Prahara Harga Kedelai

Rabu, 28 Agustus 2013 | 10:06 WIB 0 Komentar | 211 Views

kedelai.jpg

Sepekan terakhir harga kedelai kembali melejit. Akibatnya, pengrajin tahu dan tempe pun menjerit. Situasi itu membuat banyak produsen tahu dan tempe terjepit. Mereka harus memutar otak untuk mensiasati kerugian yang terlampau besar.

Di Cianjur, Jawa Barat, produsen tahu-tempe mengaku menombok Rp 100.000 per hari. Di kota Ambon, Maluku, harga tahu dan tempe sudah naik 400 persen. Sementara di beberapa tempat lain, pengrajin tempe mencoba bersiasat supaya tetap ada margin keuntungan dengan memangkas produksi atau mengurangi ukuran.

Namun, jurus-jurus di atas belum tentu efektif. Sedikit saja kenaikan harga pasti berdampak ke konsumen. Bila harga tahu dan tempe dinaikkan, permintaan tentu akan jatuh. Pengusaha tahu dan tempe pun nyaris tidak punya pilihan selain: menutup usaha.

Tetapi jangan anggap enteng usaha tahu dan tempe ini. Mereka menghidupi ratusan ribu rakyat jelata: dari petani kedelai, produsen tempe-tahu-kecap, pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan. Tak hanya itu, lidah bangsa Indonesia tidak semudah itu dipisahkan dari tempe dan tahu. Primer Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Primkopti) menyebut industri tempe menyumbang ke perekonomian nasional sebesar Rp 700 miliar per tahun.

Sayang, untuk mengatasi hal ini, pemerintah justru mengandalkan solusi jangka pendek: menghapuskan bea masuk untuk kedelai. Padahal, efek solusi semacam ini sangat temporer. Sementara dampak yang ditimbulkan oleh ketergantungan impor ini justru sangat membahayakan kelangsungan produksi kedelai dan masa depan usaha produksi tahu-tempe nasional.

Ironis memang, Republik yang berpredikat “negeri agraris” ini gagal melakukan swasembada kedelai. Padahal, pada tahun 1990-an, kita masih sanggup mencapai swasembada kedelai. Bahkan, pada tahun 1992, produksi kedelai kita mencapai 1,8 juta ton.

Namun, sejak itu produksi kedelai kita terus menurun. Saat ini, produksi kedelai nasional hanya 779.000 ton per tahun, sementara kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,2 juta ton per tahun. Artinya, produksi kedelai domestik hanya menyuplai 30 persen kebutuhan nasional. Sementara 70 persennya diperoleh melalui impor.

Nah, inilah yang menarik untuk dicari tahu: mengapa kita tidak bisa mencapai swasembada kedelai? Di sini ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, daya saing komoditi kedelai terus menurun. Harga jualnya tidak begitu menguntungkan. Akibatnya, usaha tani kedelai tidak lagi menggiurkan. Ditambah lagi, pemerintah tidak memberikan jaminan pasar dan harga yang adil bagi petani kedelai.

Kedua, lahan pertanian kedelai juga terus berkurang. Pada 1992, luas panen kedelai masih 1.665.706 hektar. Namun, pada tahun 2011 lalu, luas panen kedelai tinggal 620.928 hektar. Sudah begitu, karena kurang ditopang dengan adopsi teknologi, maka produktivitasnya pun naik lambat.

Ketiga, sejak menjadi pasien IMF, Indonesia memangkas subsidi untuk petani kedelai. Akibatnya, petani kesulitan berproduksi. Sementara di AS, negara yang paling getol menuntut kita menghapus subsidi melalui WTO, kedelai merupakan salah satu dari 20 komoditas yang dilindungi dan disubsidi.

Tak hanya itu, karena tekanan IMF dan WTO, Indonesia meliberalisasi pasar pangannya. Segala bentuk proteksi, yang sejatinya benteng untuk melindungi pangan di dalam negeri, dihilangkan. Akibatnya, kedelai lokal pun digusur oleh kedelai impor yang lebih murah.

Padahal, ketergantungan terhadap kedelai impor ini justru memukul produsen kedelai dalam negeri. Tak hanya itu, tata-niaga impor kedelai menciptakan celah bagi ekonomi rente, yang menggiurkan bagi importir dan politisi pengambil kebijakan. Malahan, baru-baru ini  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga ada kartel yang memainkan tata-niaga impor kedelai. Untuk diketahui, impor kedelai Indonesia dikuasai oleh dua importir utama, yakni PT Cargill Indonesia dan PT Gerbang Cahaya Utama.

Menurut kami, mengatasi kekurangan kebutuhan kedelai nasional tidak bisa digantungkan terus-menerus kepada impor. Sebaliknya, pemerintah harus berjibaku untuk menaikkan produksi kedelai dan mengejar target swasembada kedelai. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan dukungan subsidi dan teknologi kepada petani. Selain itu, lahan produksi kedelai perlu diperluas. Juga yang tidak kalah pentingnya, pemerintah memberikan jaminan pasar dan harga yang adil bagi kedelai hasil produksi petani.

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :