Ekonomi Kita Belum Merdeka!

Sudahkah Indonesia merdeka secara ekonomi? Belum. Sebuah negara tidak bisa dikatakan merdeka, kata Bung Karno, kalau kebijakan ekonominya membiarkan kekayaan dari hasil-hasil buminya mengalir ke peti-peti kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa kapitalis dunia.

Pada kenyataannya, belum ada pergeseran secara radikal dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi merdeka. Pertama, kapital asing masih mendominasi, bahkan menguasai, hampir keseluruhan ekonomi nasional.

Sektor energi, yang perannya sangat vital bagi ekonomi nasional, telah jatuh ke pangkuan kapital asing: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Tak hanya itu, modal asing juga menguasai sektor-sektor strategis yang lain, seperti  perkebunan (50%), perbankan nasional (50,66%), pasar modal (60-70%), jaringan telekomunikasi (70%) dan lain-lain. Sekarang ini, pemerintah sedang membuka pintu liberalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, properti, dan lain-lain.

Investasi asing juga sudah menancapkan kekuasaannya dalam penguasaan tanah di Indonesia. Catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan, lebih dari 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara. Sementara itu, Kementerian Kehutanan juga sudah menyerahkan 42 juta hektar hutan Indonesia kepada korporasi (25 juta hektar IUPHHK Hutan Alam, 9,3 juta hektar untuk HTI, dan 15 juta hektar untuk HGU).

Kedua, politik perekonomian Indonesia, yakni pasal 33 UUD 1945, telah takluk dihadapan dikte lembaga keuangan dan perdagangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Hampir semua kebijakan ekonomi Indonesia didikte oleh lembaga-lembaga asing tersebut.  Ada puluhan UU di Indonesia, termasuk UU migas dan UU sektor keuangan, yang merupakan pesanan asing melalui Letter of Intent (LOI).

Intervensi WTO juga sangat kuat. Untuk anda ketahui, WTO sudah punya instrumen lengkap untuk mengintervensi berbagai kebijakan ekonomi di negara-negara dunia ketiga, seperti pertanian (AOA), liberalisasi jasa (GATS), hak paten (TRIPS), investasi (TRIMS), dan akses pasar untuk industri (NAMA).

Dan untuk anda ketahui juga, hampir semua proses penyusunan UU di DPR selalu mengacu pada instumen WTO di atas. Misalkan, UU Pendidikan Tinggi, yang baru disahkan DPR pada 13 Juli 2012 lalu, adalah turunan dari GATS (General Agreements on Trade in Services). Lihat pula UU pangan kita yang masih membawa semangat Agreement on Agriculture (AoA).

Proses penyusunan UU di DPR tidak lagi mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Kalaupun UUD 1945 dicantumkan sebagai rujukan menimbang, maka itu tak lebih dari selubung palsu belaka. Pada kenyataannya, banyak sekali produk UU yang berlawanan dengan UUD 1945.

Kebijakan ekonomi nasional sekarang ini, yang sering disebut neoliberalisme, secara esensi tidak berbeda jauh dengan kolonialisme. Kebijakan ekonomi neoliberal juga hanya menempatkan Indonesia sebagai penyedia bahan baku bagi negeri kapitalis maju, menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk negeri kapitalis maju, penyedia tenaga kerja murah untuk industri negara kapitalis maju, dan lahan subur untuk penanaman modal asing.

Ketiga, pasar di dalam negeri makin dikuasai asing. Barang-barang impor mulai menguasai pasar kita: 92% produk teknologi yang kita pakai buatan asing, 80% pasar farmasi dikuasai asing, 80% pasar tekstil dikuasai produk asing. Untuk produksi sepatu, misalnya, sepatu merk asing kuasai lebih 50% pangsa pasar. Kejadian lebih ironis terjadi di pasar buah dan sayur Indonesia: Malaysia kuasai 43 persen, Tiongkok kuasai 28 persen dan India 6 persen.

Produk benih dan agrokimia dikuasai oleh Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer, dan lain-lain. Proses distribusi perdagangan dan pengolahan bahan mentah dikuasai oleh ADM, Louis Dreyfus, Cargill, Bunge, dan lain-lain. Pengelolaan pangan dan minuman dikuasai oleh  Nestle, Kraft Food, Unilever, dan Pepsi Co. Sedangkan di sektor ritel muncul Walmart, Carrefour, Metro, dan Tesco.

Tak hanya itu, sekalipun kita punya label negeri agraris, tetapi hampir semua kebutuhan pangan kita diimpor: beras, kedelai, kentang, singkong, biji gandum, tepung terigu, jagung, dan lain-lain. Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengklaim, bahwa 80% kebutuhan pangan kita didapatkan melalui impor. Kita juga masih mengimpor 25% kebutuhan daging kita dari luar dan mengimpor 74% susu dari luar.

Kita baru merdeka secara formal. Namun, pada kenyataannya, di lapangan ekonomi kita masih terjajah. Dan esensi dari kemerdekaan di lapangan ekonomi adalah penerapan demokrasi ekonomi, yakni penguasaan rakyat terhadap alat-alat dan cabang-cabang produksi. Bung Hatta pernah bilang, “Jika di sebelah demokrasi politik belum terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.” Dan kita sekarang ini memang belum merdeka!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut