta.

Persaingan bebas bisa saja bermanfaat, kata Bung Hatta, asalkan kalau semua subjek ekonomi punya kedudukan dan kemampuan yang sama, sama-sama cerdik, dan sama-sama punya kepandaian.

Tetapi faktanya, di dalam masyarakat kapitalis, masyarakat terbelah dalam kelas-kelas: antara pemilik alat produksi dan mereka yang tidak punya akses terhadap alat produksi. Mereka yang menguasai alat produksi mengontrol segalanya: dari produksi material untuk pemenuhan kebutuhan manusia hingga produksi gagasan. Sementara yang tidak punya akses terhadap alat produksi dipaksa menjual tenaga kerja untuk bisa mendapatkan upah agar tetap bertahan hidup.

Begitu juga dalam konteks bangsa. Bangsa-bangsa di dunia, yang dipicu oleh kapitalisme dan nafsunya mengakumulasi keuntungan, terbelah antara bangsa penindas (penjajah) dan bangsa tertindas (terjajah dan semi-jajahan). Akibatnya, dalam konteks perekonomian global, selalu terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang diterima oleh bangsa-bangsa tertindas.

Bung Hatta sendiri menyaksikan kegagalan dari kapitalisme liberal. Pada akhir tahun 1920-an, kapitalisme global dihantam krisis. Orang-orang kala itu menyebutnya ‘krisis malaise’; di Hindia Belanda, nama krisis ini diplesetkan menjadi ‘zaman meleset’. Bagi Bung Hatta, krisis malaise telah mengubur kapitalisme liberal.

Ekonomi terpimpin menghendaki adanya campur tangan kekuasaan publik, yakni negara, secara sistematis dalam mengatur penghidupan ekonomi agar mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Apabila ekonomi kapitalistik didorong oleh nafsu mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya bagi si kapitalis, maka ekonomi terpimpin memperjuangkan pemenuhan kebutuhan rakyat sebesar-besarnya.

Konsep ekonomi terpimpin sendiri sangat beragam, tergantung dari spektrum ideologi di belakangnya, seperti sosialisme, komunisme, sosial-demokrasi, solidarisme (Kristen Demokrat), ekonomi kesejahteraan (welfare economics), Keynesian, dan lain-lain.

Namun demikian, kata Bung Hatta, kendati muncul beragam berdasarkan basis ideologi masing-masing, konsep ekonomi terpimpin punya dua nilai umum: pertama, penolakan terhadap individualisme; dan kedua, memberikan tempat teristimewa kepada pemerintah untuk mengatur dan memimpin dalam perekonomian.

Bung Hatta juga membeberkan beberapa tujuan prinsipil dari penyelenggaraan ekonomi terpimpin, yaitu: 1) menciptakan kesempatan kerja penuh (full employment), sehingga rakyat terbebaskan dari pengangguran; 2) standar hidup yang lebih baik; 3) mengurangi ketimpangan ekonomi; dan 4) keadilan sosial.

Namun demikian, kendati Bung Hatta menyokong ekonomi terpimpin, ia tidak setuju dengan model ekonomi komunis. Menurutnya, komunisme terlalu ‘pure collectivism’ atau kolektivisme murni. Alhasil, komunisme tidak memberi tempat kepada kepemilikan pribadi.

Tidak hanya itu, kata Hatta, komunisme menyerahkan seluruh keputusan dan rencana ekonomi secara terpusat di pimpinan tertinggi. Model ekonomi komunistik juga mematikan inisiatif pribadi. “Rakyat tidak lagi berekonomi, melainkan mengerjakan ekonomi menurut perintah dan disiplin,” jelas Hatta.

Namun, Hata mengakui, model ekonomi komunistik, yakni sistim ekonomi berencana, lebih kebal terhadap krisis. Penyebabnya, dalam sistim ekonomi berencana, proses produksi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan atau konsumsi rakyat. Jadinya, sistim ekonomi berencana tidak mengenal krisis ‘over produksi’. Selain itu, karena disusun berdasarkan perencanaan yang matang dan sistematis, pemanfaatan sumber daya juga bisa efektif dan tidak boros.

Bagi Hatta, konsep ekonomi terpimpin tetap harus bekerja di bawah logika ekonomi: “mengejar hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga yang sekecil-kecilnya.” Karena itulah ekonomi terpimpin ala Hatta juga berbicara mengenai efisiensi dan efektifitas. Produksi harus dijalankan dengan se-efisien mungkin tanpa menghisap kaum buruh. Penggunaan kapital harus efektif dan terencana. Pembelian dan penggunaan barang/bahan baku harus secara rasional.

Dalam konteks pengelolaan perusahaan negara, Bung Hatta mengusung profesionalisme, yakni menyerahkan manajemen kepada orang-orang yang ahli atau terampil. Selain itu, usaha swasta juga masih diberikan tempat, asalkan tunduk pada arahan pemerintah dan kepentingan umum.

Nah, dalam konteks Indonesia, para pendiri bangsa kita sebetulnya sangat tegas memihak konsep ekonomi terpimpin. Ini sangat nyata dalam pasal 33 UUD 1945. Kalimat dari ayat (1) pasal 33 UUD 1945 tegas menggariskan itu: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.” Kata ‘disusun’ menjelaskan bahwa sistem perekonomian yang dikehendaki kostitusi adalah sistim perekonomian yang teratur atau terencana.

Kalau kita lihat, ada beberapa prinsip ekonomi terpimpin yang diadopsi oleh pasal 33 UUD 1945, yakni: 1) penentangan terhadap individualisme dan kapitalisme; 2) pemberian peran kepada negara yang cukup besar dalam mengatur dan memimpin jalannya perekonomian; 3) pemilikan sosial terhadap alat produksi; dan 4) prioritas produksi mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.

Sayang sekali, sejak orde baru hingga hari ini, penyelenggaraan ekonomi sengaja menjauh dari mandat pasal 33 UUD 1945. Sebaliknya, ekonomi nasional dijalankan dengan prinsip ekonomi liberal. Ironisnya, situasi ini makin diperparah hari ini di bawah pemerintahan Jokowi-JK.

Rudi Hartono, pemimpin redaksi Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut