Efektifitas Konvensi Capres

Menjelang pemilu 2014, bursa calon Presiden sudah sudah disesaki sejumlah nama. Sayang, sebagian besar masih wajah-wajah lama, seperti Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dan lain-lain. Ada sejumlah nama baru, seperti Gita Wirjawan, Ani Yudhoyono, Mahfud MD, Djoko Suyanto, Sri Mulyani, Dahlan Iskan, dan lain-lain, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang sudah pernah menjadi bagian dari kekuasaan.

Di sini terjadi ketidakseusaian antara harapan rakyat dengan realitas politik. Di satu sisi, rakyat menghedaki ada perubahan, terutama perubahan nasib mereka. Namun, di sisi lain, realitas politik masih memperlihatkan kecenderungan status-quo. Figur-figur yang muncul di panggung politik tidak bisa diharapkan membawa perubahan.

Akan tetapi, tidak bisa dinafikan bahwa kontradiksi itu telah mendorong lahirnya situasi-situasi baru, seperti makin kuatnya dorongan untuk memunculkan figur-figur baru. Muncul gerakan sosial, terutama di jejaring sosial, untuk memaksa sejumlah figur yang dianggap bersih, punya integritas, dan rekam jejak bagus untuk dipaksa maju sebagai capres di pemilu 2014.

Situasi ini terbaca juga oleh sejumlah partai politik. Salah satunya adalah partai demokrat. Partai yang dipimpin oleh SBY ini sekarang sedang menawarkan mekanisme konvensi untuk mencari sosok capres yang akan diusung di pilpres 2014. Dengan mekanisme ini, Demokrat akan menyaring figur-figur capres, baik kader sendiri maupun non-partai, untuk kemudian diseleksi dan dipilih.

Bagi setiap calon yang akan mengikuti konvensi, Demokrat akan mengajukan sejumlah kriteria, yakni berintegritas yang teruji, berpengalaman memegang jabatan publik, berkapasitas, dan bersih dari kasus hukum. Nantinya, setiap kandidat akan diberi kesempatan melakukan sosialisasi dan kampanye.

Memang, mekanisme konvensi bukanlah hal baru. Partai Golkar juga pernah menggelar konvensi untuk menentukan Capresnya saat pemilu 2004 lalu. Namun, partai demokrat menyatakan konvensi mereka berbeda dengan konvensi capres Golkar. “Bila di Golkar hanya melibatkan elite partai, Demokrat membuka konvensi yang lebih melibatkan partisipasi publik,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf.

Memang, banyak yang skeptis dengan konvensi demokrat. Banyak pengamat politik mengatakan, konvensi tersebut hanyalah alat bagi Partai Demokrat untuk “mengerek” popularitas partainya yang sedang merosot di hadapan rakyat. Pendapat lainnya mengatakan, Demokrat sedang kekosongan figur pasca SBY, sehingga mereka menciptakan mekanisme untuk menjaring figur dari luar partai.

Namun, masalahnya sebetulnya tak sesederhana itu. Bagi kami, masalah pokoknya adalah kegagalan partai politik mencetak pemimpin politik berkualitas. Ini disebabkan oleh, antara lain, tidak berjalannya partai sebagai sebuah organisasi politik. Bagi kami, sebagai organisasi politik, partai seharusnya menjadi sarana perjuangan politik dari keseluruhan anggota. Masalahnya, kecenderungan parpol di Indonesia hanya menjadi alat politik segelintir elit partai. Sedangkan partisipasi anggota partai hanya sebagai “penggembira”.

Parpol tidak dikelola secara demokratis dan partisipatif. Banyak mekanisme organisasi, seperti pengambilan keputusan, hanya diputuskan oleh segelintir elit partai. Bahkan, tak jarang sikap dan kebijakan partai hanya ditentukan oleh ketua umum partai atau ketua dewan pembina partai. Inilah kecenderungan oligarki di tubuh partai politik. Dalam urusan pengajuan kandidat, misalnya, biasanya hanya jadi otoritas segelintir elit di partai.

Nah, dalam konteks itu, konvensi Capres belum cukup. Menurut kami, konvensi tetap saja mekanisme elitis. Pertama, pihak yang menentukan kandidat tetap segelintir elit partai. Di sini, suara dari akar rumput belum terwakili dalam pengajuan kandidat Capres. Kedua, mekanisme pelibatan massa, termasuk publik, dalam memilih capres hanyalah sebatas pembacaan opini mereka melalui survei. Tidak ada mekanisme yang memberikan hak kepada anggota/publik untuk memutuskan secara langsung.

Menurut kami, kalau mau demokratis, mekanisme pengajuan capres seharusnya berasal dari bawah, yaitu massa anggota partai. Setiap badan partai, dari struktur terendah, diberikan kesempatan mengajukan nama-nama capres-nya. Nama-nama yang terpilih akan diseleksi sesuai dengan suara terbanyak hingga menyisakan dua atau tiga calon. Selanjutnya, bisa diselenggarakan semacam jajak pendapat atau pemilu internal untuk menentukan capres yang akan diusung secara resmi oleh partai. Ini juga bisa diterapkan dalam pengajuan calon legislatif ataupun kandidat untuk pilkada.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut